DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2018

Nomor: 33
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 April 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peran Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia perlu diperkuat dalam upaya mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional;
c.bahwa R E P u J,-Tnt t,'roSf; * . r, o
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 20r5-2019; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2OL5-2O19 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor l4al; MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 20 15.20 19. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor L44), diubah sebagai berikut: 2.

1.Ketentuan...
1.Ketentuan ayat!.2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat Bersama RANHAM. Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
e.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

(3)Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(1)(2t

2.Ketentuan Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berikut: berbunyi sebagai

Pasal 6

RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Aksi HAM. Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM. Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (21 untuk Tahun 20i8-2019 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini'

3.Ketentuan angka 4 huruf A Bab III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2Ol5-2O19 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam La'mpiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal II Peraturan Presiden ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan. 2.

(1)(2t
(3)Agar . o r ", J.T,[ t,',?55* = r, o Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 APril 2Ol8 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 APril 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL8 NOMOR 57 Salinan sesuai dengan aslinYa KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan ti Bidang Hukum dan undangan, i Rotiu {iD PRES I DEN LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-20t9 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2OL5-2019

4.Tanggung jawab dan tugas dari setiap unsur Sekretariat Bersama RANHAM adalah sebagai berikut: Unsur yang menyelenggarakan urusarl pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM yxtgterkait dengan penanganan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bertanggung jawab untuk memastikan dukungan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan Aksi HAM di daerah masing-masing. b. c.

