DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024

Nomor: 81
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 161

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk me1aksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel, perlu dilakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum guna meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung perekonomian nasional;
b.bahwa penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dilakukan dalam lingkup proses bisnis, serta teknologi informasi dan basis data di antaranya melalui penyesuaian pengaturan pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan; MENTERI KEUANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang SALINAN PERATURANMENTERI KEUANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR 81 TAHUN2024 TENTANG KETENTUANPERPAJAKANDALAMRANGKAPELAKSANAAN SISTEM INTIADMINISTRASIPERPAJAKAN MENTERI KEUANGAN jdih.kemenkeu.go.id Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak jdih.kemenkeu.go.id Pasall Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANMENTERI KEUANGANTENTANGKETENTUAN PERPAJAKANDALAMRANGKAPELAKSANAANSISTEM INTI ADMINISTRASIPERPAJAKAN.

Pasal 3

Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

a.tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan Dokumen Elektronik;
b.tat a cara pendaftaran Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
c.tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
d.tata cara penyampaian dan pengolahan Surat Pemberitahuan;
e.tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan;
f.ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan; dan
g.contoh format dokumen dan contoh penghitungan, pemungutan, dan/ atau pelaporan.

(1)Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Wajib Pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau dokumen kertas untuk pe1aksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

BAB II

RUANGLINGKUP jdih.kemenkeu.go.id - Pasal 7

Pasal 6

(1)Untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara e1ektronik melalui Portal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menyediakan Akun Wajib Pajak untuk setiap Wajib Pajak.
(2)Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Wajib Pajak dengan melakukan aktivasi Akun Wajib Pajak.
(3)Pengajuan aktivasi Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
1. a.elektronik melalui Portal Wajib Pajak; atau
2. b.langsung ke Kantor Pe1ayanan Pajak atau Kantor Pe1ayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.
(4)Pengajuan aktivasi Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui sepanjang alamat pos elektronik dan nomor te1epon seluler Wajib Pajak te1ah tervalidasi.

Pasal 5

Waktu pe1aksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan standar Waktu Indonesia Barat.

(4)Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan:
1. a.secara langsung; atau
2. b.melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, ke Kantor Pe1ayanan Pajak, Kantor Pe1ayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(5)Penyebab pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan tidak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
1. a.infrastruktur yang be1um tersedia di daerah tem pat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak;
2. b.sistem atau fasilitas komunikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak mengalami gangguan teknis; dan
3. c.terdapat bencana. jdih.kemenkeu.go.id -
(2)Dalam hal pe1aksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)Atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti penerimaan dalam hal dokumen te1ah diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal Pajak.
(4)Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan merupakan tanggal diterimanya dokumen.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tanda bukti dan tanggal pengiriman surat merupakan tanda bukti dan tanggal penerimaan atas penyampaian dokumen kertas melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)hurufb terkait dengan pe1aksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan berupa:
1. a.penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. b.permohonan pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1)Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. c.pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. d.permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. e.permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
6. f.permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
7. g.permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
8. h.penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;
  1. 1.permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;dan jdih.kemenkeu.go.id - Pasa18
(1)Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
(2)Tanda Tangan Elektronik meliputi:
1. a.Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
2. b.Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi, sebagaimana diatur dalarn Peraturan Pemerintah mengenai penye1enggaraan sistem dan transaksi e1ektronik.
(3)Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:
1. a.Penye1enggara Sertifikasi Elektronik instansi, untuk Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang diwakili oleh aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam me1aksanakan hak dan J. permintaan pengurangan denda administratif pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalarn Pasal 20 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
(6)Dalarn hal Wajib Pajak menyampaikan Dokumen Elektronik darr/ atau dokumen kertas yang sarna untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sarna, dokumen yang diakui sebagai pe1aksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan dokumen yang pertama kali terekarn dalam sistem administrasi Direktorat J enderal Pajak.
(7)Bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat atas dokumen yang pertarna kali terekarn ke dalarn sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanda bukti penerimaan dokumen.
(8)Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal dokumen diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
(9)Dokumen yang telah diterbitkan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat
(7)ditindaklanjuti oleh:
1. a.sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau sistem yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
2. b.pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak; atau
3. c.pejabat atau pegawai di kementerian atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.kemenkeu.go.id -:r -

