Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2026
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2026
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres No. 188 Tahun 2024.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres No. 188 Tahun 2024.
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
REPUBUK INOONESIA Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTER1AN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentalrg Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) diubah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian fungsi:
2 PUBIJK INOONESIA
Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
c.Direktorat... PRES!DEN c. d Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal; Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; Inspektorat Jenderal; Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
Judul Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: e. f. g. 3 Bagtan Ketiga Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 4 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru. 5
!II5{frf{Il 6 Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi ss$agai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru; pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, pengembangan, peningkatan kualifrkasi dan kompetensi nonvokasional guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; c pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik a. b lainnya, dan tenaga pendidik dan tenaga pemindahan lintas daerah e f. d pelaksanaan pengembangan talenta guru; pelaksanaan fasilitasi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru; pelaksanaan kebljakan di bidang perencanaan kebutuhan guru dan penjaminan mutu pada pendidikan profesi guru; 1- j.pelaksanaan... REPUELIK INDONESIA J pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. k. 7 Judul Bagian Keempat Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal dipimpin oleh Direktur Jenderal. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal, serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal. 8 9 lO. Ketentuan . . . 1O. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan kebijakan di bidang penjaminan mutu peserta didik, pembelajaran, sarElna prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; penyusunarn nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; c d. e f.
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Bagran Kelima Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
(21 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan perumusErn dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. h 1
REPI,JBLIK INDONESIA
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)