d.unsur. d. e. PRES IDEN REPUBLII( INDONESIA unsur yang menyelenggarakan urusa.n pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasiond bertanggung jawab untuk memfasilitasi terlaksananya Aksi HAM sesuai dengan yang direncanakan. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Bidang Hukum dan undangan, #D PRES I DEN LAMPTRAN II PERATURAN PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2.018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2OI5-2OI9 AKSI HAM TAHUN 2OI8-2O19 KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 + 5 I STRATEGI 1: PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RANHAM
1. 1.Optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di lingkup kementerian dan lembaga
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Seluruh kementerian dan lembaga di lingkup koordinasi kementerian koordinator terkait Meningkatnya koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di kementerian dan lembaga Tersedianya laporan pelaksanaan Aksi HAM dari kementerian dan lembaga sesuai dengan lingkup kementerian koordinator secara optimal
4. 3.Kementerian PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
5. 3.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
6. 4.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7. 2.Optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Kementerian Dalam Negeri
t.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Pemerintah Daerah Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat 2. Meningkatnya koordinasi capaian pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat II PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 II STMTEGI 2: PENYIAPAN PENGESA}IAN DAN PENYUSUNAN BAHAN L,APORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM
1. 3.Pembahasan ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa Kementerian Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepolisian Negara RI; Tentara Nasional Indonesia; Badan Narkotika Nasional; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan Terlaksananya pembahasan antara pemangku kepentingan terkait ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa Terlaksananya diskusi antar lembaga Terlaksananya diskusi publik Terlaksananya penyusunan rancangan naskah akademik ratifikasi
2. 7.Badan 1. 2. 3. PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
3. 7.Badan Intelijen Negara
4. 4.Jaminan hak informasi bagi pekerja migran pra- keberangkatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keda Indonesia
5. 1.Kementerian Luar Negeri;
6. 2.Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
7. 3.Kementerian Ketenagakerjaan Terlaksananya ke giatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
8. 1.Meningkatnya prosentase pekerja migran yang telah memperoleh in formasi / sosialisasi
9. 2.Menurunnya kasus perselisihan kerja pekerja migran di luar negeri
10. 5.Kerja Sama dengan Institusi HAM PBB dalam rangka pemenuhan hak atas pangan Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertanian; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perindustrian; 1 . Terlaksananya fasilitasi kunjungan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Pangan
11. 1.Terlaksananya fasilitasi bagi Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Pangan pada waktu melakukan kunjungan ke beberapa provinsi di Indonesia
12. 5.Kementerian . , PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Urusan Logistik; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 9. 2.Tersusunnya posisi Pemerintah Indonesia terkait pemenuhan hak atas pangan
13. 2.Tersedianya posisi Pemerintah Indonesia terkait pemenuhan hak atas pangan
14. 3.Terlaksananya tindak lanjut atas rekomendasi awal pelapor khusus sesuai dengan prioritas Pemerintah Indonesia III 5. 6. 7. 8. PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 m STRATEGI 3: PEITY.IAPAN REGULASI, HARMONISASI RANCANGAN, DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DARI PERSPEKTIF HAM
15. 6.Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 20 16 tentang Penyandang Disabilitas L. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Kementerian Luar Negeri Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai perencanaatl., penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas
16. 2.Kementerian PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
17. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Sekretariat Negara; dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiond/ Bappenas Penyusunan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas Tersedianya Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas
18. 3.Kementerian . . PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
19. 3.Kementerian Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Kesehatan; dan Kementerian Dalam Negeri Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, rehabilita.si sosial, habilitasi dan rehabilitasi Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, habilitasi dan rehabilitasi
20. 4.Kementerian PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
21. 4.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Mahkamah Agung
22. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
23. 2.Kementerian Sekretariat Negara;
24. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas;
25. 4.Kejaksaan RI;
26. 5.Kepolisian Negara RI; dan
27. 6.Kementerian Sosial Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai penyandang disabilitas dalam proses peradilan Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai penyandang disabilitas dalam proses peradilan
28. 5.Kementerian PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
29. 5.Kementerian Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perhubungan; Kementerian Sosial; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri; Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai insentif dan konsesi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai insentif dan konsesi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas
30. 8.Kementerian 1. 2. PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
31. 8.Kementerian Luar Negeri; dan
32. 9.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
33. 6.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
34. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 5. Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas Tinggi . 2. PRES I DEN -t2 NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKATT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5 Tinggi;
35. 6.Kementerian Agama; dan
36. 7.Kementerian Luar Negeri
37. 7.Penyusunan kebijakan yang ramah bagi penyandang disabilitas
38. 1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Sekretariat Negara; dan Kementerian Perencanaan Pembangunan 2. 5. Penyusunan Peratura.n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah Tersedianya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah Nasional .rL '^-J PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 Nasional/ Bappenas
40. 2.Badan Kepegawaian Negara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Penyusunan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai rekrutmen pekeda penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah Tersedianya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah
41. 3.Kementerian 3 #"D PRES I DEN -L4- NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
42. 3.Kementerian Sosial; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra}ryat Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi ke seluruh Kantor Imigrasi terkait penyediaan jalur layanan khusus bagi penyandang disabilitas Tersedianya jalur layanan khusus bagi penyandang disabilitas di seluruh Kantor Imigrasi
43. 8.Sinergi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Sosial mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat Kementerian Dalam Negeri
44. 1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
45. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
46. 3.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan Tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan hukum PRES I DEN _ 15_ NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5 hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan
47. 4.Kementerian Sosial;
48. 5.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
49. 6.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
50. 9.Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Mahkamah Agung; Kementerian Kesehatan; Badan Narkotika Nasional; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara RI; Kementerian Sosial; Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1L Tahun 2Ot2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
51. 1.Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak
52. 2.Tersedianya Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
53. 7.Kementerian 1. 2. 3. 4. 5. 6. PRES I DEN _16_ NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
54. 7.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
55. 8.I..embaga Perlindungan Saksi dan Korban
56. 10.Fasilitasi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, terkait Pengakuan masyarakat Hukum Adat dan wilayah adatnya Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Komnas Hak Asasi Manusia; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 terkait Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Jumlah pemerintah daerah yang telah memberikan pengakuan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat 5.Badan... PRES I DEN REPUELIK INDONESIA '17 - NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
57. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
58. 6.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
59. 11.Harmonisasi produk hukum daerah yang tidak mendiskriminasi hak-hak perernpuan, anak, dan penyandang disabilitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
60. 1.Kementerian Dalam Negeri; dan
61. 2.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Meningkatnya hasil harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas Tersusunnya rancangan produk hukum daerah di Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang telah di harmonisasi dari perspektif Hak Asasi Manusia t2. Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah
62. 1.Sekretariat Mahkamah Agung
63. 2.Pemerintah Provinsi
64. 1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
