DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2011

Nomor: 65
Tahun: 2011
Ditetapkan: 20 September 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memerlukan percepatan serta peningkatan dan optimalisasi guna efektifitas pelaksanaan Otonomi Khusus;
c.bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan pendekatan secara menyeluruh meliputi pendekatan sosial ekonomi, sosial politik, dan budaya, serta menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010- 2014;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Mengingat : … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718); MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEM- BANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1.Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
2.Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dalam kurun waktu 2011- 2014, yang bersifat indikatif, rinci, dan merupakan prioritas yang dikhususkan, konkrit, cepat terwujud, serta dapat dirasakan manfaatnya.
3.Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut UP4B, adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1)Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan dan pelaku pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
(2)Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
(3)Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014 dan RPJM Provinsi Papua serta RPJM Provinsi Papua Barat, serta memperhatikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada koridor ekonomi Papua - Kepulauan Maluku.

BAB II

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan dengan strategi:

a.mengoptimalkan hubungan fungsional antara Pemerintah Pusat, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
b.mengembangkan …
b.mengembangkan kapasitas aparatur;
c.menerapkan sistem keterkaitan pola bertingkat yang harmonis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
d.melaksanakan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai dengan kebutuhan daerah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
e.melakukan revitalisasi pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh kampung untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi masa depan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
f.melakukan revitalisasi pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh kampung;
g.melakukan percepatan pengembangan transportasi terpadu yang meliputi transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara, yang berbasis pada pusat-pusat pengembangan wilayah untuk mendukung pengembangan otonomi khusus;
h.melakukan percepatan pengembangan infrastruktur energi, komunikasi, perumahan, air bersih dan sanitasi yang menjangkau seluruh wilayah;
i.mengembangkan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan klaster pada kawasan strategis di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan memerhatikan MP3EI pada koridor ekonomi Papua–Kepulauan Maluku.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat agar lebih berhasilguna dan berdayaguna, pelaksanaan pembangunan didasarkan pada pendekatan kawasan, yang meliputi:
1. a.kawasan terisolir;
2. b.kawasan perdesaan;
3. c.kawasan perkotaan; dan
4. d.kawasan strategis.
(2)Pengembangan kawasan terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, difokuskan pada lokasi di pegunungan tengah, perbatasan negara, daerah tertinggal, pesisir, dan pulau kecil terluar.
(3)Pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difokuskan pada lokasi perdesaan yang berbasis sumber daya alam lokal.
(4)Pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, difokuskan pada kawasan yang memiliki fungsi perkotaan.
(5)Pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, difokuskan pada lokasi yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya, sumber daya manusia terampil, dan infrastruktur wilayah yang memadai guna mendukung investasi yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, serta disinergikan dengan MP3EI pada koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui:
1. a.kebijakan pembangunan sosial ekonomi; dan
2. b.kebijakan pembangunan sosial politik dan budaya.
(2)Kebijakan pembangunan sosial ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui peningkatan hasilguna dan dayaguna pelayanan publik di bidang ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, transportasi terpadu, infrastruktur dasar, dan pengembangan ekonomi rakyat.
(3)Kebijakan pembangunan sosial politik dan budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pembangunan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dengan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 6

(1)Kebijakan pembangunan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.program ketahanan pangan, dengan memprioritaskan pada daerah rawan pangan melalui pengembangan tanaman pangan lokal di kawasan perdesaan dan kawasan terisolir;
2. b.program penanggulangan kemiskinan, dengan memprioritaskan pada pemberian bantuan jaminan sosial, pengembangan kapasitas dan pemberian modal usaha bagi masyarakat tertinggal;
3. c.program …
4. c.program ekonomi rakyat di tingkat kampung, dengan memprioritaskan pada pengembangan kelompok usaha petani, nelayan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat kampung;
5. d.program pelayanan pendidikan, dengan memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar terutama untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh kampung dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai, serta menyiapkan pendidikan kejuruan;
6. e.program pelayanan kesehatan, dengan memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pusat kesehatan masyarakat di tingkat distrik, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan pos kesehatan di tingkat kampung;
7. f.program infrastruktur dasar, dengan memprioritaskan pada dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, telekomunikasi, dan air bersih dan sanitasi melalui pendekatan kawasan;
8. g.program perlakuan khusus bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia putra-putri asli Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
(2)Kebijakan pembangunan sosial politik dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan :
1. a.pemetaan dan penanganan sumber permasalahan di bidang politik, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM);
2. b.pemetaan …
3. b.pemetaan dan pendekatan terhadap kelompok- kelompok strategis di dalam masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
4. c.perumusan dan pengembangan kebijakan sosial politik yang memerhatikan budaya lokal;
5. d.penyusunan dan pelaksanaan mekanisme dan substansi komunikasi konstruktif antara wakil-wakil masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan kebijakan pendukung yang meliputi:

