DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024

Nomor: 61
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur tentang neraca komoditas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menteri melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas. Neraca komoditas berfungsi sebagai: 1) dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; 2) acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional; 3) acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional; dan 4) acuan penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa. . . a. b REPUELIK INDONESIA c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2L tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2L tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Neraca Komoditas; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2t Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66171; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta}:trun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66391; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66401 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2O23 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 664\;

6.Peraturan . . Mengingat 1 2 3 4 5 6 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2Ol8 tentang Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 85); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG NERACA KOMODITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
2.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
3.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4.Rencana Kebutuhan adalah rincian data dan informasi terkait kebutuhan dari suatu komoditas sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri, Barang Konsumsi, dan komoditas selain digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri.
5.Rencana Pasokan adalah rincian data dan informasi terkait pasokan dari suatu komoditas yang berasal dari ketersediaan/ stok dan/atau hasil produksi.
6.Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Ekspor.
7.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai penzinan di bidang Impor. 8.Bahan... Menetapkan
8.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9.Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
10.Barang Konsumsi adalah barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi penduduk.
11.Pelaku Usaha adalah orang perseora.ngan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12.Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
14.Sistem Nasional Neraca Komoditas yang selanjutnya disebut SINAS NK adalah subsistem dari SINSW untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas'
15.Data . . . REPUELIK INDONESIA
15.Data Tersedia adalah data dan informasi yang telah terverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nori kementerian, Pelaku Usaha, asosiasi, dan/atau data lainnya yang dapat dipertanggungiawabkan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
17.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usah a dan I atau kegiatannya.

Pasal 2

(1)Neraca Komoditas bertujuan untuk: a.
1. b.memberikan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja;
2. c.menjamin ketersediaan Barang Konsumsi bagi penduduk dan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri;
3. d.mendorong penyerapan komoditas yang memperhatikan kepentingan petani, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan Pelaku Usaha mikro dan kecil penghasil komoditas lainnYa; dan
4. e.mendukung penyederhanaan dan transparansi perizinan di bidang Ekspor dan di bidang Impor. (21 Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berfungsi sebagai:
1. a.dasar. . . menyediakan data yang komprehensif sebagai dasar kebijakan Ekspor dan Impor; akurat dan penJrusunan I,RESIDEN REPUBLIK INOONESIA
2. a.dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
3. b.acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional;
4. c.acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional; dan
5. d.acuan penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

Pasal 3

Menteri melakukan koordinasi dan pengendalian atas pen5rusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas.

Pasal 4

(1)Neraca Komoditas paling sedikit memuat data dan informasi yang lengkap, detail, dan akurat mengenai:
1. a.kebutuhan; dan
2. b.pasokan (21 Data dan informasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
3. a.kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri;
4. b.kebutuhan Barang Konsumsi; dan
5. c.kebutuhan komoditas selain yang digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri.
(3)Data dan informasi pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.persediaan/stok komoditas; b.hasil ...
2. b.hasil produksi komoditas termasuk hasil produk samping dan hasil daur ulang; dan/atau
3. c.rencana Ekspor.

Pasal 5

(1)Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disediakan dalam SINAS NK.
(2)SINAS NK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga yang melakukan pengelolaan INSW dan penyelenggaraan SINSW.

Pasal 6

(1)Pen5rusunan Neraca Komoditas meliputi:
1. a.penJrusunan dan penetapan Rencana Kebutuhan;
2. b.penJrusunan dan penetapan Rencana Pasokan; dan
3. c.penetapan Neraca Komoditas. (21 Penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor dilaksanakan berdasarkan Neraca Komoditas.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN

Pasal 7

(1)Rencana Kebutuhan disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari Pelaku Usaha. (21 Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan oleh Pelaku Usaha melalui SINAS NK.
(3)Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya setelah penetapan Neraca Komoditas.