Pasal 10

(1)Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh:
1. a.Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan;
2. b.wali atau pengampu, bagi anak yang be1um dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan; atau
3. c.orang pribadi yang ditunjuk oleh Wajib Pajak orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Dokumen Elektronik.
(2)Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Instansi Pemerintah, dan Wajib Pajak Warisan Be1um Terbagi dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh:
1. a.orang pribadi yang merupakan wakil Wajib Pajak; atau Pasal 9
(1)Untuk memperoleh Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Penye1enggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(2)Tata cara pengajuan permohonan penerbitan dan masa berlaku Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Penye1enggara Sertifikasi Elektronik. memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik; atau
1. b.Penyelenggara Sertifikasi Elektronik noninstansi dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak se1ain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(4)Penyelenggara Sertifikasi Elektronik merupakan Penye1enggara Sertifikasi Elektronik yang:
1. a.sudah diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
2. b.ditunjuk oleh Menteri.
(5)Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi merupakan Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Kode Otorisasi.
(6)Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Kode Otorisasi bersamaan dengan persetujuan dan aktivasi Akun Wajib Pajak.
(7)Dokumen Elektronik yang disampaikan me1alui Contact Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dianggap telah ditandatangani sete1ah Wajib Pajak menjawab pertanyaan validasi identitas dan menyampaikan afirmasi kepada petugas Contact Center. jdih.kemenkeu.go.id - Pasal 11
(1)Menteri, Direktur Jenderal Pajak, dan pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan dapat menerbitkan keputusan dalam bentuk elektronik dan Dokumen Elektronik.
(2)Keputusan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Surat Tagihan Pajak;
2. b.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
3. c.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
4. d.Surat Ketetapan Pajak Nihil;
5. e.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
6. f.Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
7. g.Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
8. h.Surat Keputusan Pembetulan;
  1. 1.Surat Keputusan Persetujuan Bersama; J. Surat Keputusan Keberatan;
9. b.orang pribadi selain wakil Wajib Pajak yang ditunjuk oleh wakil Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Dokumen Elektronik.
(3)Wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. a.pengurus, bagi Wajib Pajak Badan;
2. b.kurator, bagi Wajib Pajak Badan yang dinyatakan pailit;
3. c.orang atau orang pribadi yang mewakili Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, bagi Wajib Pajak Badan dalam pembubaran;
4. d.likuidator, bagi Wajib Pajak Badan dalam likuidasi;
5. e.salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
6. f.kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, kepala badan layanan umum atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
7. g.kepala Instansi Pemerintah Daerah pengguna anggaran, kepala badan layanan umum daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
8. h.kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.
(4)Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, kuasa Wajib Pajak menandatangani Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh kuasa Wajib Pajak tersebut.
(5)Dokumen Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas. jdih.kemenkeu.go.id
1. k.Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
2. l.Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
3. m.Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. n.Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
5. o.Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, termasuk pengurangan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
6. p.Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, termasuk pembatalan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
7. q.Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
8. r.Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
9. s.Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
10. t.Surat Keputusan Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga;
11. u.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
12. v.Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer;
13. w.surat pemberitahuan;
14. x.suratteguran;
15. y.surat peringatan;
16. z.surat keterangan; aa. surat persetujuan; dan bb. surat penolakan.
(3)Keputusan dalam bentuk elektronik diberikan:
1. a.Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; atau
2. b.Segel Elektronik tersertifikasi.
(4)Tanda Tangan Elektronik dan Segel Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)merupakan Tanda Tangan Elektronik dan Segel Elektronik tersertifikasi yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik instansi.
(5)Dalam hal penerbitan keputusan diproses oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau sistem yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, penandatanganan dilakukan menggunakan Segel Elektronik.
(6)Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tanda Tangan Elektronik dan Segel Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk menandatangani Dokumen Elektronik dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan, dapat berupa:
1. a.surat permintaan;
2. b.surat undangan;
3. c.berita acara; jdih.kemenkeu.go.id '1 - Pasal 12
(1)Direktur Jenderal Pajak mengmm keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) kepada Wajib Pajak dalam bentuk elektronik melalui Akun Wajib Pajak dan Zatau pos elektronik Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, kecuali keputusan dan Dokumen Elektronik yang harus dikirimkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam bentuk kertas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.
(2)Dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, Direktur J enderal Pajak dapat mengirim kertas hasil cetakan dari keputusan dalam bentuk e1ektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1):
1. a.secara lang sung;
2. b.melalui faksimile dengan bukti pengmman faksimile; atau
3. c.melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(3)Waktu pengiriman keputusan dalam bentuk e1ektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar Waktu Indonesia Barat.
