DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2010

Nomor: 35
Tahun: 2010
Ditetapkan: 25 Mei 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk konsolidasi penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, perlu penyesuaian waktu penyelesaian paling lambat akhir tahun 2012;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
(2)Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
(3)Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
(4)Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan:
1. a.untuk ...
2. a.untuk Warga Negara Indonesia, dilakukan di Kecamatan; dan
3. b.untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di Instansi Pelaksana.
(5)Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
(6)Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur dengan Peraturan Menteri.

2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, KTP yang belum berbasis NIK tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat akhir tahun 2012. Pasal ... Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk konsolidasi penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, perlu penyesuaian waktu penyelesaian paling lambat akhir tahun 2012;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
(2)Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
(3)Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
(4)Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan:
1. a.untuk ...
2. a.untuk Warga Negara Indonesia, dilakukan di Kecamatan; dan
3. b.untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di Instansi Pelaksana.
(5)Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
(6)Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur dengan Peraturan Menteri.

2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014