DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2009

Nomor
51
Tahun
2009
Ditetapkan
Fase
Berlaku
Pasal terindeks
4

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Pasal 5 ... Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan,

Pasal 4

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

1) antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran; 2) antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan basil optimalisasi; dan/atau 3) antar jenis belanja dalam satu kegiatan;

  1. b.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi di atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
  2. c.perubahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri "(PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN, termasuk hibah luar negeri setelah Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan;

ditetapk.an oleh Menteri Keuangan.

  1. a.pergeseran anggaran belanja:

Perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

Pasal 2

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2009 Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.