(4)Tanggal pengmman keputusan dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Akun Wajib Pajak atau pos e1ektronik Wajib Pajak juga merupakan tanggal keputusan berbentuk
1. d.risalah; dan
2. e.nota penghitungan.
(7)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)yang memuat jumlah pajak yang masih harus dibayar atau pajak yang lebih dibayar atau seharusnya tidak terutang, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dalam hal pajak dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah, keputusan atau Dokumen Elektronik dibuat dalam satuan mata uang rupiah penuh dengan pembulatan ke bawah; atau
2. b.dalam hal pajak dihitung dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, keputusan atau Dokumen Elektronik dibuat dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan pembulatan ke bawah hingga 2 (dua) desimal.
(8)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)berkekuatan hukum sarna dengan keputusan dan dokumen dalam bentuk kertas.
(9)Dalam hal keputusan dan dokumen diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak diterbitkan keputusan dan dokumen dalam bentuk kertas. jdih.kemenkeu.go.id - Pasal 13
(1)Menteri dapat me1akukan kerja sarna dengan Instansi Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pe1aksanaan hak darr/ atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara e1ektronik, me1alui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat J enderal Pajak.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. b.pemberian konfirmasi status Wajib Pajak;
3. c.penye1enggaraan bukti pemotongan elektronik dan Faktur Pajak e1ektronik; dan
4. d.penye1enggaraan pembayaran pajak danl atau pe1aporan Surat Pemberitahuan e1ektronik. e1ektronik dan Dokumen Elektronik dikirim oleh Direktur Jenderal Pajak dan tanggal keputusan dan Dokumen Elektronik diterima oleh Wajib Pajak.
(5)Tanggal pengmman keputusan dan Dokumen Elektronik dalam bentuk kertas hasil cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direktur Jenderal Pajak dan tanggal diterimanya oleh Wajib Pajak merupakan tanggal:
1. a.keputusan disarnpaikan atau diterima, dalam hal disarnpaikan secara langsung;
2. b.bukti pengmman faksimile, dalam hal disampaikan melalui faksimile; atau
3. c.bukti pengiriman surat, dalam hal dikirimkan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir.
(6)Dalarn hal suatu keputusan atau Dokumen Elektronik disampaikan me1alui lebih dari 1 (satu) saluran penyampaian, tanggal dikirim oleh Direktur Jenderal Pajak dan tanggal diterimanya oleh Wajib Pajak yang berlaku yaitu:
1. a.dalam hal Wajib Pajak te1ah memberikan persetujuan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan keputusan dan dokumen perpajakan, tanggal pengiriman ke Akun Wajib Pajak; atau
2. b.dalam hal Wajib Pajak be1um memberikan persetujuan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak, tanggal yang lebih dahulu antara:
  1. 1.tanggal pengiriman me1alui pos e1ektronik Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat J enderal Pajak;
  2. 2.tanggal disampaikan secara langsung;
  3. 3.tanggal pengiriman faksimile; atau
  4. 4.tanggal pengiriman yang tercan tum pada bukti pengiriman surat.
(7)Persetujuan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan keputusan dan dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara elektronik pada saat aktivasi Wajib Pajak. jdih.kemenkeu.go.id Pasal 15
(1)Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
(2)Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan:
1. a.tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak Badan, dalarn hal orang pribadi atau Badan memiliki lebih dari satu tempat tinggal atau tempat kedudukan;
2. b.tempat terdaftar bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu; dan
3. c.tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
(3)Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(4)Persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalarn Undang- Undang Pajak Penghasilan.
(1)Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi untuk menunjuk Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4)huruf b kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2)Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalarn bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sarna dan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
(3)Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi atau mandat untuk menerbitkan keputusan kepada:
1. a.pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. b.menteri atau kepala lembaga lain.
(4)Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi atau mandat untuk menerbitkan keputusan kepada pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat J enderal Pajak.
(3)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui perjanjian kerja sarna atau penunjukan. jdih.kemenkeu.go.id Pasal 16
(1)Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6)huruf a wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2)Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Nomor Induk Kependudukan yang telah diaktivasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk; dan
2. b.nom or dengan format 16 (enam belas) digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk.
(3)Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk dan bukan Penduduk yang:
1. a.melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu; dan
2. b.tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menerima atau memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena paj ak.
(4)Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diharuskan untuk melaporkan tempat kegiatan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak orang pribadi terdaftar untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha bagi setiap tempat kegiatan usaha.
(5)Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai paj ak secara terpisah karena:
(5)Persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan at au diwajibkan untuk melakukan pemotongan darr/ atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
(6)Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Wajib Pajak orang pribadi;
2. b.Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
3. c.Wajib Pajak Badan; dan
4. d.Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong darr/ atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.
(7)Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 18