65. 2.Kementerian Dalam Negeri Meningkatnya upaya penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah Tersedianya data produk hukum daerah yang diperkarakan dan hasil keputusannya di Mahkamah Agung IV... PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 IV DAN PBNTTVCXETAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG HAM
66. 13.Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (sPPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Sekretariat Mahkamah Agung; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara RI; dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3 4 Meningkatnya APH yang mengikuti pelatihan terpadu tentartg SPPA
67. 1.Tersedianya nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku koordinator pelatihan terpadu APH terkait SPPA
68. 2.Jumlah APH yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
69. 14.Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terkait isu Bisnis dan HAM Kementerian Luar Negeri
70. 1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
71. 2.Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terkait terhadap prinsip-prinsip PBB mengenai isu Bisnis dan HAM
72. 1.Tersedianya guid.elines/panduan mengenai isu Bisnis dan HAM
73. 2.Diseminasi panduan mengenai isu Bisnis dan HAM 3.Kementerian... PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
74. 3.Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia; Kementerian Perindustrian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pertanian; r' Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. 5. 6.
75. 15.Peningkatan q.D PRES IDEN _20_ NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
76. 15.Peningkatan pemahaman mengenai Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2oll tentang Bantuan Hukum terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat hukum adat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepolisian Negara RI; Kejaksaan RI; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
77. 1.Terlaksananya sosialisasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 20tl tentang Bantuan Hukum kepada aparat penegak hukum terkait
78. 1.Jumlah peserta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terkait Undang- Undang Nomor 16 Tahun 20ll tentang Bantuan Hukum
79. 2.Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendidikan bantuan hukum di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yang melibatkan kelompok masyarakat hukum adat setempat
80. 2.Meningkatnya jumlah peserta dari kelompok masyarakat hukum adat yang mengikuti pendidikan dan sosialisasi bantuan hukum
81. 3.Meningkatnya anggota kelompok masyarakat hukum adat atau organisasi bantuan hukum y€rng sudah diverifikasi 1. 2. 3. PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 diverifikasi yang mampu menjadi fasilitator dalam mengupayakan bantuan hukum bagi masyarakat hukum adat V RMA DAN STANDAR HAM
82. 16.Pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 . Meningkatnya jumlah ODGJ dipasung yang ditemukan, dibebaskan serta mendapat pelayanan kesehatan jiwa
83. 1.Terlaksananya kegiatan penanganan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ yang dipasung di 25 Provinsi per tahun
84. 2.Meningkatnya fasilitas layanan kesehatan untuk ODGJ
85. 2.Tersedianya fasilitas layanan kesehatan untuk ODGJ
86. 3.Jumlah ODGJ yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar 1,7. Peningkatan PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 17, Peningkatan cakupan Air Susu lbu (ASI) Ekslusif dalam upaya penurunan angka anak kurang gizi (sfiintingl Kementerian Kesehatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya cakupan bayi O s.d. 6 bulan yang mendapatkan ASI Ekslusif Jumlah bayi yang menerima ASI Ekslusif
87. 18.Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi, dan balita Kementerian Kesehatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan balita
88. 1.Jumlah anak baduta (usia t2 s.d. 24 bulan) yang mendapat imunisasi lanjutan 2.Jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
89. 19.Peningkatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PrM) Kementerian Kesehatan
90. 1.Kementerian Sosial;
91. 2.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
92. 3.Kementerian Dalam Negeri; dan Terlaksananya kegiatan promosi deteksi dini dan monitoring terhadap faktor resiko PTM di tingkat daerah Jumlah desa yang melaksanakan posbindu PTM
93. 4.Pemerintah PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
94. 4.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
95. 20.Tindak lanjut peta jalan layanan kesehatan inklusi bag penyandang disabilitas Kementerian Kesehatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tersosialisasikannya peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas Tersedianya data provinsi yang mendapatkan sosialisasi peta jalan layanan kesehatan inklusi bagr penyandang disabilitas
96. 21.Pengelolaan dan pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru daerah tertinggal di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas;
97. 1.Meningkatnya jumlah guru di daerah tertinggal Tersedianya identifi kasi kebutuhan guru di daerah tertinggal
98. 2.Terpenuhinya hak untuk memperoleh pendidikan di wilayah tertinggal Jumlah guru yang tersedia di daerah tertinggal 4.Kementerian... PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
99. 4.Kementerian Sosial;
100. 5.Kementerian Dalam Negeri; dan
101. 6.Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
102. 22.Bimbingan telo:is peningkatan kompetensi guru pendidikan inklusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
103. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi; dan 2.
104. 1.Meningkatnya kemampuan guru dalam pembelajaran pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus
105. 1.Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang mengikuti bimtek sebanyak 29OO guru dari 5OOO guru yang ada di dapodik (data pokok pendidikan)
106. 3.Pemerintah PRES IDEN NO AKST PENANGGUNG JAWAE} INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 + 5
107. 3.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
108. 2.Bertambahnya guru yang memiliki kemampuan dalam pembelajaran pendidikan inklusi
109. 2.Guru Pendidikan Menengah yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 100 guru yang memiliki kemampuan pendidikan inklusi
110. 23.Peningkatan program bantuan pendidikan inklusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah sekolah yang menyelenggarakan sekolah inklusif Terlaksananya program bantuan pendidikan inklusif
111. 24.Penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tersalurkannya bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus Terlaksananya program pembentukan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus
112. 25.Penyelenggaraan pendidikan yang layak bagi anak di daerah afirmasi (3T/ tertinggal, terpencil, dan terluar) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
113. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Meningkatnya jumlah anak berasal dari daerah 3T yang mendapatkan pendidikan yang layak Terlaksananya program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah
114. 2.Kementerian PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASTLAN 1 2 3 4 5 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
115. 26.Penayangan bahasa isyarat dan/atau teks/ clos ed captions (cc) di televisi dan program berita Kementerian Komunikasi dan Informatika
116. 1.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
117. 2.Kementerian Sosial;
118. 3.Kementerian Perencanaan Meningkatnya stasiun televisi yang menayangkan berita dengan bahasa isyarat dan/atau teks/cc
119. 1.Tersedianya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai penayangan bahasa isyarat dan/atau teks/cc di stasiun televisi nasional Pembangunall 2. 3. 4. 5. qD PRES IDEN 27- NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5 Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan
120. 4.Komisi Penyiaran Indonesia
121. 2.Terlaksananya penayangan bahasa isyarat dan/atau teks/cc di stasiun televisi nasional dan stasiun televisi lokal/daerah
122. 27.Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2Ol7 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Dalam Negeri; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah dari kementerian dan lembaga terkait yang memahami pelaksanaan Peraturan Fresiden Nomor 88 Tahun 2Ol7 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Terlaksananya diseminasi kepada aparatur pemerintah dari kementerian dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2Ol7 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
123. 28.Peningkatan PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERTA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
124. 28.Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan perspektif disabilitas melalui ragam media Kementerian Komunikasi dan Informatika
125. 1.Komisi Penyiaran lndonesia; dan
126. 2.Dewan Pers Media cetak dan elektronik memuat tayangan informasi/ edukasi tentang hak penyandang disabilitas Adanya tayangan/muatan edukasi hak penyandang disabilitas pada 600/o media cetak dan elektronik
127. 29.Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung, dalam rangka mendorong akses kelompok rentan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Sosial;
128. 1.Tersedianya data jumlah bangunan gedung yang memiliki akses terhadap kelompok rentan Terlaksananya evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung dalam rangka mendorong akses kelompok rentan 2.Tersedianya hasil evaluasi (kajian) terhadap substansi dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung
129. 5.Kementerian PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
130. 5.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
131. 6.Kementerian Dalam Negeri
132. 30.Gerakan Desa dan Kabupate n / Kota, Inklu si Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Keuangan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Sosial; dan Pembangunan desa yang inklusi penyandang disabilitas (penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana)
133. 1.Tersusunnya regulasi indikator Desa dan Kabupaten/Kota inklusif
134. 2.Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (sarana ibadah, kantor/balai desa, sarana pelayanan kesehatan)
135. 5.Pemerintah PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
136. 5.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
137. 31.Peningkatan kapasitas petugas sertifikasi HAM di industri perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Pelatihan sertifikasi HAM di industri perikanan Jumlah petugas yang telah menjalani pelatihan sertifikasi HAM di industri perikanan
