DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2020

Nomor: 44
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih memastikan usaha perkebunan kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan internasional dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan diatur kembali dalam Peraturan Presiden;
d.bahwa...
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah . . . ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
5.Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pekebun kelapa sawit dan/ atau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
6.Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
8.Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
9.Komite . . .
9.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
10.Lembaga Sertifikasi ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO dan menerbitkan sertifikat ISPO.
11.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

a.Sertifikasi ISPO;
b.kelembagaan;
c.keberterimaan, daya saing pasar, dan peran serta;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.sanksi.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Penyelenggaraan sistem Sertifikasi ISPO bertujuan untuk:

a.memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO;
b.meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; dan
c.meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

BAB II

SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

Pasal 4

(1)Untuk menjamin Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan Sertifikasi ISPO.
(2)Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
1. a.kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan;
2. b.penerapan praktik perkebunan yang baik;
3. c.pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
4. d.tanggung jawab ketenagakerjaan;
5. e.tanggung...
6. e.tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
7. f.penerapan transparansi; dan
8. g.peningkatan usaha secara berkelanjutan.
(3)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam kriteria ISPO.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1 ) Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit wajib dilakukan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2)Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
2. b.usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
3. c.integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. (3 ) Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha yang meliputi:
4. a.Perusahaan Perkebunan; dan/atau
5. b.Pekebun.
(4)Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.
(5)Kelompok . . . (5 ) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk kelompok Pekebun, gabungan kelompok Pekebun, atau koperasi.

Pasal 6

(1)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda;
3. c.pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
4. d.pembekuan sertifikat ISPO; dan/atau
5. e.pencabutan sertifikat ISPO.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO. Lembaga Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a.terakreditasi . . .
a.terakreditasi oleh KAN se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
b.terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan. (3 ) Lembaga Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kepada Pelaku Usaha;
b.menerbitkan, membekukan sementara atau membatalkan sertifikat ISPO bagi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan hasil kegiatan Sertifikasi ISPO;
c.melaksanakan penilikan setiap tahun kepada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO; dan
d.menindaklanjuti keluhan dan banding terkait pelaksanaan Sertifikasi ISPO.

Pasal 8

(1)Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO untuk dilakukan penilaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Permohonan . . .
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan dokumen:
1. a.izin usaha perkebunan;
2. b.hak atas tanah;
3. c.izin lingkungan; dan
4. d.penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan.
(3)Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO dengan melampirkan dokumen:
1. a.tanda daftar usaha perkebunan; dan
2. b.hak atas tanah.

Pasal 9

(1)Permohonan Sertifikasi ISPO disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Lembaga Sertifikasi ISPO.
(2)Lembaga Sertifikasi ISPO memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Sertifikasi ISPO melakukan Sertifikasi ISPO.
(4)Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Sertifikasi ISPO menolak permohonan.
(5)Lembaga Sertifikasi ISPO menyampaikan pemberitahuan kepada Pelaku Usaha mengenai penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai alasan penolakan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih memastikan usaha perkebunan kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan internasional dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan diatur kembali dalam Peraturan Presiden;
d.bahwa...
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah . . . ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
5.Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pekebun kelapa sawit dan/ atau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
6.Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
8.Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
9.Komite . . .
9.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
10.Lembaga Sertifikasi ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO dan menerbitkan sertifikat ISPO.
11.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

a.Sertifikasi ISPO;
b.kelembagaan;
c.keberterimaan, daya saing pasar, dan peran serta;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.sanksi.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Penyelenggaraan sistem Sertifikasi ISPO bertujuan untuk:

a.memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO;
b.meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; dan
c.meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

BAB II

SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

Pasal 4

(1)Untuk menjamin Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan Sertifikasi ISPO.
(2)Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
1. a.kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan;
2. b.penerapan praktik perkebunan yang baik;
3. c.pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
4. d.tanggung jawab ketenagakerjaan;
5. e.tanggung...
6. e.tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
7. f.penerapan transparansi; dan
8. g.peningkatan usaha secara berkelanjutan.
(3)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam kriteria ISPO.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1 ) Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit wajib dilakukan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2)Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
2. b.usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
3. c.integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. (3 ) Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha yang meliputi:
4. a.Perusahaan Perkebunan; dan/atau
5. b.Pekebun.
(4)Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.
(5)Kelompok . . . (5 ) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk kelompok Pekebun, gabungan kelompok Pekebun, atau koperasi.

Pasal 6

(1)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda;
3. c.pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
4. d.pembekuan sertifikat ISPO; dan/atau
5. e.pencabutan sertifikat ISPO.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO. Lembaga Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a.terakreditasi . . .
a.terakreditasi oleh KAN se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
b.terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan. (3 ) Lembaga Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kepada Pelaku Usaha;
b.menerbitkan, membekukan sementara atau membatalkan sertifikat ISPO bagi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan hasil kegiatan Sertifikasi ISPO;
c.melaksanakan penilikan setiap tahun kepada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO; dan
d.menindaklanjuti keluhan dan banding terkait pelaksanaan Sertifikasi ISPO.

Pasal 8

(1)Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO untuk dilakukan penilaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Permohonan . . .
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan dokumen:
1. a.izin usaha perkebunan;
2. b.hak atas tanah;
3. c.izin lingkungan; dan
4. d.penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan.
(3)Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO dengan melampirkan dokumen:
1. a.tanda daftar usaha perkebunan; dan
2. b.hak atas tanah.

Pasal 9

(1)Permohonan Sertifikasi ISPO disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Lembaga Sertifikasi ISPO.
(2)Lembaga Sertifikasi ISPO memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Sertifikasi ISPO melakukan Sertifikasi ISPO.
(4)Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Sertifikasi ISPO menolak permohonan.
(5)Lembaga Sertifikasi ISPO menyampaikan pemberitahuan kepada Pelaku Usaha mengenai penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai alasan penolakan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2025