DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2018

Nomor: 40
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan; Mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBARUAN SISTEM ADMI NISTRASI PERPAJAKAN.

BAB I

KE*IENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang mernbantu rnelal<sanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Sistem m Sistem Informasi adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, outryt, storage, darr ammunimtion.
3.Proses Bisnis atau Tata Laksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstmktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pelaksana Pengadaan adalah Tim Pengadaan atau Agen Pengadaan yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yalg menjadi lingkup dari Peraturan Presiden ini. Tim Pengadaan adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanal<an pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yang menjadi Iingkup dari Peraturan hesiden ini. Agen Pengadaan adalah badan yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untul< mela-ksanakan pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yang menjadi Iingkup dari Peraturan Presiden ini. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

PEI,MSAI\A'jAI{ PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPA.]AKAN

Pasal 2

(1)Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien; 4. 5. 6. 7. 8.
2. b.membangun
3. b.membangun sinergi yang optimal antar lembaga;
4. c.meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
5. d.meningkatkan penerimaan negara. (21 Pembaman Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: organrsasl; sumber daya manusia; peraturan perundang-undangan ; proses bisnis; dan teknologi informasi dan basis data. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan dengan dukungan dari instansi terkait.

Pasal 3

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf a dilaksanakan untuk mewujudkan Direlrtorat Jendera.l Pajak yang paling sesuai dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan loka1, potensi penerimaan dan rentang kendali yang memadai. Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a.Penguatan tugas dan fungsi; dan
b.Penyempurnaan struktur organisasi.

Pasal 4

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang sumber daya manusia sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2 ayat (2\ huruf b dilaksanakan untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh, akr:ntabel, dan berintegritas dalam rangka menjalankan proses bisnis Direktorat Jendera1 Pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang ada. a, b. c. d. e.

(3)
(1)
(2)
(1)
(2)Pelaksanaan .
(2)REPUELIK INDONESIA Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain dilakukan dengan:
1. a.Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pegawai yang terukur;
2. b.Menguatkan integritas pegawai;
3. c.Meningkatkan motivasi kerja; dan
4. d.Menempatkan pegawai secara tepat. Pasa-l 5 Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Pelaksalaan pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang peratura-n perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penataan:
5. a.peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
6. b.kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung peningkatan penerimaan pajak; dan
7. c.kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung perekonomian nasional.

Pasal 6

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf d dilaksanakan untuk mengembangkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain dilakukan dengan:
(1)
(2)
(1)
(2)
1. a.menyederhanakan .
(1)(21
1. a.menyederhanakan proses bisnis; dan
2. b.mengembangkan proses bisnis yang berbasis teknologi informasi.

Pasal 7

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang telceologi informasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf e dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan proses bisnis utama. Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan:

a.mengurangi beban administrasi wajib pajak dan institusi perpajakan;
b.mengembangkan basis data yang luas dan akurat;
c.mengembangkan pengolahan data yang dapat dipercaya dan handal; dan
d.mengembangkan infrastruktur sistem informasi yang memadai.

Pasal 8

Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll paling sedikit meliputi :

a.sistem inti administrasi perpajakan (core tax admini st r ation sy stem); dan / atau
b.sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational supPott tax administration sAstem). Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan secara bertahap dengan memperhatikan integrasi antar sistem. (l) (2t

Pasal 9

(1)(2t

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 diatur oleh Menteri.

BAB III

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 10

Pengadaan barang dan/ atau jasa untuk pembanran Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuar peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali diatur khusus dalam Peraturan Presiden ini. Pengecualian pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan: sistem informasi; jasa konsultansi; agen pengadaan; dan barang dan/atau jasa lainnya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

BAB I

KE*IENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang mernbantu rnelal<sanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Sistem m Sistem Informasi adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, outryt, storage, darr ammunimtion.
3.Proses Bisnis atau Tata Laksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstmktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pelaksana Pengadaan adalah Tim Pengadaan atau Agen Pengadaan yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yalg menjadi lingkup dari Peraturan Presiden ini. Tim Pengadaan adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanal<an pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yang menjadi Iingkup dari Peraturan hesiden ini. Agen Pengadaan adalah badan yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untul< mela-ksanakan pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yang menjadi Iingkup dari Peraturan Presiden ini. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

PEI,MSAI\A'jAI{ PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPA.]AKAN

Pasal 2

(1)Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien; 4. 5. 6. 7. 8.
2. b.membangun
3. b.membangun sinergi yang optimal antar lembaga;
4. c.meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
5. d.meningkatkan penerimaan negara. (21 Pembaman Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: organrsasl; sumber daya manusia; peraturan perundang-undangan ; proses bisnis; dan teknologi informasi dan basis data. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan dengan dukungan dari instansi terkait.

Pasal 3

a.Penguatan tugas dan fungsi; dan
b.Penyempurnaan struktur organisasi.

Pasal 4

(3)
(1)
(2)
(1)
(2)Pelaksanaan .
(2)REPUELIK INDONESIA Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain dilakukan dengan:
1. a.Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pegawai yang terukur;
2. b.Menguatkan integritas pegawai;
3. c.Meningkatkan motivasi kerja; dan
4. d.Menempatkan pegawai secara tepat. Pasa-l 5 Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Pelaksalaan pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang peratura-n perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penataan:
5. a.peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
6. b.kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung peningkatan penerimaan pajak; dan
7. c.kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung perekonomian nasional.

Pasal 6

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf d dilaksanakan untuk mengembangkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain dilakukan dengan:
(1)
(2)
(1)
(2)
1. a.menyederhanakan .
(1)(21
1. a.menyederhanakan proses bisnis; dan
2. b.mengembangkan proses bisnis yang berbasis teknologi informasi.

Pasal 7

a.mengurangi beban administrasi wajib pajak dan institusi perpajakan;
b.mengembangkan basis data yang luas dan akurat;
c.mengembangkan pengolahan data yang dapat dipercaya dan handal; dan
d.mengembangkan infrastruktur sistem informasi yang memadai.

Pasal 8

Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll paling sedikit meliputi :

a.sistem inti administrasi perpajakan (core tax admini st r ation sy stem); dan / atau
b.sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational supPott tax administration sAstem). Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan secara bertahap dengan memperhatikan integrasi antar sistem. (l) (2t

Pasal 9

(1)(2t

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 diatur oleh Menteri.

BAB III

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KE*IENTUAN UMUM

Pasal 1

PEI,MSAI\A'jAI{ PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPA.]AKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KE*IENTUAN UMUM

Pasal 1

PEI,MSAI\A'jAI{ PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPA.]AKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024