Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2018
- Nomor
- 40
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan; Mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBARUAN SISTEM ADMI NISTRASI PERPAJAKAN.
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
Pelaksana Pengadaan adalah Tim Pengadaan atau Agen Pengadaan yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yalg menjadi lingkup dari Peraturan Presiden ini. Tim Pengadaan adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanal<an pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yang menjadi Iingkup dari Peraturan hesiden ini. Agen Pengadaan adalah badan yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untul< mela-ksanakan pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yang menjadi Iingkup dari Peraturan Presiden ini. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. BAB II PEI,MSAI\A'jAI{ PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPA.]AKAN
BAB II
4. 5. 6. 7. 8.
(21 Pembaman Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: organrsasl; sumber daya manusia; peraturan perundang-undangan ; proses bisnis; dan teknologi informasi dan basis data. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan dengan dukungan dari instansi terkait.
Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf a dilaksanakan untuk mewujudkan Direlrtorat Jendera.l Pajak yang paling sesuai dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan loka1, potensi penerimaan dan rentang kendali yang memadai. Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang sumber daya manusia sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2 ayat (2\ huruf b dilaksanakan untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh, akr:ntabel, dan berintegritas dalam rangka menjalankan proses bisnis Direktorat Jendera1 Pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang ada. a, b. c. d. e. (3) (1) (2) (1)
Pasa-l 5 Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Pelaksalaan pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang peratura-n perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penataan:
Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) (2) (1) (2)
Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang telceologi informasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf e dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan proses bisnis utama. Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan:
Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll paling sedikit meliputi :
Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan secara bertahap dengan memperhatikan integrasi antar sistem. (l) (2t
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 diatur oleh Menteri. BAB III PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
BAB III
Pengadaan barang dan/ atau jasa untuk pembanran Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuar peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali diatur khusus dalam Peraturan Presiden ini. Pengecualian pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan: sistem informasi; jasa konsultansi; agen pengadaan; dan barang dan/atau jasa lainnya.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)