DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1998

Nomor: 193
Tahun: 1998
Ditetapkan: 13 November 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keadaan tersebut perlu segera diatasi, karena akan berdampak negatif khususnya terhadap perekonomian masyarakat pedesaan, pengusaha kecil dan koperasi;
c.bahwa karena itu perlu diupayakan untuk secepatnya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perkreditan Rakyat;
d.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal 1

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.

Pasal 2

(1)Pemerintah memberi jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
(2)Jaminan ...
(2)Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas pada dana pihak ketiga bukan bank yang berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 3

Syarat, tata cara dan ketentuan lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Januari 1998. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 185

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keadaan tersebut perlu segera diatasi, karena akan berdampak negatif khususnya terhadap perekonomian masyarakat pedesaan, pengusaha kecil dan koperasi;
c.bahwa karena itu perlu diupayakan untuk secepatnya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perkreditan Rakyat;
d.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal 1

Pasal 2

(1)Pemerintah memberi jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
(2)Jaminan ...
(2)Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas pada dana pihak ketiga bukan bank yang berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 3

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Bank Indonesia.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1998

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1992