Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2005
- Nomor
- 43
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4357);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGAKHIRAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
…
(3), disampaikan Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 22 November 2005.
…
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembayaran simpanan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank Indonesia memberikan bantuan dan/atau penjelasan yang berkaitan dengan simpanan nasabah kepada Menteri Keuangan.
Dalam hal tagihan atas simpanan nasabah diajukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), penyelesaian tagihan tersebut dilaksanakan melalui proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang likuidasi bank.
Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 22 September 2005.
…
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan ttd Lambock V. Nahattands
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)