DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2004

Nomor: 4
Tahun: 2004
Ditetapkan: 20 Desember 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4012);
3.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASE - AN Framework Agreement on Services;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN).

Pasal 1

…

Pasal 1

Mengesahkan Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang belaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangall Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2004 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. HAMID AWALUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 164 PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Viet Nam, yang merupakan Negara-negara Anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (selanjutnya disebut ASEAN); MENGINGAT Perjanjian Meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN yang telah di tandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, dimana pada pasal 1 paragraph 3 mengatur bahwa semua negara-negara anggota harus berpartisipasi dalam perjanjian ekonomi . intra ASEAN, dan sebagai pelaksanaan dari pada perjanjiari ekonomi ini, dua atau lebih negara anggota dapat melaksanakan perjanjian tersebut terlebih dahulu jika negara-negara anggota lain belum siap; MENGINGAT keputusan yang telah diambil dalam Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) yang diselenggarakan di Genting Highland, Malaysia pada tanggal 6 Juli 2002 untuk mempercepat tiberalisasi perdagangan bidang jasa di antara para Negara Anggota; MENGINGINKAN untuk mempercepat liberalisasi perdagangan bidang jasa di ASEAN dengan melalui ASEAN-X formula, berdasarkan parameter yang telah disahkan dalam pertemuan AEM ke tigapuluhempat yang disetenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 12 September 2002; MEMPERHATIKAN Perjanjian Bidang Jasa ASEAN (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 dalam pertemuan Para Pemimpin Negara ASEAN ke lima yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand dimana dalam Pasal II paragraph I mengatur bahwa dua atau lebih Negara Anggota dapat melaksanakan perjanjian terlebih dahulu apabila negara anggota lainnya belum siap untuk metakukan kerjasama sebagaimana diatur datam Perjanjian; BERKENAAN DENGAN Pasal XIl Perjanjian tersebut, yang memungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan; MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Perjanjian diubah dengan menambahkan pasal baru yaitu "Pasal IV bis" sesudah Pasal IV, sehingga dibaca sebagai berikut:

1.Berdasarkan Pasal IV Perjanjian, dua atau lebih Negara Anggota dapat melakukan perundingan untuk metakukan liberalisasi perdagangan bidang jasa sektor atau sub- sektor yang spesifik (selanjutnya disebut "Negara Anggota yang berpartisipasi"). Perluasan perlakuan khusus terhadap Negara Anggota lainnya atas dasar MFN dilakukan secara sukarela.
2.Negara Anggota yang berpartisipasi harus menginformasikan kepada Negara Anggota lainnya melalui Sekretariat ASEAN atas hasil perundingan-perundingan yang dilakukan, termasuk komitmen. atas sektor atau sub-sektor yang dirundingkan. Negara Anggota lainnya diperbolehkan mengikuti perundingan di antara Negara Anggota yang berpartisipasi setelah metakukan konsuttasi dengan Negara Anggota yang berpartisipasi.
3.Negara Anggota yang tidak termasuk dalam pihak-pihak seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dapat ikut serta dengan membuat komitmen yang sama atau yang dapat diterima oleh Negara Anggota yang berpartisipasi.
4.Negara Anggota yang berpartisipasi dapat metakukan perubahan parameter sektor atau sub-sektor spesifik yang akan diliberalisasikan atas persetujuan Negara-negara anggota yang berpartisipasi, dalam rangka meningkatkan liberalisasi perdagangan bidang jasa.
5.Perjanjian-perjanjian yang dihasilkan berdasarkan ayat 1 disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya akan mengedarkan salinannya ke masing-masing negara anggota.

