DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024

Nomor: 140
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai organisasi kementerian negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Perpres ini diatur mengenai Kementerian Koordinator dan Kementerian yang berjumlah sebanyak 48 yang terdiri atas 7 Kementerian Koordinator dan 41 Kementerian. Dalam melaksanakan tugas Menteri Koordinator atau Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk unit pelaksana teknis. Staf khusus dapat diangkat di lingkungan Kementerian Koordinator atau Kementerian paling banyak 5 (lima) orang staf khusus. Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Koordinator dan Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menghadapi dinamika agenda pembangunan nasional dan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, perlu didukung organisasi kementerian negara yang lincah, responsif, efektif, dan kolaboratif;
b.bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut organisasi kementerian negara mampu memenuhi penguatan tata kelola, optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi pemerintah, dan kebutuhan transformasi digital, sehingga diperlukan pembaharuan pengaturan organisasi kementerian negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1l Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20O8 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 ter:tang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara;

l.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang. . .
2. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 ler:tarrg Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN KEMENTERIAN NEGARA. TENTANG ORGANISASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2.Kementerian Koordinator adalah Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.
3.Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
4.Menteri Koordinator adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian Koordinator.

BAB II

KELOMPOK KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 2

Kementerian Koordinator dan Kementerian terdiri atas:

l.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
1. 2.Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; 3.Kementerian... EJIFITr-FN K INDONESIA
2. 3.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 4.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. 5.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ;
5. 6.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
6. 7.Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
7. 8.Kementerian Sekretariat Negara;
8. 9.Kementerian Dalam Negeri;
9. 10.Kementerian Luar Negeri; I 1. Kementerian Pertahanan;
10. 12.Kementerian Agama;
11. 13.Kementerian Hukum;
12. 14.Kementerian Hak Asasi Manusia;
13. 15.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
14. 16.Kementerian Keuangan;
15. 17.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. 18.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
17. 19.Kementerian Kebudayaan;
18. 20.Kementerian Kesehatan; 2 1. Kementerian Sosial;
19. 22.Kementerian Ketenagakerj aan;
20. 23.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
21. 24.Kementerian Perindustrian;
22. 25.Kementerian Perdagangan;
23. 26.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 27 . Kementerian Pekerjaan Umum;
24. 28.Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
25. 29.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
26. 30.Kementerian Transmigrasi; 3l.Kementerian... FIIESIDEN REFUBUK INDONESIA 3 I. Kementerian Perhubungan;
27. 32.Kementerian Komunikasi dan Digital;
28. 33.Kementerian Pertanian;
29. 34.Kementerian Kehutanan;
30. 35.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
31. 36.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional;
32. 37.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
33. 38.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
34. 39.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
35. 40.Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 4l.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; 42.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
36. 43.Kementerian Koperasi;
37. 44.Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
38. 45.Kementerian Pariwisata;
39. 46.Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
40. 47.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
41. 48.Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 3

(l) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka I sampai dengan angka 7 merupakan Kementerian Koordinator. (21 Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9 sampai dengan angka 11 merupakan Kementerian yang menang€rni urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok I.

(3)Kementerian . . .
(3)Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 12 sampai dengan angka 36 merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok II. (41 Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 8 dan angka 37 sampai dengan angka 48 merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok III. iIrlIFILI!N K INDONESIA

BAB III

KELOMPOK I DAN KEMENTERIAN KELOMPOK II

Pasal 5

(1)Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/ atau suburusan pemerintahan tertentu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
(2)Tugas...

Pasal 4

Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (21 T\rgas Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peran Kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Pasal 6

(l) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kementerian Kelompok I menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c.pengawasan atas pclaksanaan tugas di bidangnya; dan
d.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kementerian Kelompok II menyelenggarakan fu n gsi :
a.perumusan, pcnctapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
b.pengelolaan barang milik/ kckayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c.pengawasan atas pclaksanaan tugas di bidangnya;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemcnterian di daerah; dan
e.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

(3)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\, Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II juga menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
2. b.pelaksanaan . . . b PRESTDEN pelaksanaan dukungan kepada seluruh unsur Kementerian. yang bersifat organisasi di substantif lingkungan (41 Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau tugas lain yang diberikan oleh presiden, Kementerian menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementerian.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Kementerian Kelompok I terdiri atas:
1. a.unsur pemimpin;
2. b.unsur pembantu pemimpin;
3. c.unsur pelaksana;
4. d.unsur pengawas;
5. e.unsur pendukung; dan
6. f.unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan/ atau perwakilan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur pelaksana tugas pokok perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f merupakan perwakilan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Kementerian Kelompok
1. a.unsur pemimpin;
2. b.unsur pembantu pemimpin;
3. c.unsur pelaksana;
4. d.unsur pengawas; dan
5. e.unsur pendukung. II terdiri atas:
(2)Kementerian . . . REPUELIK INDONESIA (21 Kementerian Agama, Kementerian Hukum, dan Kementerian Keuangan selain memiliki unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki unsur pelalsana tugas pokok di daerah.
(3)Selain Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah sesuai dengan analisis organisasi dan beban kerja.

Pasal 9

(1)Unsur pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (f) huruf a yaitu Menteri. (21 Menteri mempunyai tugas memimpin Kementerian.

Pasal 10

(1)Unsur pembantu pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b yaitu sekretariat jenderal. (21 Sekretariat jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Sekretariat jenderal dipimpin oleh sekretaris jenderal.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2025