DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2012

Nomor: 64
Tahun: 2012
Ditetapkan: 14 Juni 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan; Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional khususnya kebutuhan bahan bakar untuk transportasi jalan perlu adanya kebijakan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas disamping penyediaan dan pendistribusian bahan bakar min yak; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN Pasal 1 ... Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASIJALAN. MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Huiu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana teiah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504 7);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6.Menteri ...
5.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut SPBG adalah setiap tempat untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Gas yang dimiliki a tau dikuasai oleh Badan Usaha.
4.Sadan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-rnenerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Peralatan Konversi Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut Konverter Kit adalah seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian Bahan Bakar Gas pada kendaraan bermotor yang terdiri dari tangki dan pengikatnya, penyaluran, pengatur (regulator), pencampur (mixer) serta peralatan lainnya.
2.Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utamanya metana (C 1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.
1.Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari Gas Bumi dan/ a tau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG dilaksanakan oleh Sadan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas dari Menteri.

Pasal 4

Menteri menetapkan ketersediaan, alokasi, dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas berupa CNG.

Pasal 3

(3)Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( 1) Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan berupa CNG.

Pasal 2

6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang minyak dan gas bumi. PRE SI DEN

(2)Selain ... untuk Bah an mendapat penugasan dan pendistribusian Pertamina (Persero) melakukan penyediaan Bakar Gas berupa CNG.
(1)Untuk pertama kali sampai dengan akhir tahun 2013, PT

Pasal 7

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
1. c.apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas.
(2)Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memenuhi ketentuan:
1. a.perlindungan aset kilang minyak dan gas dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka pan Jang;
2. b.jaminan ketersediaan Bahan Bakar Gas berupa CNG; a tau ( 1) Penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui penunjukan langsung.

Pasal 6

Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha dari Menteri atau berdasarkan kelaziman bisnis.

Pasal 5

PRE SI DEN

(3)Badan ...
(2)Penugasan penyediaan dan pemasangan Konverter Kit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penunjukan langsung.
(1)Penyediaan dan pemasangan Konverter Kit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan dari Menteri Perindustrian.

Pasal 10

(2)Pemberian bantuan Konverter Kit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya 1 (satu) kali. ( 1) Dalam rangka mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas berupa CNG, Pemerintah memberikan bantuan Konverter Kit dan pemasangannya secara gratis kepada kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.

Pasal 9

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. menetapkan harga jual eceran CNG(2) Menteri ( 1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas, Menteri menetapkan harga jual eceran CNG.

Pasal 8

(2)Selain penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk Badan Usaha lain dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sesuai ketentuan dalam Pasal 6.
(2)Konverter ... ~ ( 1) Sadan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pemasangan Konverter Kit dapat melakukan impor apabila produksi dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Huiu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana teiah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504 7);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6.Menteri ...
5.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut SPBG adalah setiap tempat untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Gas yang dimiliki a tau dikuasai oleh Badan Usaha.
4.Sadan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-rnenerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Peralatan Konversi Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut Konverter Kit adalah seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian Bahan Bakar Gas pada kendaraan bermotor yang terdiri dari tangki dan pengikatnya, penyaluran, pengatur (regulator), pencampur (mixer) serta peralatan lainnya.
2.Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utamanya metana (C 1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.
1.Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari Gas Bumi dan/ a tau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG dilaksanakan oleh Sadan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas dari Menteri.

Pasal 4

Menteri menetapkan ketersediaan, alokasi, dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas berupa CNG.

Pasal 3

(3)Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( 1) Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan berupa CNG.

Pasal 2

6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang minyak dan gas bumi. PRE SI DEN

(2)Selain ... untuk Bah an mendapat penugasan dan pendistribusian Pertamina (Persero) melakukan penyediaan Bakar Gas berupa CNG.
(1)Untuk pertama kali sampai dengan akhir tahun 2013, PT

Pasal 7

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
1. c.apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas.
(2)Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memenuhi ketentuan:
1. a.perlindungan aset kilang minyak dan gas dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka pan Jang;
2. b.jaminan ketersediaan Bahan Bakar Gas berupa CNG; a tau ( 1) Penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui penunjukan langsung.

Pasal 6

Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha dari Menteri atau berdasarkan kelaziman bisnis.

Pasal 5

PRE SI DEN

(3)Badan ...
(2)Penugasan penyediaan dan pemasangan Konverter Kit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penunjukan langsung.
(1)Penyediaan dan pemasangan Konverter Kit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan dari Menteri Perindustrian.

Pasal 10

(2)Pemberian bantuan Konverter Kit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya 1 (satu) kali. ( 1) Dalam rangka mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas berupa CNG, Pemerintah memberikan bantuan Konverter Kit dan pemasangannya secara gratis kepada kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.

Pasal 9

Pasal 8

(2)Selain penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk Badan Usaha lain dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sesuai ketentuan dalam Pasal 6.
(2)Konverter ... ~ ( 1) Sadan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pemasangan Konverter Kit dapat melakukan impor apabila produksi dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2016