138. 32.Peningkatan desa/komunitas migran produktif Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Meningkatnya jumlah desa/komunitas migran produktif Tersedianya data jumlah desa/komunitas migran produktif
139. 4.Kementerian PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
140. 4.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pariwisata; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Dalam Negeri; dan 5. 6. 7. 8. 9. 10.
141. 11.Badan PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 I 1. Badan Ekonomi Kreatif
142. 33.Peningkatan jumlah pekerja penyandang disabilitas di perusahaan melalui jobfair Kementerian Ketenagakedaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tersedianya lowongan keq'a bagi tenaga ke{a penyandang disabilitas di perusahaan
143. 1.Peningkatan jumlah perusahaan yang membuka kesempatan bekerja bagr penyandang disabilitas dalam jobfair
144. 2.Jumlah perusahaan yang merekrut penyandang disabilitas melalui jobfair
145. 3.Data jumlah penyandang disablitas yang direkrut perusahaan pada jobfair
146. 34.Membangun 1. 2. PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
147. 34.Membangun gerakan 'jangkau disabilitas' bersama lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Otoritas Jasa Keuangan; Kementerian Keuangan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Meningkatnya lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan yang lebih inklusif penyandang disabilitas
148. 1.Tersedianya bantuan modal usaha yang inklusif bagi penyandang disabilitas
149. 2.Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang menerimajasa dan layanan keuangan secara inklusif 35.Pendampingan... q,,D PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
150. 35.Pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam rangka memperoleh pemenuhan hak dasar Kementerian Sosial 1. Kementerian Dalam Negeri;
151. 2.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
152. 3.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi KAT Terlaksananya proses pendampingan dalam rangka memperoleh kartu identitas penduduk bagi KAT
153. 36.Peningkatan layanan sarana dan prasarana perhubungan bagi lanjut usia, wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak Kementerian Perhubungan
154. 1.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Meningkatnya jumlah fasilitas publik bagi lanjut usia, wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak Tersedianya fasilitas publik bagi lanjut usia, wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak di: a.40 terminal tipe A
b.2 terminal penumpang pelabuhan laut
c.6 bandar udara
1. 37.Percepatan PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRTTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
2. 37.Percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam rangka tertib administrasi kependudukan bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya kepemilikan KTP-el bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan Tersedianya data kepemilikan KTP-el penduduk rentan wilayah kantong kemiskinan bagr
3. 38.Percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka tertib administrasi kependudukan (adminduk) bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan Kementerian Dalam Negeri
4. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Sosial; 2. Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran anak usia O- 18 ta.hun bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan Tersedianya data kepemilikan akta kelahiran anak usia O- 18 tahun bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan
5. 3.Kementerian PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
6. 3.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
7. 4.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. 39.Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka peningkatan akses bagi penyadang disabilitas Komisi Pemilihan Umum Kementerian Dalam Negeri; Komisi Pemilihan Umum Daerah; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Sosial; dan Prosentase data penyandang disabilitas dalam DPT
9. 1.Meningkatnya prosentase data pemilih dengan disabilitas dalam DPI Pemilihan Umum (Temasuk Pemilihan Kepala Daerah/Kada)
10. 2.Tersedianya data pemilih dengan disabilitas yang lebih akurat
11. 6.Kementerian 1. 2. PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
12. 6.Kementerian Luar Negeri
13. 40.Penyelenggaraan Pemilu 2018 dan 2019 yang inklusif termasuk proses dan tahapan yang ada di dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Adanya peningkatan inklusifitas bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2018 dan 2019
14. 1.Meningkatnya jumlah sosialisasi dan/atau pendidikan politik yang melibatkan penyandang disabilitas
15. 2.Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu yang disertai aksesibilitas memadai bagi pemilih dengan disabilitas
16. 41.Penyediaan PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
17. 41.Penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan beke{a di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang Pemberian ASI Eksklusif Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tersedianya fasilitas ruang menyusui yang memadai di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta Jumlah fasilitas ruang menyusui yang memadai di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta
18. 42.Peningkatan jumlah Polisi Wanita (Polwan) yang ditempatkan di Unit Peradilan Pidana Anak (PPA) sebagai penyidik pada perkara terkait perempuan dan anak Kepolisian Negara RI 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
19. 2.Kementerian Sosial; dan
20. 3.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatnya jumlah penyelesaian kasus perempuan dan anak di tingkat penyidikan yang dilaksanakan oleh Polwan Jumlah kasus perempuan dan anak yang terselesaikan di tingkat penyidikan Perlindungan PRES I DEN REPLJBLIK INDONESIA NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 Perlindungan Anak
21. 43.Pemenuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan sistem peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sistem pengelolaan dan fasilitas yang menjamin perlindungan terhadap hak anak
22. 1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
23. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan Kementerian Keuangan 2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan sistem peradilan anak dengan sistem pengelolaan dan fasilitas yang menjamin perlindungan terhadap hak anak di beberapa provinsi Tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan sarana prasarana yang memadai di 10 provinsi
24. 2.Kementerian Sosial Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Terlaksananya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri tentang ketersediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Jumlah mitra ke{a yang mendukung perlindungan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum
25. 4.Pemerintah PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
26. 4.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
27. 3.Kepolisian Negara RI Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Kementerian Sosial Meningkatnya jumlah ruang penanganan khusus di Unit Peradilan Pidana Anak (PPA) pada perkara terkait perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas Jumlah ruang penanganan khusus di Unit PPA pada perkara terkait perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas
28. 4.Sekretariat PRES I DEN _4t_ NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
29. 4.Sekretariat Mahkamah Agung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan'; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara RI; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan Kementerian Sosial 2 3
30. 1.Meningkatnya jumlah ruang sidang anak di seluruh tingkat pengadilan
31. 1.Tersedianya ruang sidang anak yang terpisah dengan ruang sidang umum di Pengadilan Negeri
32. 2.Meningkatnya sarana ruang tunggu anak, teleennference, SPPA sesuai dengan standar pelayanan publik
33. 2.Tersedianya sarana ruang tunggu anak, telee,onference, SPPA sesuai dengan standar pelayanan publik
34. 44.Pemenuhan PRES IDEN NO AKST PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
35. 44.Pernenuhan akses bantuan hukum di semua tahapan peradilan terhadap perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Mahkamah Agung; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara RI; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 1. 2 3 5.
36. 1.Peningkatan jumlah ABH yang mendapat pendampingan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan
37. 1.Jumlah ABH yang mendapat pendampingan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan
38. 2.Peningkatan data jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pendampingan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan
39. 2.Jumlah pendampingan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan bagi perempuan korban kekerasan
40. 45.Optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kementerian / lembaga terkait Meningkatnya koordinasi dalam upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu Terlaksananya koordinasi upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu VI 4. PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN VI STRATEGI 6: PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
41. 46.Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik Iahan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Dalam Negeri; dan Ombudsman RI
42. 1.Meningkatnya tindak lanjut pengaduan permasalahan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan
43. 1.Jumlah pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan yang ditindaklanjuti
44. 2.Tersedianya ,su*\, trffi PRFS IDE|\I REPUB! !K ii.iDONES!A. NO AKSI PENANGGUNG JAWAE} INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
45. 2.Tersedianya fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat
46. 2.Jumlah fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan i Bidang Hukum dan .g-undangan, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peran Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia perlu diperkuat dalam upaya mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional;
c.bahwa R E P u J,-Tnt t,'roSf; * . r, o
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Ketentuan...
1.Ketentuan ayat!.2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat Bersama RANHAM. Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
e.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