Pasal 2

1.Protokol ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2004.
2.Protokol ini disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya akan mengedarkan salinannya ke masing-masing neg4ra anggota. DISAKSIKAN yang memberikan tanda tangan di bawah ini, yang telah diberikan wewenang oleh Pemeritahnya, telah menandatangani Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN. DIBUAT di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal dua September 2003, dalam satu salinan berbahasa Inggris. Untuk Pemerintah Brunei Darussalam ABDUL RAHMAN TAIB Menteri Energi dan Sumber Daya Utama Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja CHAM PRASIDH Menteri Perdagangan Untuk Pemerintah Republik Indonesia RINI M.S. SUWANDI Menteri Perindustrian dan Perdagangan Untuk Pemerintah Demokrasi Rakyat Laos SOULIVONG DARAYONG Menteri Perdagangan Untuk Pemerintah Malaysia RAFIDAH AZIZ Menteri Industri dan Perdagangan Internasional Untuk Pemerintah Uni Mynmar U KHIN MAUNG WIN Deputi Menteri Luar Negeri Untuk Pemerintah Republik Filipina MAR ROXAS Menteri Perdagangan dan Industri Untuk Pemerintah Republik Singapura B.G.(NS) rpEORGE YON-BOON YEO Menteri Perdagangan dan Industri Untuk Pemerintah Kerajaan Thailang ADISAI BODHARAMIK Menteri Perdagangan Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam TRUONG DINH TUYEN Menteri Perdagangan INTERPRETASI PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN PROTOKOL INTERPREATASI Pasal 1, Ayat 1 Berdasarkan Pasal IV Perjanjian, dua atau lebih Negara Anggota dapat metakukan perundingan untuk metakukan liberalisasi perdagangan bidang jasa sektor atau sub-sektor yang spesifik (selanjutnya disebut "Negara Anggota yang berpartisipasi"). Perluasan pertakuan khusus terhadap Negara Anggota lainnya atas dasar MFN ditakukan secara sukarela. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempertuas dan memperdalam liberalisasi sektor atau sub-sektor, termasuk sektor atau sub-sektor yang disetujui dalam common sub-sector. Pertuasan perlakuan khusus kepada Negara.Anggota lainnya secara sukarela harus dilakukan tanpa syarat, tidak diskriminatif dan tanpa timbal balik. Pasal 1, Ayat 2 Negara Anggota yang berpartisipasi harus menginformasikan kepada Negara Anggota lainnya melalui Sekretariat ASEAN atas hasil perundinganperundingan yang ditakukan, termasuk komitmen atas sector atau sub-sektor yang dirundingkan. Negara Anggota lainnya diperbolehkan mengikuti perundingan di antara Negara Anggota yang Konsultasi dengan Negara Anggota yang berpartisipasi harus ditakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mendorong partisipasi Negara Anggota lainnya. berpartisipasi setetah metakukan konsuttasi dengan Negara Anggota yang berpartisipasi. Pasal 1, Ayat 3 Negara anggota yang tidak termasuk dalam pihak-pihak seperti yang dimaksud datam ayat 1 dapat ikut serta dengan membuat komitmen yang sama atau.yang dapat diterima oleh Negara Anggota yang berpartisipasi. Pengertian dari "komitmen yang dapat diterima" dimaksudkan hanya untuk komitmen yang diajukan oleh Negara Anggota yang ingin bergabung sesuai Pasal 1 ayat 1 protokol ini dan dapat diterima oleh Negara Anggota yang berpartisipasi dengan memperhatikan adanya perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor-sektor yang tertentu. PROTOKOL INTERPREATASI Negara Anggota yang berpartisipasi tidak dapat menetapkan persyaratan tingkat komitmen yang lebih tinggi kepada negara anggota lainnya, daripada komitmen mereka. meningkatkan level komitmen yang lebih tinggi dari Negara-negara anggota melebihi komitmen masing- masing yang telah diatur oleh perjanjian ini Pasal 2, Ayat 1
3.Protokol ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2004. Semua negara anggota diharuskan untuk metengkapi prosedur internal masingmasing, untuk memberlakukan protocol ini sebelum at.au pada 31 Desember 2004 dan menginformasikan kepada Sekretariat ASEAN. PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES The Govemjncnts of Brunei Danissalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Mcniber Statcs of the Association of South East Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN"); RECALLING the Framework ngrccmcnt on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed orr 28 January 1992 in 8ingaporc, of which Article I paragraph 3 provides that all Member States shall participate in intra-ASEAN economic arrangements, provided that, in the implementation of these economic arrangements, two or more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement these arrangements; RECALLING the decision of the ASEAN Economic Ministers (AEM) at their Retreat held In Gerrting Highlands, Malaysia on 6 July 2002 to accelerate services liberalization within Member States; DESIRING to expedite die liberalization of trade in services within ASEAN through the implementation of die ASEAN-X formula, based on the parameters endorsed by the AEM at their 34 th Meeting held in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on 12 September 2002; NOTING the ASEAN Framework Agreement on Services (hereinafter referred to as "the Framework Agreement") signed on 15 December 1995 at the Filth ASEAN Summit held in Banckok, Thailand, where Article 11 paragraph I provides that lw(- r)r morc Mcmbcr States may proceed First if other Member States are not ready to implement cooperation arrangenrents under the Framework Agreement; REFERRING to Article XII of the Framework Agreenicot, which provides for amendments; HAVE AGREED AS FOLLOWS: ARTICLE 1 The Framework Agreement shall be amended by adding a new "Article IV bis" immediately after the existing Article IV to read as follows:
