DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 9 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Ringkasan

Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres No. 188 Tahun 2024.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan . . . REPUBUK INOONESIA Menetapkan
3.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1O3 Tahun 2O25 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 165);
4.Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTER1AN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentalrg Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru, dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, dan pendidikan khusus;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru;
c.pelaksanaan fasilitasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, nonformal dan informal, dan pendidikan khusus;
d.penetapan . . . 2 PUBIJK INOONESIA
d.penetapan standar nasional dan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, dan pendidikan khusus;
e.perumusan rekomendasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah;
f.pengembangan kurikulum dan asesmen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, dan pendidikan khusus;
g.pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
h.pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
i.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
j.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
k.pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
1. 1.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
m.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

a.SekretariatJenderal;
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; c.Direktorat... PRES!DEN c. d Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal; Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; Inspektorat Jenderal; Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
h.Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar kmbaga;
i.Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta; dan
j.Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan. Judul Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: e. f. g. 3 Bagtan Ketiga Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 4 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru. 5

6.Ketentuan . . . !II5{frf{Il 6 Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi ss$agai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru; pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, pengembangan, peningkatan kualifrkasi dan kompetensi nonvokasional guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; c pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik a. b lainnya, dan tenaga pendidik dan tenaga pemindahan lintas daerah e f. d pelaksanaan pengembangan talenta guru; pelaksanaan fasilitasi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

c.penJrusunErn norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan
h.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru; provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru; pelaksanaan kebljakan di bidang perencanaan kebutuhan guru dan penjaminan mutu pada pendidikan profesi guru; 1- j.pelaksanaan... REPUELIK INDONESIA J pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. k. 7 Judul Bagian Keempat Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal dipimpin oleh Direktur Jenderal. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal, serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal. 8 9 lO. Ketentuan . . . 1O. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada anak usia dini, b pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pelaksanaan kebijakan di bidang penjaminan mutu peserta didik, pembelajaran, sarElna prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; penyusunarn nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; c d. e f.
g.pelaksanaan . . .
g.pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 11.Judul Bagian Kelima Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Kelima Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
2. 12.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dipimpin oleh Direktur Jenderal.

13.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan perumusErn dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. h 1

14.Ketentuan . . . REPI,JBLIK INDONESIA
14.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan . . . REPUBUK INOONESIA Menetapkan
3.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1O3 Tahun 2O25 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 165);
4.Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTER1AN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentalrg Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru, dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, dan pendidikan khusus;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru;
c.pelaksanaan fasilitasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, nonformal dan informal, dan pendidikan khusus;
d.penetapan . . . 2 PUBIJK INOONESIA
d.penetapan standar nasional dan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, dan pendidikan khusus;
e.perumusan rekomendasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah;
f.pengembangan kurikulum dan asesmen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, dan pendidikan khusus;
g.pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
h.pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
i.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
j.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
k.pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
1. 1.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
m.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

a.SekretariatJenderal;
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; c.Direktorat... PRES!DEN c. d Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal; Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; Inspektorat Jenderal; Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
h.Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar kmbaga;
i.Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta; dan
j.Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan. Judul Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: e. f. g. 3 Bagtan Ketiga Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 4 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

6.Ketentuan . . . !II5{frf{Il 6 Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi ss$agai berikut:

Pasal 13

c.penJrusunErn norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan
h.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru; provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru; pelaksanaan kebljakan di bidang perencanaan kebutuhan guru dan penjaminan mutu pada pendidikan profesi guru; 1- j.pelaksanaan... REPUELIK INDONESIA J pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. k. 7 Judul Bagian Keempat Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal dipimpin oleh Direktur Jenderal. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada anak usia dini, b pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pelaksanaan kebijakan di bidang penjaminan mutu peserta didik, pembelajaran, sarElna prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; penyusunarn nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; c d. e f.
g.pelaksanaan . . .
g.pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan nonformal dan informal; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 11.Judul Bagian Kelima Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Kelima Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
2. 12.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dipimpin oleh Direktur Jenderal.

13.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

14.Ketentuan . . . REPI,JBLIK INDONESIA
14.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 188 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 188 Tahun 2024