(3)Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(1)(2t

2.Ketentuan Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berikut: berbunyi sebagai

Pasal 6

3.Ketentuan angka 4 huruf A Bab III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2Ol5-2O19 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam La'mpiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal II Peraturan Presiden ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan. 2.

(1)(2t
(3)Agar . o r ", J.T,[ t,',?55* = r, o Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 APril 2Ol8 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 APril 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL8 NOMOR 57 Salinan sesuai dengan aslinYa KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan ti Bidang Hukum dan undangan, i Rotiu {iD PRES I DEN LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-20t9 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2OL5-2019

4.Tanggung jawab dan tugas dari setiap unsur Sekretariat Bersama RANHAM adalah sebagai berikut: Unsur yang menyelenggarakan urusarl pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM yxtgterkait dengan penanganan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bertanggung jawab untuk memastikan dukungan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan Aksi HAM di daerah masing-masing. b. c.

d.unsur. d. e. PRES IDEN REPUBLII( INDONESIA unsur yang menyelenggarakan urusa.n pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasiond bertanggung jawab untuk memfasilitasi terlaksananya Aksi HAM sesuai dengan yang direncanakan. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Bidang Hukum dan undangan, #D PRES I DEN LAMPTRAN II PERATURAN PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2.018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2OI5-2OI9 AKSI HAM TAHUN 2OI8-2O19 KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 + 5 I STRATEGI 1: PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RANHAM
1. 1.Optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di lingkup kementerian dan lembaga
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Seluruh kementerian dan lembaga di lingkup koordinasi kementerian koordinator terkait Meningkatnya koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di kementerian dan lembaga Tersedianya laporan pelaksanaan Aksi HAM dari kementerian dan lembaga sesuai dengan lingkup kementerian koordinator secara optimal
4. 3.Kementerian PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
5. 3.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
6. 4.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7. 2.Optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Kementerian Dalam Negeri
t.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Pemerintah Daerah Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat 2. Meningkatnya koordinasi capaian pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat II PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 II STMTEGI 2: PENYIAPAN PENGESA}IAN DAN PENYUSUNAN BAHAN L,APORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM
1. 3.Pembahasan ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa Kementerian Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepolisian Negara RI; Tentara Nasional Indonesia; Badan Narkotika Nasional; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan Terlaksananya pembahasan antara pemangku kepentingan terkait ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa Terlaksananya diskusi antar lembaga Terlaksananya diskusi publik Terlaksananya penyusunan rancangan naskah akademik ratifikasi
2. 7.Badan 1. 2. 3. PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
3. 7.Badan Intelijen Negara
4. 4.Jaminan hak informasi bagi pekerja migran pra- keberangkatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keda Indonesia
5. 1.Kementerian Luar Negeri;
6. 2.Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
7. 3.Kementerian Ketenagakerjaan Terlaksananya ke giatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
8. 1.Meningkatnya prosentase pekerja migran yang telah memperoleh in formasi / sosialisasi
9. 2.Menurunnya kasus perselisihan kerja pekerja migran di luar negeri
10. 5.Kerja Sama dengan Institusi HAM PBB dalam rangka pemenuhan hak atas pangan Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertanian; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perindustrian; 1 . Terlaksananya fasilitasi kunjungan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Pangan
11. 1.Terlaksananya fasilitasi bagi Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Pangan pada waktu melakukan kunjungan ke beberapa provinsi di Indonesia
12. 5.Kementerian . , PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Urusan Logistik; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 9. 2.Tersusunnya posisi Pemerintah Indonesia terkait pemenuhan hak atas pangan
13. 2.Tersedianya posisi Pemerintah Indonesia terkait pemenuhan hak atas pangan
14. 3.Terlaksananya tindak lanjut atas rekomendasi awal pelapor khusus sesuai dengan prioritas Pemerintah Indonesia III 5. 6. 7. 8. PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 m STRATEGI 3: PEITY.IAPAN REGULASI, HARMONISASI RANCANGAN, DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DARI PERSPEKTIF HAM
15. 6.Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 20 16 tentang Penyandang Disabilitas L. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Kementerian Luar Negeri Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai perencanaatl., penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas
16. 2.Kementerian PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
17. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Sekretariat Negara; dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiond/ Bappenas Penyusunan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas Tersedianya Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas
18. 3.Kementerian . . PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
19. 3.Kementerian Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Kesehatan; dan Kementerian Dalam Negeri Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, rehabilita.si sosial, habilitasi dan rehabilitasi Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, habilitasi dan rehabilitasi
20. 4.Kementerian PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
21. 4.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Mahkamah Agung
22. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
23. 2.Kementerian Sekretariat Negara;
24. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas;
25. 4.Kejaksaan RI;
26. 5.Kepolisian Negara RI; dan
27. 6.Kementerian Sosial Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai penyandang disabilitas dalam proses peradilan Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai penyandang disabilitas dalam proses peradilan
28. 5.Kementerian PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
29. 5.Kementerian Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perhubungan; Kementerian Sosial; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri; Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai insentif dan konsesi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai insentif dan konsesi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas
30. 8.Kementerian 1. 2. PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
31. 8.Kementerian Luar Negeri; dan
32. 9.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
33. 6.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
34. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 5. Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas Tinggi . 2. PRES I DEN -t2 NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKATT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5 Tinggi;
35. 6.Kementerian Agama; dan
36. 7.Kementerian Luar Negeri
37. 7.Penyusunan kebijakan yang ramah bagi penyandang disabilitas