1.Notwithstanding the provisions of Article IV of this Framework Agreement, two or more Member Slates may conduct negotiations and agree to liberalize trade in services for specific sectors or sub-sectors (hereinafter referred to as "the participating Member States"). Any extension of such preferential treatmenl to the remaining Member States on an MFN basis shall be voluntary oil tile part of die participating Member States.
2.The participating Member States shall keep the remaining Member States informed through the ASEAN Secretariat of the progress or result of the necotiations, including tile scheduling of commitments for the. specific sectors or sub-sectors conccrncci. Member Stafes wishing to join any on-goin; negotiations among the participacing Member States may do so in consultation with the participating Member States.
3.Member State which is not a party to any agreement reached pursuant to paragraph may in clue course become a party to such all agreenicnl Upon making offers at similar or acceptable levels to the participating Member States.
4.The participating Member States can further refine the parameters for specific sectors or sub-sectors to be committed as may be mutually agreed by all participating Member Statcs for the purpose of further liberalization of trade in services.
5.All agrements reached pursuant to paragraph 1 shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State." ARTICLE 2
1.This protocol shall cuter into force on 31 December 2004.
2.This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to cacti Member State.” IN WITNESS WHEREOF, undersigned, being duly authorised thereto by their respective Goverments, have signed the Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services. DONE at Phnom Penh, Cambodia, on this 2" d day of September in the Year Two Thousand and Three, in a single py in the English language. For the Government of Brunei Darussalam ABDUL RAHMAN TAIB Minister of Industry and Primary Resources For the Government of the Kingdom of Cambodia CHAM PRASIDH Minister of Commerce For the Government of the Republic of Indonesia RINI M.S. SUWANDI Minister of Industry and Trade For the Government of the Lao People’s Democratic Republic SOULIVONG DARAVONG Minister of Commerce For the Government of Malaysia RAFIDAH AZIZ Minister of International Trade and Industry For the Government of the Union of Myanmar U KHIN MAUNG WIN Deputy Minister of Foreign Affair For the Government of the Republic of the Philipines MAR ROXAS Secretary of Trade and Industry For the Government of the Republic Singapore B.G. (NS) GEORGE YONG-BOON YEO Minister for Trade and Industry For the Government of the Kingdom of Thailand ADISAI BODHARAMIK Minister of Commerce For the Government the Socialist Republic of Vietnam TRUONG DINH TUYEN Minister of Trade INTERPRETATIVE NOTES TOPROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES Protocol Interpretative Notes Article1, paragraph 1 Notwithstanding the provisions of Article IV of this Framework Agreement, two or more Member States may conduct negotiations and to liberalize trade in services for specific ectors or sub-scctors (hftcr referred to as "the participating Member States"). Any extension such preferential treatment to the rernaining Member States on an MFN basis shall be voluntary on the part of the participacing Member States. This approach shall be used to expand and deepen iberalization of service ectors or sub-sectors, including sectors or subscctors agreed under the common subsector approach. Any preferential treatment extended to the remaining Member States on a voluntary basis shall bc unconditional, nondiscriminatory and without the nccd for reciprocity. Article 1, paragraph 2 The participating Member Stales hall keep the remaining Mcinber Stales informed through thc ASEAN Secretariat of the progress or resuft of the negotiations, including the scheduling commitments for the specific sectors or sub-sectors concerned. Member States wishing to join any on going negotiations among Consultation with the participatino Member States shall be undertaken with a view to facilitate and encourage the participation of the remaining Member States. the participating Member States may do so in consultation with the participating Member States. Article 1, paragraph 3 Any McrnUcr Statc which is not aparty to any aPrccnicnt rcaciicd pursuant to paragraph 1 may in due course become a party to such wi agrccnicnt upon making offers at similar or acceptable levels to the participating Member States. The reference to "acceptable Ievel" here applies only to offers made by Member States wishing to join an agrcerrient reached pursuant to paragraph I of Article I of this protocol and deemed acceptable by all the participating Member States, taking into account developmental differences, both-in tenns of economic and stage of development of the particular sector. Protocol Interpretative Notes The participating Member States shall not require a higher level of commitments from the remaining Member States than their respective commitments under the agreement. Article 2, paragraph 1 This Protocol shall enter into force on 31 December 2004. All Member States undertake to complete their internal procedures for the cntry into force of this protocol on or before 31 December 2004 and to inform the ASEAN Secretariat of the date of completion.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4012);
3.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASE - AN Framework Agreement on Services;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN).

