Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2014
- Nomor
- 50
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA.
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
KPHI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bagian Kedua ... Bagian Kedua Tugas
KPHI mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Bagian Ketiga Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPHI berfungsi:
BAB III ... BAB III SUSUNAN ORGANISASI
BAB III
Susunan organisasi KPHI terdiri atas:
KPHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.
Anggota KPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat BAB IV TATA KERJA
BAB IV
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KPHI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)