DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang: a. pelaksanaan RAD KSB Kotawaringin Barat; b. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan c. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalarn Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa usaha perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu sub sektor dari sektor pertanian yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, dengan tantangan pada masalah keamanan/konflik, keberlanjutan produksi, dan adanya tuntutan pasar yang menghendaki kelestarian lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tah un 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan mengupayakan peningkatan keberterimaan (dapat diterima) daya saing pasar secara nasional dan internasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953); 5 . Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 6 . Undang-Undang Norn.or 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) ;
12.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Serkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75) ;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peru bahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Serkeianjutan Indonesia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Serkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5) ;
16.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 42);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah d iubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Sarat Nomor 157); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5 . Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut RAD KSB Kotawaringin Barat adalah suatu rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait dalam rangka mempromosikan dan mendorong pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat. 9 . Tim Pelaksana Daerah atau selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah Tim yang terdiri dari 5 kelompok kerja dan bertugas memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Kotawaringin Barat.
10.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan kelapa sawit. 11 . Tanaman perkebunan kelapa sawit adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan
12.Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan
13.Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu
14.Perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu
15.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang beriaku di Indonesia.
16.Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/ atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
17.Asosiasi adalah Lembaga yang mewakili pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan
18.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanaan RAD KSB Kotawaringin Barat berasaskan: a . manfaat dan berkelanjutan;

b.keterpaduan; c . kebersamaan; d . keterbukaan;
e.keharmonisasian; dan
f.berkeadilan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak dalam mendukung pencapaian pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a . melaksanakan seluruh regulasi terkait Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan dan menjadi acuan bagi berbagai pihak pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan; b . meningkatkan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kotawaringin Barat yang lebih terarah, terintegrasi dan mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan;

c.meningkatkan partisipasi masyarakat dan pekebun swadaya dalam pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang: a . pelaksanaan RAD KSB Kotawaringin Barat;

b.monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan c . pembiayaan.

BAB II

PELAKSANAAN RAD KSB KOTAWARINGIN BARAT

Pasal 6

(1} Dokumen RAD KSB Kotawaringin Barat memuat: a . arahan nasional;

b.arahan Provinsi Kalimantan Tengah; c . integrasi program dan kegiatan;
d.uraian tugas Tim Pelaksana Daerah; e . koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f.pelibatan desa/kelurahan;
g.pembiayaan.

(2)Integrasi program dan kegiatan tersebut pada ayat (l} huruf c terdiri atas komponen: a . penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
1. b.peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
2. c.pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
3. d.tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; e . dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO} dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit. (3} Integrasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} berisikan berbagai intervensi kegiatan strategis yang disusun Pemerintah Daerah kabupaten berdasarkan kesepakatan Kelompok Kerja.
(4)Dokumen RAD KSB Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1} Integrasi program dan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf c terdiri atas komponen: a . penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
1. b.peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
2. c.pengelolaan dan pemantauan lingkungan; d . tata kelola perkebunan dan penanganan sengeta; e . dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO} dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit. (2} Integrasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada a yat (2} berisikan berbagai intervensi kegiatan strategis yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kesepakatan kelompok kerja. (3} Dokumen RAD KSB Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas dan peran: a . menyusun rencana kerja, peran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung target RAD KSB Kotawaringin Barat, termasuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya ; b . melaksanakan dan mengawal tercapainya target isu sertifikasi kelapa sawit yang termuat dalam dokumen RAD KSB Kotawaringin Barat; c . mengusulkan kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk mengurangi risiko yang dihadapi petani dan perusahaan kelapa sawit, termasuk deforestasi, konflik sosial, emisi gas rumah kaca, dan perusakan kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan bernilai karbon tinggi; d . melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan RAD KSB Kotawaringin Barat serta memberikan laporan secara berkala kepada Bupati; e . mendorong dan memastikan integrasi RAD KSB Kotawaringin Barat masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk selanjutnya menjadi acuan bagi organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang memiliki lahan Perkebunan Kelapa Sawit dalam penyusunan rencana kebijakan;
1. f.menyusun dan menetapkan rencana aksi tahunan kelapa sawit berkelanjutan dengan mengacu pada dokumen RAD KSB Kotawaringin Barat;
2. g.mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi bersama lintas sektor pemerintah dan swasta, serta menyinergikan dukungan program, kegiatan dan pendanaan dari setiap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RAD KSB Kotawaringin Barat; dan
3. h.melakukan langkah-langkah operasional lainnya yang terkait dengan Pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
(2)Tugas dan peran Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja dengan pokok sub tugas sebagai berikut: a . membentuk tim terpadu dan pendataan produsen kelapa sawit; b . perlindungan wilayah dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi, pengurangan deforestasi serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
1. c.pencegahan konflik sosial dalam produksi komoditas kelapa sawit ; dan d . pemberdayaan petani, masyarakat adat, komunitas lokal dan pembangunan infrastruktur.

Pasal 9

(1)Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan peran Tim Pelaksana Daerah berjalan secara dinamis dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Daerah melalui Keputusan Bupati.
(2)Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas: a . menyelenggarakan diskusi Kelompok Kerja berdasarkan target prioritas RAD KSB Kotawaringin Barat; b . menyiapkan materi dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan kelompok kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya ; c . mengkonsolidasikan semua dokumen dan sharing data menuju kebun kelapa sawit berkelanjutan;
1. d.menyediakan standar prosedur tata kelola dan tata tertib penyelenggaraan Kelompok Kerja RAD KSB; e . mengkonsolidasikan rencana dan laporan kelompok kerja untuk dibahas dan diputuskan secara bersama;
2. f.menyediakan segala kebutuhan korespondensi dan hal-hal teknis lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peran kelompok kerja.

Pasal 10

(1)Rencana kerja kelapa sawit berkelanjutan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terencana dalam dokumen RAD KSB Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(2)Program dan kegiatan RAD KSB Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3)Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka setiap organisasi Perangkat Daerah wajib memasukkan agenda RAD KSB Kotawaringin Barat dalam rencana strategis dan kerja.
(4)Pelaksanaan RAD KSB Kotawaringin Barat dilakukan secara koordinatif oleh Kelompok Kerja berdasarkan tugas dan perannya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN RAD KSB KOTAWARINGIN BARAT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN RAD KSB KOTAWARINGIN BARAT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2020