Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.02/2010
- Nomor
- 69/PMK.02/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.1473
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.147 4
BAB II REVISI ANGGARAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Revisi Anggaran
BAB II
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.1475
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.147 6
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.1477
Bagian Kedua Batasan Revisi Anggaran
0002) kecuali untuk memenuhi Biaya Operasional pada satuan kerja lain;
BAB III TATA CARA REVISI ANGGARAN DAN PENGESAHAN REVISI DIPA Bagian Kesatu Revisi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Anggaran
BAB III
1) perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan atau pergeseran, termasuk penyediaan dana pendamping untuk PHLN yang mensyaratkan adanya dana Rupiah Murni pendamping; 2) Rincian sisa dana PHLN yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja dan diketahui oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, khusus untuk perubahan pagu PHLN sebagai akibat dari luncuran PHLN; 3) surat keterangan dari pengelola kegiatan dan Annual Work Plan (AWP) yang telah disetujui lender dalam hal percepatan penarikan PHLN; 4) Naskah Perjanjian Hibah dan nomor register dalam hal penerimaan hibah setelah APBN Tahun Anggaran 2010 dan/atau APBN- Perubahan Tahun Anggaran 2010 ditetapkan; 5) surat persetujuan Menteri Keuangan dalam hal perubahan parameter untuk penghitungan subsidi; dan 6) Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya dan Revisi DIPA terakhir.
Direktur Jenderal Anggaran dan tembusan kepada Kepala KPPN Pembayar.
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.14711
Bagian Kedua Revisi Anggaran pada Kantor Pusat/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)