38. 1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Sekretariat Negara; dan Kementerian Perencanaan Pembangunan 2. 5. Penyusunan Peratura.n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah Tersedianya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah Nasional .rL '^-J PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 Nasional/ Bappenas
40. 2.Badan Kepegawaian Negara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Penyusunan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai rekrutmen pekeda penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah Tersedianya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah
41. 3.Kementerian 3 #"D PRES I DEN -L4- NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
42. 3.Kementerian Sosial; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra}ryat Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi ke seluruh Kantor Imigrasi terkait penyediaan jalur layanan khusus bagi penyandang disabilitas Tersedianya jalur layanan khusus bagi penyandang disabilitas di seluruh Kantor Imigrasi
43. 8.Sinergi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Sosial mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat Kementerian Dalam Negeri
44. 1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
45. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
46. 3.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan Tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan hukum PRES I DEN _ 15_ NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5 hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan
47. 4.Kementerian Sosial;
48. 5.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
49. 6.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
50. 9.Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Mahkamah Agung; Kementerian Kesehatan; Badan Narkotika Nasional; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara RI; Kementerian Sosial; Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1L Tahun 2Ot2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
51. 1.Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak
52. 2.Tersedianya Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
53. 7.Kementerian 1. 2. 3. 4. 5. 6. PRES I DEN _16_ NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
54. 7.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
55. 8.I..embaga Perlindungan Saksi dan Korban
56. 10.Fasilitasi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, terkait Pengakuan masyarakat Hukum Adat dan wilayah adatnya Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Komnas Hak Asasi Manusia; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 terkait Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Jumlah pemerintah daerah yang telah memberikan pengakuan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat 5.Badan... PRES I DEN REPUELIK INDONESIA '17 - NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
57. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
58. 6.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
59. 11.Harmonisasi produk hukum daerah yang tidak mendiskriminasi hak-hak perernpuan, anak, dan penyandang disabilitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
60. 1.Kementerian Dalam Negeri; dan
61. 2.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Meningkatnya hasil harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas Tersusunnya rancangan produk hukum daerah di Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang telah di harmonisasi dari perspektif Hak Asasi Manusia t2. Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah
62. 1.Sekretariat Mahkamah Agung
63. 2.Pemerintah Provinsi
64. 1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
65. 2.Kementerian Dalam Negeri Meningkatnya upaya penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah Tersedianya data produk hukum daerah yang diperkarakan dan hasil keputusannya di Mahkamah Agung IV... PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 IV DAN PBNTTVCXETAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG HAM
66. 13.Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (sPPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Sekretariat Mahkamah Agung; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara RI; dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3 4 Meningkatnya APH yang mengikuti pelatihan terpadu tentartg SPPA
67. 1.Tersedianya nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku koordinator pelatihan terpadu APH terkait SPPA
68. 2.Jumlah APH yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
69. 14.Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terkait isu Bisnis dan HAM Kementerian Luar Negeri
70. 1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
71. 2.Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terkait terhadap prinsip-prinsip PBB mengenai isu Bisnis dan HAM
72. 1.Tersedianya guid.elines/panduan mengenai isu Bisnis dan HAM
73. 2.Diseminasi panduan mengenai isu Bisnis dan HAM 3.Kementerian... PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
74. 3.Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia; Kementerian Perindustrian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pertanian; r' Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. 5. 6.
75. 15.Peningkatan q.D PRES IDEN _20_ NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
76. 15.Peningkatan pemahaman mengenai Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2oll tentang Bantuan Hukum terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat hukum adat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepolisian Negara RI; Kejaksaan RI; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
77. 1.Terlaksananya sosialisasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 20tl tentang Bantuan Hukum kepada aparat penegak hukum terkait
78. 1.Jumlah peserta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terkait Undang- Undang Nomor 16 Tahun 20ll tentang Bantuan Hukum
79. 2.Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendidikan bantuan hukum di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yang melibatkan kelompok masyarakat hukum adat setempat
80. 2.Meningkatnya jumlah peserta dari kelompok masyarakat hukum adat yang mengikuti pendidikan dan sosialisasi bantuan hukum
81. 3.Meningkatnya anggota kelompok masyarakat hukum adat atau organisasi bantuan hukum y€rng sudah diverifikasi 1. 2. 3. PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 diverifikasi yang mampu menjadi fasilitator dalam mengupayakan bantuan hukum bagi masyarakat hukum adat V RMA DAN STANDAR HAM
82. 16.Pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 . Meningkatnya jumlah ODGJ dipasung yang ditemukan, dibebaskan serta mendapat pelayanan kesehatan jiwa
83. 1.Terlaksananya kegiatan penanganan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ yang dipasung di 25 Provinsi per tahun
84. 2.Meningkatnya fasilitas layanan kesehatan untuk ODGJ
85. 2.Tersedianya fasilitas layanan kesehatan untuk ODGJ
86. 3.Jumlah ODGJ yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar 1,7. Peningkatan PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 17, Peningkatan cakupan Air Susu lbu (ASI) Ekslusif dalam upaya penurunan angka anak kurang gizi (sfiintingl Kementerian Kesehatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya cakupan bayi O s.d. 6 bulan yang mendapatkan ASI Ekslusif Jumlah bayi yang menerima ASI Ekslusif
87. 18.Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi, dan balita Kementerian Kesehatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan balita
88. 1.Jumlah anak baduta (usia t2 s.d. 24 bulan) yang mendapat imunisasi lanjutan 2.Jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
89. 19.Peningkatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PrM) Kementerian Kesehatan
90. 1.Kementerian Sosial;
91. 2.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
92. 3.Kementerian Dalam Negeri; dan Terlaksananya kegiatan promosi deteksi dini dan monitoring terhadap faktor resiko PTM di tingkat daerah Jumlah desa yang melaksanakan posbindu PTM
93. 4.Pemerintah PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
94. 4.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
