Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2006
- Nomor
- 58
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN.
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tenaga Kependidikan adalah :
Kepala Sekolah dalam jabatan Tenaga Kependidikan, bukan jabatan struktural.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Tenaga Kependidikan, diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan setiap bulan.
Besarnya tunjangan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
tunjangan Tenaga Kependidikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Tenaga Kependidikan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan Tenaga Kependidikan yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Tenaga Kependidikan berdasarkan Peraturan Presiden ini.
Pemberian tunjangan Tenaga Kependidikan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 ...
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TANGGAL : TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN GOLONGAN/BESAR TUNJANGAN No JABATAN II III IV KET 1 2 3 4 5 6 1 Guru Rp. 186.000,00 Rp. 227.000,00 Rp. 289.000,00 Tunjangan yang diberikan kepada Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sudah termasuk Tunjangan Tenaga Kependidikan 2 Pamong Belajar Rp. 186.000,00 Rp. 227.000,00 Rp. 289.000,00 3 Penilik Rp. 186.000,00 Rp. 227.000,00 Rp. 289.000,00 4 Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak- kanak, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, dan yang sederajat Rp. 324.000,00 Rp. 365.000,00 Rp. 427.000,00 5 Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat Rp. 324.000,00 Rp. 365.000,00 Rp. 427.000,00 6 Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan yang sederajat Rp. 365.000,00 Rp. 406.000,00 Rp. 468.000,00 7 Guru … GOLONGAN/BESAR TUNJANGAN No JABATAN II III IV KET 1 2 3 4 5 6 7 Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat - Rp. 475.000,00 Rp. 537.000,00 8 Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan Agama pada Taman Kanak-kanak, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan yang sederajat - Rp. 406.000,00 Rp. 468.000,00 9 Pengawas Mata Pelajaran / Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasyah Tsanawiyah, Sekolah Menengah, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat - Rp. 544.000,00 Rp. 605.000,00 10 Pengawas Pendidikan Luar Biasa pada Sekolah Luar Biasa - Rp. 544.000,00 Rp. 605.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)