DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2009

Nomor: 54
Tahun: 2009
Ditetapkan: 8 Desember 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, dan pelaksanaan program seluruh Kementerian Negara dan lembaga negara lainnya perlu senantiasa dijaga;
c.bahwa pengawasan dan pengendalian pembangunan secara menyeluruh merupakan upaya mengefektifkan pencapaian sasaran kebijakan nasional di semua bidang;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dengan Peraturan Presiden; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

(1)Membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan UKP-PPP, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)UKP-PPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

(1)UKP-PPP dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Presiden.
(2)Dalam mengendalikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1)UKP-PPP bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.
(2)Prioritas pelaksanaan tugas UKP-PPP ditentukan dari waktu ke waktu oleh Presiden, meliputi bidang :
1. a.peningkatan kapasitas dan efektifitas sistem logistik nasional;
2. b.peningkatan efektifitas dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum;
3. c.perbaikan iklim usaha dan investasi;
4. d.peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis;
5. e.bidang lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKP-PPP menyelenggarakan fungsi :

a.membantu ...
a.membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran, dan percepatan program pembangunan;
b.membantu Presiden dalam menetapkan unsure dan tata cara pengendalian pelaksanaan program Pemerintah, pemantauan kemajuan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program;
c.menampung saran dan keluhan masyarakat, melakukan pemantauan dan analisa atas kelambatan pelaksanaan program Pemerintah serta membantu untuk mengatasinya;
d.membantu Presiden dalam pengendalian 15 (lima belas) program proiritas unggulan :
1. 1.pemberantasan mafia hukum;
2. 2.revitalisasi industry pertahanan;
3. 3.penanggulangan terorisme;
4. 4.peningkatan daya listrik dan jangkauannya;
5. 5.peningkatan produksi dan ketahanan pangan;
6. 6.revitalisasi industry pupuk dan industry gula;
7. 7.penyempurnaan peraturan pertanahan dan tata ruang;
8. 8.pembangunan infrastruktur;
9. 9.penyediaan dana penjamin untuk Kredit Usaha Kecil, Menengah dan Usaha Mikro;
10. 10.peningkatan efektivitas skema pembiayaan dan peningkatan investasi;
11. 11.perumusan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim global, lingkungan, dan upaya persiapannya;
12. 12.reformasi…
13. 12.reformasi kesehatan masyarakat;
14. 13.penyelarasan program antara bidang pendidikan dan dunia kerja;
15. 14.kesiapsiagaan upaya penanggulangan bencana; dan
16. 15.peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
e.fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UKP-PPP :

a.melaksanakan koordinasi dengan Menteri dan Pimpinan lembaga-lembaga lain ;
b.mendapatkan informasi dan dukungan teknis dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UKP-PPP menghadiri sidang kabinet sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas, fungsi UKP-PPP. Pasal 7…

Pasal 7

Pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan instansi Pemerintah lainnya dengan membuka kemungkinan dilakukan terobosan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Susunan organisasi UKP-PPP terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.4 (empat) Deputi; dan
3. c.Tenaga Profesional.
(2)Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdiri dari asisten ahli, asisten, asisten muda dan tenaga terampil, masing-masing paling banyak 20 (dua puluh) orang.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UKP-PPP dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas (task force) untuk penanganan masalah tertentu. Pasal 9…

Pasal 9

Rincian tugas dan fungsi Deputi, Tenaga Profesional, Tim Khusus, dan Gugus Tugas (Task Force) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala UKP-PPP dengan memperhatikan tugas dan fungsi UKP-PPP yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 10

(1)Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi UKP- PPP, dibentuk sebuah Sekretariat UKP-PPP.
(2)Sekretariat UKP-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UKP-PPP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara.
(3)Sekretariat UKP-PPP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada UKP-PPP.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, dan pelaksanaan program seluruh Kementerian Negara dan lembaga negara lainnya perlu senantiasa dijaga;
c.bahwa pengawasan dan pengendalian pembangunan secara menyeluruh merupakan upaya mengefektifkan pencapaian sasaran kebijakan nasional di semua bidang;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dengan Peraturan Presiden; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

(1)Membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan UKP-PPP, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)UKP-PPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

(1)UKP-PPP dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Presiden.
(2)Dalam mengendalikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1)UKP-PPP bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.
(2)Prioritas pelaksanaan tugas UKP-PPP ditentukan dari waktu ke waktu oleh Presiden, meliputi bidang :
1. a.peningkatan kapasitas dan efektifitas sistem logistik nasional;
2. b.peningkatan efektifitas dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum;
3. c.perbaikan iklim usaha dan investasi;
4. d.peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis;
5. e.bidang lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKP-PPP menyelenggarakan fungsi :

a.membantu ...
a.membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran, dan percepatan program pembangunan;
b.membantu Presiden dalam menetapkan unsure dan tata cara pengendalian pelaksanaan program Pemerintah, pemantauan kemajuan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program;
c.menampung saran dan keluhan masyarakat, melakukan pemantauan dan analisa atas kelambatan pelaksanaan program Pemerintah serta membantu untuk mengatasinya;
d.membantu Presiden dalam pengendalian 15 (lima belas) program proiritas unggulan :
1. 1.pemberantasan mafia hukum;
2. 2.revitalisasi industry pertahanan;
3. 3.penanggulangan terorisme;
4. 4.peningkatan daya listrik dan jangkauannya;
5. 5.peningkatan produksi dan ketahanan pangan;
6. 6.revitalisasi industry pupuk dan industry gula;
7. 7.penyempurnaan peraturan pertanahan dan tata ruang;
8. 8.pembangunan infrastruktur;
9. 9.penyediaan dana penjamin untuk Kredit Usaha Kecil, Menengah dan Usaha Mikro;
10. 10.peningkatan efektivitas skema pembiayaan dan peningkatan investasi;
11. 11.perumusan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim global, lingkungan, dan upaya persiapannya;
12. 12.reformasi…
13. 12.reformasi kesehatan masyarakat;
14. 13.penyelarasan program antara bidang pendidikan dan dunia kerja;
15. 14.kesiapsiagaan upaya penanggulangan bencana; dan
16. 15.peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
e.fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UKP-PPP :

a.melaksanakan koordinasi dengan Menteri dan Pimpinan lembaga-lembaga lain ;
b.mendapatkan informasi dan dukungan teknis dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UKP-PPP menghadiri sidang kabinet sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas, fungsi UKP-PPP. Pasal 7…

Pasal 7

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Susunan organisasi UKP-PPP terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.4 (empat) Deputi; dan
3. c.Tenaga Profesional.
(2)Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdiri dari asisten ahli, asisten, asisten muda dan tenaga terampil, masing-masing paling banyak 20 (dua puluh) orang.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UKP-PPP dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas (task force) untuk penanganan masalah tertentu. Pasal 9…

Pasal 9

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 10

(1)Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi UKP- PPP, dibentuk sebuah Sekretariat UKP-PPP.
(2)Sekretariat UKP-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UKP-PPP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara.
(3)Sekretariat UKP-PPP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada UKP-PPP.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2014