DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Nomor: 24
Tahun: 2000
Ditetapkan: 23 Oktober 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945 sangat singkat, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan;

c.bahwa surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi;
d.bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula;
e.bahwa …
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-undang tentang Perjanjian Internasional; Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Udnang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999);
1. 2.Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

1.Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
2.Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification) aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).
3.Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberkan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerntah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau penyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
4.Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional.
5.Persyaratan …
5.Persyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internaisonal yang bersifat multilateral.
6.Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahamam atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
7.Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internaisonal dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
8.Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain, sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9.Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembautan dan pengesahan perjanjianinternasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyakut kepentingan publik.

Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut :

a.penandatanganan;
b.pengesahan;
c.pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
d.cara-cara lan sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

BAB II

PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.
(2)Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Pasal 5

(1)Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.
(2)Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.
(3)Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut :
1. a.latar belakang permasalahan;
2. b.analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
3. c.posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
(4)Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 6

(1)Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.
(2)Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerimaan atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.
(2)Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 adalah :
1. a.Presiden, dan
2. b.Menteri.
(3)Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional, memerlukan Surat Kepercayaan.
(4)Surat Kuasa dapat diberkan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional.
(5)Penandatangan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Pasal 8

(1)Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan pensyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.
(2)Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatangan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.
(3)Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalma perjanjian internasional.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (181)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2017

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2022

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2017

Undang-undang (UU) Nomor 71 Tahun 2024

Undang-undang (UU) Nomor 67 Tahun 2024

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2003

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 187 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 89 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 63 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 46 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2006

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 84 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 154 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 84 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 77 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 84 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 91 Tahun 2003

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 30 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 89 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 92 Tahun 2003

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 89 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2007