95. 20.Tindak lanjut peta jalan layanan kesehatan inklusi bag penyandang disabilitas Kementerian Kesehatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tersosialisasikannya peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas Tersedianya data provinsi yang mendapatkan sosialisasi peta jalan layanan kesehatan inklusi bagr penyandang disabilitas
96. 21.Pengelolaan dan pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru daerah tertinggal di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas;
97. 1.Meningkatnya jumlah guru di daerah tertinggal Tersedianya identifi kasi kebutuhan guru di daerah tertinggal
98. 2.Terpenuhinya hak untuk memperoleh pendidikan di wilayah tertinggal Jumlah guru yang tersedia di daerah tertinggal 4.Kementerian... PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
99. 4.Kementerian Sosial;
100. 5.Kementerian Dalam Negeri; dan
101. 6.Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
102. 22.Bimbingan telo:is peningkatan kompetensi guru pendidikan inklusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
103. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi; dan 2.
104. 1.Meningkatnya kemampuan guru dalam pembelajaran pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus
105. 1.Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang mengikuti bimtek sebanyak 29OO guru dari 5OOO guru yang ada di dapodik (data pokok pendidikan)
106. 3.Pemerintah PRES IDEN NO AKST PENANGGUNG JAWAE} INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 + 5
107. 3.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
108. 2.Bertambahnya guru yang memiliki kemampuan dalam pembelajaran pendidikan inklusi
109. 2.Guru Pendidikan Menengah yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 100 guru yang memiliki kemampuan pendidikan inklusi
110. 23.Peningkatan program bantuan pendidikan inklusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah sekolah yang menyelenggarakan sekolah inklusif Terlaksananya program bantuan pendidikan inklusif
111. 24.Penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tersalurkannya bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus Terlaksananya program pembentukan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus
112. 25.Penyelenggaraan pendidikan yang layak bagi anak di daerah afirmasi (3T/ tertinggal, terpencil, dan terluar) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
113. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Meningkatnya jumlah anak berasal dari daerah 3T yang mendapatkan pendidikan yang layak Terlaksananya program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah
114. 2.Kementerian PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASTLAN 1 2 3 4 5 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
115. 26.Penayangan bahasa isyarat dan/atau teks/ clos ed captions (cc) di televisi dan program berita Kementerian Komunikasi dan Informatika
116. 1.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
117. 2.Kementerian Sosial;
118. 3.Kementerian Perencanaan Meningkatnya stasiun televisi yang menayangkan berita dengan bahasa isyarat dan/atau teks/cc
119. 1.Tersedianya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai penayangan bahasa isyarat dan/atau teks/cc di stasiun televisi nasional Pembangunall 2. 3. 4. 5. qD PRES IDEN 27- NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5 Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan
120. 4.Komisi Penyiaran Indonesia
121. 2.Terlaksananya penayangan bahasa isyarat dan/atau teks/cc di stasiun televisi nasional dan stasiun televisi lokal/daerah
122. 27.Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2Ol7 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Dalam Negeri; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah dari kementerian dan lembaga terkait yang memahami pelaksanaan Peraturan Fresiden Nomor 88 Tahun 2Ol7 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Terlaksananya diseminasi kepada aparatur pemerintah dari kementerian dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2Ol7 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
123. 28.Peningkatan PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERTA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
124. 28.Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan perspektif disabilitas melalui ragam media Kementerian Komunikasi dan Informatika
125. 1.Komisi Penyiaran lndonesia; dan
126. 2.Dewan Pers Media cetak dan elektronik memuat tayangan informasi/ edukasi tentang hak penyandang disabilitas Adanya tayangan/muatan edukasi hak penyandang disabilitas pada 600/o media cetak dan elektronik
127. 29.Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung, dalam rangka mendorong akses kelompok rentan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Sosial;
128. 1.Tersedianya data jumlah bangunan gedung yang memiliki akses terhadap kelompok rentan Terlaksananya evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung dalam rangka mendorong akses kelompok rentan 2.Tersedianya hasil evaluasi (kajian) terhadap substansi dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung
129. 5.Kementerian PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
130. 5.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
131. 6.Kementerian Dalam Negeri
132. 30.Gerakan Desa dan Kabupate n / Kota, Inklu si Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Keuangan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Sosial; dan Pembangunan desa yang inklusi penyandang disabilitas (penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana)
133. 1.Tersusunnya regulasi indikator Desa dan Kabupaten/Kota inklusif
134. 2.Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (sarana ibadah, kantor/balai desa, sarana pelayanan kesehatan)
135. 5.Pemerintah PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
136. 5.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
137. 31.Peningkatan kapasitas petugas sertifikasi HAM di industri perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Pelatihan sertifikasi HAM di industri perikanan Jumlah petugas yang telah menjalani pelatihan sertifikasi HAM di industri perikanan
138. 32.Peningkatan desa/komunitas migran produktif Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Meningkatnya jumlah desa/komunitas migran produktif Tersedianya data jumlah desa/komunitas migran produktif
139. 4.Kementerian PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
140. 4.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pariwisata; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Dalam Negeri; dan 5. 6. 7. 8. 9. 10.
141. 11.Badan PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 I 1. Badan Ekonomi Kreatif
142. 33.Peningkatan jumlah pekerja penyandang disabilitas di perusahaan melalui jobfair Kementerian Ketenagakedaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tersedianya lowongan keq'a bagi tenaga ke{a penyandang disabilitas di perusahaan
143. 1.Peningkatan jumlah perusahaan yang membuka kesempatan bekerja bagr penyandang disabilitas dalam jobfair
144. 2.Jumlah perusahaan yang merekrut penyandang disabilitas melalui jobfair
145. 3.Data jumlah penyandang disablitas yang direkrut perusahaan pada jobfair
146. 34.Membangun 1. 2. PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
147. 34.Membangun gerakan 'jangkau disabilitas' bersama lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Otoritas Jasa Keuangan; Kementerian Keuangan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Meningkatnya lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan yang lebih inklusif penyandang disabilitas
148. 1.Tersedianya bantuan modal usaha yang inklusif bagi penyandang disabilitas
149. 2.Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang menerimajasa dan layanan keuangan secara inklusif 35.Pendampingan... q,,D PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
150. 35.Pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam rangka memperoleh pemenuhan hak dasar Kementerian Sosial 1. Kementerian Dalam Negeri;
151. 2.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
