DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 117 Tahun 2015

Nomor: 117
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;

b.bahwa untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pernbangunan Jalan Tol di Sumatera, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
a.bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol di Sumatera, Pemerintah menugaskan pengusahaan Jalan Tol di Sumatera kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA TENTANG NOMOR 117 TAHUN 2015 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 1 ...
1. 1.Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) diubah sebagai berikut: PasalI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA. MEMUTUSKAN:
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422); Menetapkan
4. 1.ruas ...
h.ruas Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi;
g.ruas Jalan Tol Palembang - Tanjung Api - api;
f.ruas J alan Tol Pernatang Panggang - Kayu Agung;
e.ruas Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang;
d.ruas Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar;
c.ruas Jalan Tol Pekanbaru - Dumai;
b.ruas Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya;
a.ruas Jalan Tol Medan - Binjai;

(1)Dalam rangka · mempercepat pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas Jalan Tol yang meliputi:

Pasal 2

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(1)Dalam rangka percepatan pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, Pemerintah melakukan pembangunan Jalan Tol di Sumatera dari Bakauheni sampai Banda Aceh.

Pasal 1

(3)Penugasan ...
(2)Dalam pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugaskan PT1 Hutama Karya (Persero).
1. x.ruas Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang N adim.
2. w.ruas Jalan Tol Tebing Tinggi - P. Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga; dan
3. v.ruas Jalan Tol Bukit Tinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang;
4. u.ruas Jalan Toi Pekan baru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukit Tinggi;
5. t.ruas Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu;
6. s.ruas Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau; Enim;
7. r.ruas Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara
8. q.ruas Jalan Tol Sigli - Banda Aceh;
9. o.ruas Jalan. Tol Langsa - Lhokseumawe;
10. p.ruas Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli;
11. n.ruas Jalan Tol Binjai - Langsa;
12. m.ruas Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran;
  1. 1.ruas Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat;
13. k.ruas Jalan Tol Rengat - Pekanbaru; J. ruas Jalan Tol Jambi - Rengat;
  1. 1.ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jam bi; PRES I DEN
(3)Dalam ...
(2)Pengoperasian dan pemeliharaan ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019.
1. h.ruas Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi.
2. g.ruas Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-api; dan
3. f.ruas Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung;
4. e.ruas Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang;
5. d.ruas Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar;
6. c.ruas Jalan Tol Pekanbaru - Dumai;
7. b.ruas Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya;
8. a.ruas Jalan Tol Medan - Binjai;
(1)Pengusahaan tahap pertama didahulukan terhadap 8 (delapan) ruas Jalan Tol, yaitu:

Pasal 2A

3.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Penugasan pengusahaan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. r , I '
(3)Apabila ...
(2)Dalam pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Hutama Karya (Persero) menjadi pemegang saham mayoritas.
(1)PT Hutama Karya (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat bekerja . sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan.

Pasal 4

4.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: se bagaimana berdasarkan evaluasi atas pengusahaan Jalan Tol dimaksud dalam Pasal 2A dan/ a tau kebutuhan. Pengusahaan tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan

Pasal 2B

(4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan langkah-langkah penyelesaian. melakukan evaluasi. RakyatPerumahandanUrnumPekerjaan
(3)Dalam hal Pengoperasian dan pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Agar ... Peraturan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara PT Hutama Karya (Persero) . dengan menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/ atau bupati terkait.
(1)Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan . Jalan Toi di Sumatera dan pelaksanaan penugasan PT Hutama Karya (Persero) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 11

