DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2019

Nomor: 47
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Badan Narkotika Nasional;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3671);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49161;
4.Undang-Undang
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Badan Narkotika Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan

(2)Sekretaris Utama, Deputi, dan merupakan jabatan struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL. ATAS 20ro Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Kepala BNN merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama. Inspektur Utama eselon I.a atau SK No 011?82 A
(3)Direktur .
(3)Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Biro, dan Kepala BNNP merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(4)Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala BNNK/Kota merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(5)Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

2.Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar trRESIDEN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2OI9 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2Ol9 MENTERT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 128 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ti Bidang Hukum dan g-undangan, ttd vanna Djaman

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Badan Narkotika Nasional;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3671);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49161;
4.Undang-Undang
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Badan Narkotika Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan

(2)Sekretaris Utama, Deputi, dan merupakan jabatan struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL. ATAS 20ro Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Kepala BNN merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama. Inspektur Utama eselon I.a atau SK No 011?82 A
(3)Direktur .
(3)Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Biro, dan Kepala BNNP merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(4)Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala BNNK/Kota merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(5)Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

2.Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 60

Pasal 62A

Peraturan turunan (2)

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 60

Pasal 62A

Peraturan turunan (2)

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2022