Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2009
- Nomor
- 51
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Isi peraturan
Menetapkan
Menetapkan Pasal 5 ... Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan,
Pasal 4
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010.
Pasal 3
1) antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran; 2) antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan basil optimalisasi; dan/atau 3) antar jenis belanja dalam satu kegiatan;
- b.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi di atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
- c.perubahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri "(PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN, termasuk hibah luar negeri setelah Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan;
ditetapk.an oleh Menteri Keuangan.
- a.pergeseran anggaran belanja:
Perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
Pasal 2
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2009 Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Membuka PDF…
Peraturan turunan (1)
Peraturan Menteri (Permen)