a.program penguatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengelolaan pertanahan dengan memprioritaskan pada percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, dan pengelolaan administrasi pertanahan terutama yang terkait dengan hak ulayat;
b.program peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban terutama pada daerah rawan kejahatan dan berpotensi konflik antarkelompok masyarakat;
c.program penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan daerah dalam penyusunan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memerlukan percepatan serta peningkatan dan optimalisasi guna efektifitas pelaksanaan Otonomi Khusus;
c.bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan pendekatan secara menyeluruh meliputi pendekatan sosial ekonomi, sosial politik, dan budaya, serta menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010- 2014;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718); MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEM- BANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1.Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
2.Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dalam kurun waktu 2011- 2014, yang bersifat indikatif, rinci, dan merupakan prioritas yang dikhususkan, konkrit, cepat terwujud, serta dapat dirasakan manfaatnya.
3.Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut UP4B, adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1)Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan dan pelaku pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
(2)Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
(3)Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014 dan RPJM Provinsi Papua serta RPJM Provinsi Papua Barat, serta memperhatikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada koridor ekonomi Papua - Kepulauan Maluku.

BAB II

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan dengan strategi:

a.mengoptimalkan hubungan fungsional antara Pemerintah Pusat, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
b.mengembangkan …
b.mengembangkan kapasitas aparatur;
c.menerapkan sistem keterkaitan pola bertingkat yang harmonis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
d.melaksanakan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai dengan kebutuhan daerah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
e.melakukan revitalisasi pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh kampung untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi masa depan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
f.melakukan revitalisasi pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh kampung;
g.melakukan percepatan pengembangan transportasi terpadu yang meliputi transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara, yang berbasis pada pusat-pusat pengembangan wilayah untuk mendukung pengembangan otonomi khusus;
h.melakukan percepatan pengembangan infrastruktur energi, komunikasi, perumahan, air bersih dan sanitasi yang menjangkau seluruh wilayah;
i.mengembangkan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan klaster pada kawasan strategis di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan memerhatikan MP3EI pada koridor ekonomi Papua–Kepulauan Maluku.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat agar lebih berhasilguna dan berdayaguna, pelaksanaan pembangunan didasarkan pada pendekatan kawasan, yang meliputi:
1. a.kawasan terisolir;
2. b.kawasan perdesaan;
3. c.kawasan perkotaan; dan
4. d.kawasan strategis.
(2)Pengembangan kawasan terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, difokuskan pada lokasi di pegunungan tengah, perbatasan negara, daerah tertinggal, pesisir, dan pulau kecil terluar.
(3)Pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difokuskan pada lokasi perdesaan yang berbasis sumber daya alam lokal.
(4)Pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, difokuskan pada kawasan yang memiliki fungsi perkotaan.
(5)Pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, difokuskan pada lokasi yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya, sumber daya manusia terampil, dan infrastruktur wilayah yang memadai guna mendukung investasi yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, serta disinergikan dengan MP3EI pada koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui:
1. a.kebijakan pembangunan sosial ekonomi; dan
2. b.kebijakan pembangunan sosial politik dan budaya.
(2)Kebijakan pembangunan sosial ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui peningkatan hasilguna dan dayaguna pelayanan publik di bidang ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, transportasi terpadu, infrastruktur dasar, dan pengembangan ekonomi rakyat.
(3)Kebijakan pembangunan sosial politik dan budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pembangunan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dengan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 6

(1)Kebijakan pembangunan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.program ketahanan pangan, dengan memprioritaskan pada daerah rawan pangan melalui pengembangan tanaman pangan lokal di kawasan perdesaan dan kawasan terisolir;
2. b.program penanggulangan kemiskinan, dengan memprioritaskan pada pemberian bantuan jaminan sosial, pengembangan kapasitas dan pemberian modal usaha bagi masyarakat tertinggal;
3. c.program …
4. c.program ekonomi rakyat di tingkat kampung, dengan memprioritaskan pada pengembangan kelompok usaha petani, nelayan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat kampung;
5. d.program pelayanan pendidikan, dengan memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar terutama untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh kampung dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai, serta menyiapkan pendidikan kejuruan;
6. e.program pelayanan kesehatan, dengan memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pusat kesehatan masyarakat di tingkat distrik, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan pos kesehatan di tingkat kampung;
7. f.program infrastruktur dasar, dengan memprioritaskan pada dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, telekomunikasi, dan air bersih dan sanitasi melalui pendekatan kawasan;
8. g.program perlakuan khusus bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia putra-putri asli Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
(2)Kebijakan pembangunan sosial politik dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan :
1. a.pemetaan dan penanganan sumber permasalahan di bidang politik, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM);
2. b.pemetaan …
3. b.pemetaan dan pendekatan terhadap kelompok- kelompok strategis di dalam masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
4. c.perumusan dan pengembangan kebijakan sosial politik yang memerhatikan budaya lokal;
5. d.penyusunan dan pelaksanaan mekanisme dan substansi komunikasi konstruktif antara wakil-wakil masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan kebijakan pendukung yang meliputi:

a.program penguatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengelolaan pertanahan dengan memprioritaskan pada percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, dan pengelolaan administrasi pertanahan terutama yang terkait dengan hak ulayat;
b.program peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban terutama pada daerah rawan kejahatan dan berpotensi konflik antarkelompok masyarakat;
c.program penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan daerah dalam penyusunan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2013