Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2024
- Nomor
- 42
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Perpres ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 100 Tahun 2014.
Perpres ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 100 Tahun 2014.
menetapkan Peraturan Presiden tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor too rahun 2oL4 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; a, b. c. Mengingat . . . Menetapkan LIK INDONESIA Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44441 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2OI4 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2241 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2l8l; MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1OO TAHUN 2OI4 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA. 1 2 3 4 Pasal I . ffiFFIFITN INDONESIA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 1OO Tahun 2OL4 tentang Percepatan Pembangunan Jalan To1 di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2241 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:
diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1
(21 Selain 24 (dua puluh empat) ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan pengusahaan Jalan Tol Palembang- Betung (bagian dari ruas Jalan Tol Kayu Agung- Palembang-Betung) untuk menjamin konektivitas jalan tol di Sumatera.
(71 Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sesuai dengan rencana tata ruang.
(1O) Pemberlakuan Proyek Strategis Nasional tetap berlaku selama masa pengoperasian dan pemeliharaan dalam hal:
REPUELIK INDONESIA
2 Ketentuan Pasal 2A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
REPUEUK INDONESIA
(21 Pengusahaan ruas jalan tol Tahap tt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (a) huruf b meliputi:
dan
BLIK INDONESTA
l7l Pengusahaan ruas jalan tol Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Tahap .IV sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqyat setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. 3 Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Pengusahaan yang dilaksanakan melalui pengembalian investasi yang bersumber dari dana yang diperoleh dari pengguna jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
4 EIIITFIIIFN K INDONESIA
atau
Ketentuan Pasal 2C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2lLingkup... IJrl=FIIrFl-X K INDONESIA (21 Lingkup penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) pada skema bangun guna seratt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
(2lLingkup... -t2- (21 Lingkup penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) pada skema bangun guna serah dengan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a, Pemerintah, untuk lingkup pendanaan dan pelaksanaan konstruksi pada bagian ruas jalan tol; atau
SK No l89l52A
REPUBLII( INDONESIA 6.
(71 Dalam rangka percepatan pembangunan pada bagian dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, pendanaan dapat bersumber dari pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pasal 2E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
-t4-
(21 Lingkup penugas€rn kepada PT Hutama Karya (Persero) pada skema operasi dan preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan teknis, pengoperasian, dan preservasi untuk keseluruhan nras jalan tol yang dibangun oleh Pemerintah.
(71 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat melakukan evaluasi terhadap laporan dan usulan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan meminta pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
(l2l Percepatan... 7
Di antara Pasal 2E dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2F dan Pasal 2G sehingga berbunyr sebagai berikut: Pasal 2F
(21 Lingkup penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) pada skema pembayaran berkala berbasis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/ atau preservasi.
(41 Sumber pendanaan untuk pembayaran berkala berbasis layanan berasal dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
REPUBLII( INDONESIA -L7-
(71 Pendapatan tol yang disetorkan oleh PT Hutama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan sebagai sumber pendanaan pembayaran berkala berbasis layanan.
(1O) Berdasarkan evaluasi terhadap kelanjutan pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol diakhiri lebih awal dan dilaksanakan monetisasi oleh Pemerintah melalui pelelangan.
(l2l Pemerintah. . .
Pasal 2G Pelaksanaan skema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 2D, Pasal 2E', dan Pasal 2F diatur dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.
Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Hutama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat:
Pasal II Peraturan Presiden ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Agar PREStDEt{ REPTJ'LIK IHDONESTA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara RePublik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA rtd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 57 Salinan sesuai dengan aslinYa KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Depu Perundang-undangan dan Hukum, Djaman
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)