DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2020

Nomor: 65
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

t.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 166, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor a9161;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2O3l; MEMUTUSKAN: MenetapKaN : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal I

Pasal 2

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 4

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a.perLlmusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
c.koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
d.penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
e.penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
f.pengelolaan data gender dan anak;
g.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
i.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian;
b.Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
c.Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
d.Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
e.Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
f.Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak;
g.Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
h.Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
i.Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga.

Pasal 5

(1)Sekretariat Kementerian berada bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Kementerian dipimpin Kementerian. di bawah dan oleh Sekretaris

Pasal 6

REPUBLIK INNONTSIA

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b.koordinasi dan penJrusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan pen5rusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g.pengelolaan data dan informasi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian

Pasal 8

(1)Deputi Bidang Kesetaraan Gender berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Deputi Bidang Kesetaraan Gender dipimpin oleh Deputi.

Pasal 9

Deputi Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Deputi Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang kesetaraan gender;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender;
c.pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan gender;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender; .
e.pen5rusunan data gender;
f.pemantarlan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender;
g.pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Kesetaraan Gender; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian

(1)Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
(2)Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perlrmusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal I

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal I

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020