DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2015

Nomor: 75
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;
c.bahwa penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan diperlukan peran serta masyarakat;
d.bahwa Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 telah berakhir sehingga perlu dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019; Mengingat ... Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
2.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
3.Aksi HAM adalah kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
4.Sekretariat ...
4.Sekretariat Bersama RANHAM adalah unit pelaksana RANHAM yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan RANHAM Tahun 2015-2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.
(2)RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3)Sistematika RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.strategi RANHAM Tahun 2015-2019; dan
3. c.penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM.

Pasal 3

Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat Bersama RANHAM.
(2)Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Kementerian ...
2. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
4. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
5. d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
(3)Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 5

(1)Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:
1. a.mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; dan
2. b.menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kepada Presiden setiap tahun.
(2)Laporan capaian pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kementerian, lembaga, dan pemerintah ... pemerintah daerah wajib menyusun Aksi HAM yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.
(2)Dalam menyusun Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM.
(3)Aksi HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Instruksi Presiden.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan Aksi HAM, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Pelibatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 8

(1)Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi HAM setiap triwulan kepada Sekretariat Bersama RANHAM.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pelaporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Presiden.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Aksi HAM tercantum dalam ... dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 10

(1)Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada kementerian dan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing- masing.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;
c.bahwa penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan diperlukan peran serta masyarakat;
d.bahwa Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 telah berakhir sehingga perlu dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
2.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
3.Aksi HAM adalah kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
4.Sekretariat ...
4.Sekretariat Bersama RANHAM adalah unit pelaksana RANHAM yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan RANHAM Tahun 2015-2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.
(2)RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3)Sistematika RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.strategi RANHAM Tahun 2015-2019; dan
3. c.penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM.

Pasal 3

Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat Bersama RANHAM.
(2)Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Kementerian ...
2. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
4. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
5. d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
(3)Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 5

(1)Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:
1. a.mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; dan
2. b.menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kepada Presiden setiap tahun.
(2)Laporan capaian pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kementerian, lembaga, dan pemerintah ... pemerintah daerah wajib menyusun Aksi HAM yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.
(2)Dalam menyusun Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM.
(3)Aksi HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Instruksi Presiden.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan Aksi HAM, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Pelibatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 8

(1)Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi HAM setiap triwulan kepada Sekretariat Bersama RANHAM.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pelaporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Presiden.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada kementerian dan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing- masing.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 6 Tahun 2016