Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2016
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 39
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No. 424 Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BAKAR GAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
rencana, pengadaan/penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
www.peraturan.go.id 2016, No. 424
www.peraturan.go.id 2016, No. 424
BAB II TATARAN KEWENANGAN
masing-masing Angkatan dalam hal ini Aslog Kas Angkatan.
www.peraturan.go.id 2016, No. 424
Menteri selaku Kepala Fungsi (Kafung) Pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1), mendelegasikan wewenang kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Pengawas Fungsi (Wasfung) bertugas:
Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Wasfung pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
Panglima TNI selaku Kepala Kegiatan (Kagiat) mengkoordinir kegiatan pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI berwenang:
Pertamina (Persero) dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBG;
BAB III PENGELOLAAN BAHAN BAKAR GAS
Pengelolaan BBG terdiri atas:
Bagian Kesatu Rencana Kebutuhan
rencana kebutuhan BBG disusun sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2016, No. 424
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)