Pasal 1

…

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Perjanjian diubah dengan menambahkan pasal baru yaitu "Pasal IV bis" sesudah Pasal IV, sehingga dibaca sebagai berikut:

1.Berdasarkan Pasal IV Perjanjian, dua atau lebih Negara Anggota dapat melakukan perundingan untuk metakukan liberalisasi perdagangan bidang jasa sektor atau sub- sektor yang spesifik (selanjutnya disebut "Negara Anggota yang berpartisipasi"). Perluasan perlakuan khusus terhadap Negara Anggota lainnya atas dasar MFN dilakukan secara sukarela.
2.Negara Anggota yang berpartisipasi harus menginformasikan kepada Negara Anggota lainnya melalui Sekretariat ASEAN atas hasil perundingan-perundingan yang dilakukan, termasuk komitmen. atas sektor atau sub-sektor yang dirundingkan. Negara Anggota lainnya diperbolehkan mengikuti perundingan di antara Negara Anggota yang berpartisipasi setelah metakukan konsuttasi dengan Negara Anggota yang berpartisipasi.
3.Negara Anggota yang tidak termasuk dalam pihak-pihak seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dapat ikut serta dengan membuat komitmen yang sama atau yang dapat diterima oleh Negara Anggota yang berpartisipasi.
4.Negara Anggota yang berpartisipasi dapat metakukan perubahan parameter sektor atau sub-sektor spesifik yang akan diliberalisasikan atas persetujuan Negara-negara anggota yang berpartisipasi, dalam rangka meningkatkan liberalisasi perdagangan bidang jasa.
5.Perjanjian-perjanjian yang dihasilkan berdasarkan ayat 1 disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya akan mengedarkan salinannya ke masing-masing negara anggota.