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Apabila pelaksanaan konstruksi selesai dilakukan, PT Hutama Karya (Persero) dapat mengalihkan hak pengusahaan J alan Tol kepada anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pihak lain atas persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 244 YASONNA H. LAOLY ttd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pada tanggal 22 Oktober 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2015 Diundangkan di Jakarta penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. miPresidenPeraturan dengan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;

b.bahwa untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pernbangunan Jalan Tol di Sumatera, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
a.bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol di Sumatera, Pemerintah menugaskan pengusahaan Jalan Tol di Sumatera kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA TENTANG NOMOR 117 TAHUN 2015 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 1 ...
1. 1.Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) diubah sebagai berikut: PasalI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA. MEMUTUSKAN:
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422); Menetapkan
4. 1.ruas ...
h.ruas Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi;
g.ruas Jalan Tol Palembang - Tanjung Api - api;
f.ruas J alan Tol Pernatang Panggang - Kayu Agung;
e.ruas Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang;
d.ruas Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar;
c.ruas Jalan Tol Pekanbaru - Dumai;
b.ruas Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya;
a.ruas Jalan Tol Medan - Binjai;

(1)Dalam rangka · mempercepat pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas Jalan Tol yang meliputi:

Pasal 2

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(1)Dalam rangka percepatan pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, Pemerintah melakukan pembangunan Jalan Tol di Sumatera dari Bakauheni sampai Banda Aceh.

Pasal 1

(3)Penugasan ...
(2)Dalam pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugaskan PT1 Hutama Karya (Persero).
1. x.ruas Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang N adim.
2. w.ruas Jalan Tol Tebing Tinggi - P. Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga; dan
3. v.ruas Jalan Tol Bukit Tinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang;
4. u.ruas Jalan Toi Pekan baru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukit Tinggi;
5. t.ruas Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu;
6. s.ruas Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau; Enim;
7. r.ruas Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara
8. q.ruas Jalan Tol Sigli - Banda Aceh;
9. o.ruas Jalan. Tol Langsa - Lhokseumawe;
10. p.ruas Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli;
11. n.ruas Jalan Tol Binjai - Langsa;
12. m.ruas Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran;
  1. 1.ruas Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat;
13. k.ruas Jalan Tol Rengat - Pekanbaru; J. ruas Jalan Tol Jambi - Rengat;
  1. 1.ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jam bi; PRES I DEN
(3)Dalam ...
(2)Pengoperasian dan pemeliharaan ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019.
1. h.ruas Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi.
2. g.ruas Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-api; dan
3. f.ruas Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung;
4. e.ruas Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang;
5. d.ruas Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar;
6. c.ruas Jalan Tol Pekanbaru - Dumai;
7. b.ruas Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya;
8. a.ruas Jalan Tol Medan - Binjai;
(1)Pengusahaan tahap pertama didahulukan terhadap 8 (delapan) ruas Jalan Tol, yaitu:

Pasal 2A

3.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Penugasan pengusahaan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. r , I '
(3)Apabila ...
(2)Dalam pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Hutama Karya (Persero) menjadi pemegang saham mayoritas.
(1)PT Hutama Karya (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat bekerja . sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan.

Pasal 4

4.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: se bagaimana berdasarkan evaluasi atas pengusahaan Jalan Tol dimaksud dalam Pasal 2A dan/ a tau kebutuhan. Pengusahaan tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan

Pasal 2B

(4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan langkah-langkah penyelesaian. melakukan evaluasi. RakyatPerumahandanUrnumPekerjaan
(3)Dalam hal Pengoperasian dan pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Agar ... Peraturan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level agreement) antara PT Hutama Karya (Persero) . dengan menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/ atau bupati terkait.
(1)Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan . Jalan Toi di Sumatera dan pelaksanaan penugasan PT Hutama Karya (Persero) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 11

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Apabila pelaksanaan konstruksi selesai dilakukan, PT Hutama Karya (Persero) dapat mengalihkan hak pengusahaan J alan Tol kepada anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pihak lain atas persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 244 YASONNA H. LAOLY ttd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pada tanggal 22 Oktober 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2015 Diundangkan di Jakarta penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. miPresidenPeraturan dengan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 117 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2A

Pasal 4

Pasal 2B

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.08/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2A

Pasal 4

Pasal 2B

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.08/2019