DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2009

Nomor: 41
Tahun: 2009
Ditetapkan: 23 September 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/ 2009 M. Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “(1) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M, terdiri dari komponen US. Dollar untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan komponen rupiah untuk biaya asuransi.

(2)Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M, adalah sebagai berikut :
1. a.Embarkasi Aceh 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,243 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
2. b.Embarkasi ...
3. b.Embarkasi Medan 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,333 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
4. c.Embarkasi Batam 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,376 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
5. d.Embarkasi Padang 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,329 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
6. e.Embarkasi Palembang 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,377 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
7. f.Embarkasi Jakarta 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,444 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
8. g.Embarkasi Solo 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,407 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
9. h.Embarkasi ...
10. h.Embarkasi Surabaya 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,512 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
11. i.Embarkasi Banjarmasin 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,508 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
12. j.Embarkasi Balikpapan 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,544 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
13. k.Embarkasi Makassar 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,575 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00.”
(3)Biaya penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k adalah biaya dari embarkasi ke Arab Saudi pergi pulang.
(4)Bank Indonesia dan BPS-BPIH menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal II ... Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Juli 2009. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M;

Menetapkan

(2)Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M, adalah sebagai berikut :
1. a.Embarkasi Aceh 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,243 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
2. b.Embarkasi ...
3. b.Embarkasi Medan 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,333 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
4. c.Embarkasi Batam 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,376 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
5. d.Embarkasi Padang 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,329 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
6. e.Embarkasi Palembang 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,377 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
7. f.Embarkasi Jakarta 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,444 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
8. g.Embarkasi Solo 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,407 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
9. h.Embarkasi ...
10. h.Embarkasi Surabaya 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,512 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
11. i.Embarkasi Banjarmasin 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,508 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
12. j.Embarkasi Balikpapan 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,544 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00
13. k.Embarkasi Makassar 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,575 2) Biaya asuransi adalah sebesar Rp 100.000,00.”
(3)Biaya penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k adalah biaya dari embarkasi ke Arab Saudi pergi pulang.
(4)Bank Indonesia dan BPS-BPIH menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal II ... Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Juli 2009. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 2009