152. 3.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi KAT Terlaksananya proses pendampingan dalam rangka memperoleh kartu identitas penduduk bagi KAT
153. 36.Peningkatan layanan sarana dan prasarana perhubungan bagi lanjut usia, wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak Kementerian Perhubungan
154. 1.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Meningkatnya jumlah fasilitas publik bagi lanjut usia, wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak Tersedianya fasilitas publik bagi lanjut usia, wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak di: a.40 terminal tipe A
b.2 terminal penumpang pelabuhan laut
c.6 bandar udara
1. 37.Percepatan PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRTTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
2. 37.Percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam rangka tertib administrasi kependudukan bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya kepemilikan KTP-el bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan Tersedianya data kepemilikan KTP-el penduduk rentan wilayah kantong kemiskinan bagr
3. 38.Percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka tertib administrasi kependudukan (adminduk) bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan Kementerian Dalam Negeri
4. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Sosial; 2. Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran anak usia O- 18 ta.hun bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan Tersedianya data kepemilikan akta kelahiran anak usia O- 18 tahun bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan
5. 3.Kementerian PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
6. 3.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
7. 4.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. 39.Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka peningkatan akses bagi penyadang disabilitas Komisi Pemilihan Umum Kementerian Dalam Negeri; Komisi Pemilihan Umum Daerah; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Sosial; dan Prosentase data penyandang disabilitas dalam DPT
9. 1.Meningkatnya prosentase data pemilih dengan disabilitas dalam DPI Pemilihan Umum (Temasuk Pemilihan Kepala Daerah/Kada)
10. 2.Tersedianya data pemilih dengan disabilitas yang lebih akurat
11. 6.Kementerian 1. 2. PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
12. 6.Kementerian Luar Negeri
13. 40.Penyelenggaraan Pemilu 2018 dan 2019 yang inklusif termasuk proses dan tahapan yang ada di dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Adanya peningkatan inklusifitas bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2018 dan 2019
14. 1.Meningkatnya jumlah sosialisasi dan/atau pendidikan politik yang melibatkan penyandang disabilitas
15. 2.Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu yang disertai aksesibilitas memadai bagi pemilih dengan disabilitas
16. 41.Penyediaan PRES I DEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN I 2 3 4 5
17. 41.Penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan beke{a di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang Pemberian ASI Eksklusif Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tersedianya fasilitas ruang menyusui yang memadai di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta Jumlah fasilitas ruang menyusui yang memadai di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta
18. 42.Peningkatan jumlah Polisi Wanita (Polwan) yang ditempatkan di Unit Peradilan Pidana Anak (PPA) sebagai penyidik pada perkara terkait perempuan dan anak Kepolisian Negara RI 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
19. 2.Kementerian Sosial; dan
20. 3.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatnya jumlah penyelesaian kasus perempuan dan anak di tingkat penyidikan yang dilaksanakan oleh Polwan Jumlah kasus perempuan dan anak yang terselesaikan di tingkat penyidikan Perlindungan PRES I DEN REPLJBLIK INDONESIA NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 Perlindungan Anak
21. 43.Pemenuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan sistem peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sistem pengelolaan dan fasilitas yang menjamin perlindungan terhadap hak anak
22. 1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
23. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan Kementerian Keuangan 2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan sistem peradilan anak dengan sistem pengelolaan dan fasilitas yang menjamin perlindungan terhadap hak anak di beberapa provinsi Tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan sarana prasarana yang memadai di 10 provinsi
24. 2.Kementerian Sosial Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Terlaksananya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri tentang ketersediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Jumlah mitra ke{a yang mendukung perlindungan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum
25. 4.Pemerintah PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
26. 4.Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
27. 3.Kepolisian Negara RI Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Kementerian Sosial Meningkatnya jumlah ruang penanganan khusus di Unit Peradilan Pidana Anak (PPA) pada perkara terkait perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas Jumlah ruang penanganan khusus di Unit PPA pada perkara terkait perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas
28. 4.Sekretariat PRES I DEN _4t_ NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
29. 4.Sekretariat Mahkamah Agung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan'; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara RI; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; dan Kementerian Sosial 2 3
30. 1.Meningkatnya jumlah ruang sidang anak di seluruh tingkat pengadilan
31. 1.Tersedianya ruang sidang anak yang terpisah dengan ruang sidang umum di Pengadilan Negeri
32. 2.Meningkatnya sarana ruang tunggu anak, teleennference, SPPA sesuai dengan standar pelayanan publik
33. 2.Tersedianya sarana ruang tunggu anak, telee,onference, SPPA sesuai dengan standar pelayanan publik
34. 44.Pemenuhan PRES IDEN NO AKST PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
35. 44.Pernenuhan akses bantuan hukum di semua tahapan peradilan terhadap perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Mahkamah Agung; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara RI; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 1. 2 3 5.
36. 1.Peningkatan jumlah ABH yang mendapat pendampingan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan
37. 1.Jumlah ABH yang mendapat pendampingan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan
38. 2.Peningkatan data jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pendampingan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan
39. 2.Jumlah pendampingan hukum sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan bagi perempuan korban kekerasan
40. 45.Optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kementerian / lembaga terkait Meningkatnya koordinasi dalam upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu Terlaksananya koordinasi upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu VI 4. PRES IDEN NO AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN VI STRATEGI 6: PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
41. 46.Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik Iahan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Dalam Negeri; dan Ombudsman RI
42. 1.Meningkatnya tindak lanjut pengaduan permasalahan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan
43. 1.Jumlah pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan yang ditindaklanjuti
44. 2.Tersedianya ,su*\, trffi PRFS IDE|\I REPUB! !K ii.iDONES!A. NO AKSI PENANGGUNG JAWAE} INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
45. 2.Tersedianya fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat
46. 2.Jumlah fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan i Bidang Hukum dan .g-undangan, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2015