Pasal 8

(1)Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong ditakukan oleh perusahaan industri yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal lmportir Produsen (API-P). (21 Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat rincian data dan informasi mengenai:
1. a.nomor induk berusaha;
2. b.Perizinan Berusaha;
3. c.kapasitas terpasang;
4. d.rencana produksi;
5. e.realisasi produksi tahun sebelumnya;
6. f.rencana Impor;
7. g.realisasi Impor tahun sebelumnya;
8. h.rencana distribusi domestik;
9. i.realisasi distribusi domestik tahun sebelumnya;
10. j.rencana Ekspor;
11. k.realisasi Ekspor tahun sebelumnya;
12. l.pemenuhan kewajiban/komitmen; dan/atau
13. m.data khusus dan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam SINAS NK.
(2)Nomor... REPUELIK INDONESIA
(2)Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meruPakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan Petizinan Berusaha berbasis risiko. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan Perizinan Berusaha yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapasitas terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat keterangan mengenai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan kapasitas. Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dan realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat keterangan mengenai: pos tarif/ harmonized system code; uraian barang; jenis/ spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan/atau tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada SINAS NK;
1. d.standar mutu; dan/atau
2. e.jumlah/volume sesuai satuan yang sudah terstandar. Rencana Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan realisasi Impor tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat keterangan mengenai:
3. a.pos tarif/ harmoniz,ed system code;
4. b.uraian barang;
5. c.jenis/spesifikasi . . .
(3)
(4)(s)
(6)a. b. c.
1. c.jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan/atau tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada SINAS NK;
2. d.standar mutu;
3. e.jumlah/volume sesuai satuan yang sudah terstandar;
4. f.negara asal dan pelabuhan muat;
5. g.pelabuhan tujuan;
6. h.waktu pemasukan;
7. i.unit usaha di negara asal; dan/atau
8. j.nama latin komoditas. (71 Rencana distribusi domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan realisasi distribusi domestik tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i memuat keterangan mengenai:
1. a.jenis produk;
2. b.uraian barang;
3. c.jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan/atau tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada SINAS NK;
4. d.jumlah produk atau produk jadi;
5. e.identitas pembeli;
6. f.periode waktu; dan/atau
7. g.lokasi.
(8)Rencana Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan realisasi Ekspor tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat keterangan mengenai:
1. a.pos tarif/ harmonized sgstem code;
2. b.uraian barang;
3. c.jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan/atau tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada SINAS NK;
4. d.standar. . standar mutu;
5. e.jumtah/volume sesuai satuan yang sudah terstandar;
6. f.negara tujuan; dan/atau
7. g.pelabuhan muat. Pemenuhan kewajiban/ komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I merupakan kewajiban/komitmen yang harus dipenuhi Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
(10)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dicantumkan dalam Persetujuan Ekspor, Persetujuan Impor, pemberitahuan pabean Ekspor, dan pemberitahuan pabean ImPor.
(11)Pengajuan permohonan usulan kebutuhan dilakukan paling lambat bulan September pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

Pasal 10

(1)Selain usulan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Rencana Kebutuhan dapat disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas untuk:
1. a.komoditas strategis tertentu yang merupakan barang kebutuhan pokok; dan
2. b.komoditas strategis tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.
(2)Dalam... d (e) -t2- t2l Dalam pen5rusunan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan statistik nasional untuk mendapatkan data referensi.
(3)Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya setelah penetapan Neraca Komoditas. Pasal 1 1 (U Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) memuat rincian data dan informasi mengenai:
1. a.rencana produksi;
2. b.realisasi produksi tahun sebelumnya;
3. c.kebutuhan rumah tangga; dan/atau
4. d.kebutuhan Pelaku Usaha nonindustri. l2l Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat keterangan mengenai:
1. a.pos tarif/ harmonized sgstem code;
2. b.uraian barang;
3. c.jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan tambahan informasi teknis barang yang tersedia Pada SINAS NK;
4. d.standar mutu; dan/atau
5. e.jumlah/volume sesuai satuan yang sudah terstandar.
(3)Kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan kebutuhan Pelaku Usaha nonindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat keterangan mengenai:
1. a.pos. . . _13_ pos tarif/ harmonized sgstem code; uraian barang; jenis/spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas dan/atau tambahan informasi teknis barang yang tersedia pada SINAS NK; dan/atau jumlah/volume sesuai satuan yang sudah terstandar.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2025