(1)Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)yang merupakan Penduduk dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan akumulasi belum melebihi penghasilan tidak kena pajak, orang pribadi dimaksud menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang tervalidasi sebagai identitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (6) huruf a.

Pasal 17

(1)Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (3) huruf a, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.
(2)Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menerima atau memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(3)hurufb, wajib mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan berikutnya setelah diterimanya penghasilan yang menyebabkan akumulasi penghasilan pada Tahun Pajak berjalan sarna dengan atau melebihi penghasilan tidak kena pajak.
1. a.hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
2. b.menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
3. c.memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.
(6)Orang pribadi yang:
1. a.belum memenuhi persyaratan objektif sebagai Wajib Pajak;
2. b.tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri; atau
3. c.tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, dapat diberikan nomor identitas perpajakan dalarn bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kepentingan administrasi perpajakan.
(7)Orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi tersebut.
(8)Orang pribadi yang tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalarn negeri dan tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. jdih.kemenkeu.go.id Pasal 22
(1)Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secarajabatan.
(2)Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai dengan data dan Iatau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk data dan j' atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.

Pasal 21

Berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja sete1ah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 20

(1)Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(3), permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
(2)Untuk Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran dan dilampiri dokumen sebagai berikut:
1. a.salinan paspor;
2. b.pasfoto berwarna Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
3. c.pasfoto berwarna Wajib Pajak yang bersangkutan dengan memegang paspor.

Pasal 19

Pendaftaran Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4.

(2)Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang merupakan bukan Penduduk dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan akumulasi belum melebihi penghasilan tidak kena pajak, orang pribadi dimaksud menggunakan nomor identitas perpajakan dengan format 16 (enam be1as) digit sete1ah mendaftarkan identitasnya dalam administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a. jdih.kemenkeu.go.id Pasal 25
(1)Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat menetapkan Wajib Pajak orang pribadi sebagai Wajib Pajak Nonaktif.
(2)Penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi:
1. a.melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena menghentikan usahanya atau pekerjaan bebasnya;
2. b.tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena belum atau tidak memperoleh penghasilan, Pasal 24
(1)Selain dalam hal data dan/ atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpaj akan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), perubahan data Wajib Pajak orang pribadi dilakukan dalam hal terdapat perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi yang menyebabkan pemindahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
(2)Setelah melakukan penelitian atas permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak orang pribadi terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak orang pribadi.
(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 23

(1)Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak orang pribadi dalam hal data dan/ atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
(2)Permohonan perubahan data Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak orang pribadi.
(3)Setelah melakukan penelitian atas permohonan perubahan data Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak orang pribadi.
(4)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. jdih.kemenkeu.go.id i - Pasal 26
(1)Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang:
1. a.memenuhi persyaratan penetapan status Warga Negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri, diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4)atas penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Nonaktif sebagai pengganti Surat Keterangan Warga Negara Indonesia Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri; atau
2. b.tidak memenuhi persyaratan penetapan status Warga Negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri, diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) atas penolakan penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Nonaktif sebagai pengganti surat penolakan atas atau memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak ken a pajak;
3. c.Warga Negara Indonesia berstatus sebagai Penduduk yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri namun be1um memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri;
4. d.Warga Negara Indonesia berstatus sebagai Penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan su bjektif dan 0bjektif;
5. e.wan ita kawin yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang kemudian memilih untuk me1aksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya; atau
6. f.memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3)Permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi memenuhi kriteria Wajib Pajak Nonaktif.
(4)Sete1ah melakukan penelitian atas permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pe1ayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak orang pribadi.
(5)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sete1ah permohonan diterima secara lengkap.
(6)Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak Nonaktif. jdih.kemenkeu.go.id - Pasal 28
(1)Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dari/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.
(2)Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
1. a.Wajib Pajak orang pribadi te1ah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
2. b.Wajib Pajak orang pribadi:
  1. 1.te1ah meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya dan tidak lagi berstatus sebagai Penduduk, bagi orang pribadi yang semula berstatus sebagai Penduduk; atau
  2. 2.te1ah meninggalkan Indonesia untuk selama- lam anya , bagi orang pribadi yang berstatus bukan Penduduk; atau
3. c.Wajib Pajak orang pribadi memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak.

Isi peraturan

Teks161PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 20

Pasal 19

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2018

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 20

Pasal 19

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2018

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025