Pasal 2

1.Protokol ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2004.
2.Protokol ini disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya akan mengedarkan salinannya ke masing-masing neg4ra anggota. DISAKSIKAN yang memberikan tanda tangan di bawah ini, yang telah diberikan wewenang oleh Pemeritahnya, telah menandatangani Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN. DIBUAT di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal dua September 2003, dalam satu salinan berbahasa Inggris. Untuk Pemerintah Brunei Darussalam ABDUL RAHMAN TAIB Menteri Energi dan Sumber Daya Utama Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja CHAM PRASIDH Menteri Perdagangan Untuk Pemerintah Republik Indonesia RINI M.S. SUWANDI Menteri Perindustrian dan Perdagangan Untuk Pemerintah Demokrasi Rakyat Laos SOULIVONG DARAYONG Menteri Perdagangan Untuk Pemerintah Malaysia RAFIDAH AZIZ Menteri Industri dan Perdagangan Internasional Untuk Pemerintah Uni Mynmar U KHIN MAUNG WIN Deputi Menteri Luar Negeri Untuk Pemerintah Republik Filipina MAR ROXAS Menteri Perdagangan dan Industri Untuk Pemerintah Republik Singapura B.G.(NS) rpEORGE YON-BOON YEO Menteri Perdagangan dan Industri Untuk Pemerintah Kerajaan Thailang ADISAI BODHARAMIK Menteri Perdagangan Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam TRUONG DINH TUYEN Menteri Perdagangan INTERPRETASI PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN PROTOKOL INTERPREATASI Pasal 1, Ayat 1 Berdasarkan Pasal IV Perjanjian, dua atau lebih Negara Anggota dapat metakukan perundingan untuk metakukan liberalisasi perdagangan bidang jasa sektor atau sub-sektor yang spesifik (selanjutnya disebut "Negara Anggota yang berpartisipasi"). Perluasan pertakuan khusus terhadap Negara Anggota lainnya atas dasar MFN ditakukan secara sukarela. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempertuas dan memperdalam liberalisasi sektor atau sub-sektor, termasuk sektor atau sub-sektor yang disetujui dalam common sub-sector. Pertuasan perlakuan khusus kepada Negara.Anggota lainnya secara sukarela harus dilakukan tanpa syarat, tidak diskriminatif dan tanpa timbal balik. Pasal 1, Ayat 2 Negara Anggota yang berpartisipasi harus menginformasikan kepada Negara Anggota lainnya melalui Sekretariat ASEAN atas hasil perundinganperundingan yang ditakukan, termasuk komitmen atas sector atau sub-sektor yang dirundingkan. Negara Anggota lainnya diperbolehkan mengikuti perundingan di antara Negara Anggota yang Konsultasi dengan Negara Anggota yang berpartisipasi harus ditakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mendorong partisipasi Negara Anggota lainnya. berpartisipasi setetah metakukan konsuttasi dengan Negara Anggota yang berpartisipasi. Pasal 1, Ayat 3 Negara anggota yang tidak termasuk dalam pihak-pihak seperti yang dimaksud datam ayat 1 dapat ikut serta dengan membuat komitmen yang sama atau.yang dapat diterima oleh Negara Anggota yang berpartisipasi. Pengertian dari "komitmen yang dapat diterima" dimaksudkan hanya untuk komitmen yang diajukan oleh Negara Anggota yang ingin bergabung sesuai Pasal 1 ayat 1 protokol ini dan dapat diterima oleh Negara Anggota yang berpartisipasi dengan memperhatikan adanya perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor-sektor yang tertentu. PROTOKOL INTERPREATASI Negara Anggota yang berpartisipasi tidak dapat menetapkan persyaratan tingkat komitmen yang lebih tinggi kepada negara anggota lainnya, daripada komitmen mereka. meningkatkan level komitmen yang lebih tinggi dari Negara-negara anggota melebihi komitmen masing- masing yang telah diatur oleh perjanjian ini Pasal 2, Ayat 1
3.Protokol ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2004. Semua negara anggota diharuskan untuk metengkapi prosedur internal masingmasing, untuk memberlakukan protocol ini sebelum at.au pada 31 Desember 2004 dan menginformasikan kepada Sekretariat ASEAN. PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES The Govemjncnts of Brunei Danissalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Mcniber Statcs of the Association of South East Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN"); RECALLING the Framework ngrccmcnt on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed orr 28 January 1992 in 8ingaporc, of which Article I paragraph 3 provides that all Member States shall participate in intra-ASEAN economic arrangements, provided that, in the implementation of these economic arrangements, two or more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement these arrangements; RECALLING the decision of the ASEAN Economic Ministers (AEM) at their Retreat held In Gerrting Highlands, Malaysia on 6 July 2002 to accelerate services liberalization within Member States; DESIRING to expedite die liberalization of trade in services within ASEAN through the implementation of die ASEAN-X formula, based on the parameters endorsed by the AEM at their 34 th Meeting held in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on 12 September 2002; NOTING the ASEAN Framework Agreement on Services (hereinafter referred to as "the Framework Agreement") signed on 15 December 1995 at the Filth ASEAN Summit held in Banckok, Thailand, where Article 11 paragraph I provides that lw(- r)r morc Mcmbcr States may proceed First if other Member States are not ready to implement cooperation arrangenrents under the Framework Agreement; REFERRING to Article XII of the Framework Agreenicot, which provides for amendments; HAVE AGREED AS FOLLOWS: ARTICLE 1 The Framework Agreement shall be amended by adding a new "Article IV bis" immediately after the existing Article IV to read as follows:
