Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 1964
- Nomor
- 41
- Tahun
- 1964
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN : Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini. Menetapkan: Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang kedudukan keuangan pegawai Negeri sipil dan anggota Angkatan Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di Propinsi Irian Barat, sebagai berikut Pasal 1.
100,- Pasal 2.
Pasal 3. Penetapan penghasilan, tunjangan kerja dan tunjangan berturut-turut termaksud dalam pasal-pasal 1, 2 ayat (1), dan 2 ayat (2) diselenggarakan dengan surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat atas nama Menteri yang bersangkutan. Pasal 4. Hal-hal mengenai peraturan ini yang belum ditentukan atau yang dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak dimaksudkan, diputus oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai. Pasal 5. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1964 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1964 SEKRETARIS NEGARA, Ttd. MOHD. ICHSAN PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 41 TAHUN 1964 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN KEPOLISIAN YANG DIPINDAHKAN/DIPERBANTUKAN DI PROPINSI IRIAN BARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 No. 129). UMUM. Hingga kini pegawai sipil/anggota Angkatan Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di Propinsi Irian Barat berturut-turut menerima penghasilan menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 (Lembaran- Negara tahun 1963 No. 107). Pemerintah menganggap perlu untuk mengatur soal tersebut dalam peraturan tersendiri. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ayat (1) : Masa-kerja dalam daftar lampiran A - 1 dan A - 2 adalah masa-kerja golongan. Ayat (2) : Tidak memerlukan penjelasan. Ayat (3) : Tidak memerlukan penjelasan. Contoh: I.P.G.P.N. - 1961. Pangkat : Pengatur Tata-Usaha. Gol./ruang : D/II. Gaji pokok : Rp. 692,- Mk. Golongan : 5 tahun. Anak : 3 orang. Kedudukan : Merauke (T.K. 12%) Dari gaji tersebut di atas dibayarkan dalam mata uang Rp. Irian Barat menurut daftar Lampiran A - 1 : IB Rp. 545,- Tunjangan kemahalan daerah termaksud dalam pasal 1 ayat (2) dihitung sbb: 12% (54% X Rp. 692,- + 3 (10% X 54% X Rp. 692) = 54% X Rp. 691,- = IB Rp. 374,- (dibulatkan), 3 X 10% X IB Rp. 374.- = IB Rp. 112,20,- 12% X (IB Rp. 374,- + IB Rp. 112,20) = IB Rp. 58,34. Jumlah penghasilan - IB Rp. 545,- + IB Rp. 58,34 = IB Rp. 603,34. II. P.G. Pol. - 1961. Pangkat : Brigadir Polisi. Gol./ruang : II/A. Gaji pokok : Rp. 651,- Mk. Golongan : 5 tahun. Anak : 3 orang. Kedudukan : Kotabaru (T.K. 172%). Dari gaji tersebut di atas dibayarkan dalam mata uang Rp. Irian Barat menurut daftar lampiran A - 2:IB: Rp. 495,- Tunjangan kemahalan daerah termaksud dalam pasal 1 ayat (2) dihitung sbb. : 172% (54% X Rp. 651) + 3 (10% X 54% X Rp. 651) 54% X Rp. 651 = IB. Rp. 392 (dibulatkan). 3 X 10% X IB, Rp. 392 = IB. Rp. 117.60. 172% X (IB. Rp. 392 X IB. Rp. 117,60) = IB. Rp. 88,18. Jumlah penghasilan = IB. Rp. 495 + IB. Rp. 88,18 = IB. Rp. 583,18. Pasal 2. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 3. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 4. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 5. Tidak memerlukan penjelasan. DAFTAR LAMPIRAN B - 1 A/11 IB Rp. 100,- A/III " 150,- B/II " 200,- BB/II " 225,- B/III " 250,- BB/III " 275,- C/II " 350,- CC/II " 375,- C/II " 400,- CC/III " 425,- D/II " 500,- DD/II " 525,- D/III " 550,- DD/III " 575,- E/II " 650,- E/III " 700,- F/II " 800,- F/III " 850,- F/V " 950,- F/VI ke atas " 1000,- DAFTAR LAMPIRAN B - 2 I/A IB Rp. 250,- I/B " 300,- I/C " 350,- II/A " 450,- II/B " 500,- II/C " 550,- III/A " 650,- III/B " 700,- III/C " 750,- IV/A " 850,- IV/B " 900,- IV/C " 900,- IV/C ke atas " 950,- DAFTAR LAMPIRAN C - I A/II IB Rp. 90,- A/III " 100.- B/II " 110,- BB/II " 120,- B/III " 130,- BB/III " 135,- C/II " 155,- C/III " 1605- CC/III " 165,- D/II " 180,- DD/II " 185,- D/III IB Rp. 190,- DD/III " 195.- E/II " 210,- E/III " 220,- F/II " 240,- F/III " 255,- F/IV " 27O.- F/V " 285,- F/VI ke atas " 300,- DAFTAR LAMPIRAN C - 2 I/A IB Rp. 140,- I/B " 150,- I/C " 160,- II/A " 180,- II/B " 190,- II/C " 200,- III/A " 220,- III/B " 230,- III/C " 240,- IV/A " 260,- IV/B " 270,- IV/C " 280,- IV/D " 290,- IV/E ke atas " 300,- LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN1964 NOMOR 129 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2714
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)