1.Notwithstanding the provisions of Article IV of this Framework Agreement, two or more Member Slates may conduct negotiations and agree to liberalize trade in services for specific sectors or sub-sectors (hereinafter referred to as "the participating Member States"). Any extension of such preferential treatmenl to the remaining Member States on an MFN basis shall be voluntary oil tile part of die participating Member States.
2.The participating Member States shall keep the remaining Member States informed through the ASEAN Secretariat of the progress or result of the necotiations, including tile scheduling of commitments for the. specific sectors or sub-sectors conccrncci. Member Stafes wishing to join any on-goin; negotiations among the participacing Member States may do so in consultation with the participating Member States.
3.Member State which is not a party to any agreement reached pursuant to paragraph may in clue course become a party to such all agreenicnl Upon making offers at similar or acceptable levels to the participating Member States.
4.The participating Member States can further refine the parameters for specific sectors or sub-sectors to be committed as may be mutually agreed by all participating Member Statcs for the purpose of further liberalization of trade in services.
5.All agrements reached pursuant to paragraph 1 shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State." ARTICLE 2
1.This protocol shall cuter into force on 31 December 2004.
2.This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to cacti Member State.” IN WITNESS WHEREOF, undersigned, being duly authorised thereto by their respective Goverments, have signed the Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services. DONE at Phnom Penh, Cambodia, on this 2" d day of September in the Year Two Thousand and Three, in a single py in the English language. For the Government of Brunei Darussalam ABDUL RAHMAN TAIB Minister of Industry and Primary Resources For the Government of the Kingdom of Cambodia CHAM PRASIDH Minister of Commerce For the Government of the Republic of Indonesia RINI M.S. SUWANDI Minister of Industry and Trade For the Government of the Lao People’s Democratic Republic SOULIVONG DARAVONG Minister of Commerce For the Government of Malaysia RAFIDAH AZIZ Minister of International Trade and Industry For the Government of the Union of Myanmar U KHIN MAUNG WIN Deputy Minister of Foreign Affair For the Government of the Republic of the Philipines MAR ROXAS Secretary of Trade and Industry For the Government of the Republic Singapore B.G. (NS) GEORGE YONG-BOON YEO Minister for Trade and Industry For the Government of the Kingdom of Thailand ADISAI BODHARAMIK Minister of Commerce For the Government the Socialist Republic of Vietnam TRUONG DINH TUYEN Minister of Trade INTERPRETATIVE NOTES TOPROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES Protocol Interpretative Notes Article1, paragraph 1 Notwithstanding the provisions of Article IV of this Framework Agreement, two or more Member States may conduct negotiations and to liberalize trade in services for specific ectors or sub-scctors (hftcr referred to as "the participating Member States"). Any extension such preferential treatment to the rernaining Member States on an MFN basis shall be voluntary on the part of the participacing Member States. This approach shall be used to expand and deepen iberalization of service ectors or sub-sectors, including sectors or subscctors agreed under the common subsector approach. Any preferential treatment extended to the remaining Member States on a voluntary basis shall bc unconditional, nondiscriminatory and without the nccd for reciprocity. Article 1, paragraph 2 The participating Member Stales hall keep the remaining Mcinber Stales informed through thc ASEAN Secretariat of the progress or resuft of the negotiations, including the scheduling commitments for the specific sectors or sub-sectors concerned. Member States wishing to join any on going negotiations among Consultation with the participatino Member States shall be undertaken with a view to facilitate and encourage the participation of the remaining Member States. the participating Member States may do so in consultation with the participating Member States. Article 1, paragraph 3 Any McrnUcr Statc which is not aparty to any aPrccnicnt rcaciicd pursuant to paragraph 1 may in due course become a party to such wi agrccnicnt upon making offers at similar or acceptable levels to the participating Member States. The reference to "acceptable Ievel" here applies only to offers made by Member States wishing to join an agrcerrient reached pursuant to paragraph I of Article I of this protocol and deemed acceptable by all the participating Member States, taking into account developmental differences, both-in tenns of economic and stage of development of the particular sector. Protocol Interpretative Notes The participating Member States shall not require a higher level of commitments from the remaining Member States than their respective commitments under the agreement. Article 2, paragraph 1 This Protocol shall enter into force on 31 December 2004. All Member States undertake to complete their internal procedures for the cntry into force of this protocol on or before 31 December 2004 and to inform the ASEAN Secretariat of the date of completion.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2004

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1995