DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2011

Nomor: 66
Tahun: 2011
Ditetapkan: 20 September 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
5.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT PERCEPATAN PEM- BANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

(1)Untuk melaksanakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut UP4B.
(2)UP4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja sampai dengan tahun 2014.
(3)UP4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
(4)UP4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Provinsi Papua.

Pasal 2

…

Pasal 2

UP4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1)UP4B bertugas membantu Presiden dalam melakukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
(2)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP4B melakukan dukungan:
1. a.Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
2. b.Koordinasi dan sinkronisasi pendanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
3. c.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
4. d.Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah;
5. e.Peningkatan komunikasi konstruktif antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UP4B menyelenggarakan fungsi:

a.menjabarkan …
a.menjabarkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2011-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Aksi, menjadi rencana kerja tahunan;
b.memastikan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c.melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencana Pembangunan Daerah untuk menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
d.melaksanakan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan pendanaan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga donor, dan lembaga nonpemerintah dengan berpedoman pada Rencana Aksi;
e.memastikan terlaksananya kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dan alokasi pembiayaan secara tahun jamak dengan menggunakan pendekatan kerangka pendanaan jangka menengah;
f.melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kementerian/lembaga, pemerintah daerah maupun pihak swasta, lembaga donor dan lembaga nonpemerintah dengan berpedoman pada Rencana Aksi;
g.melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah dengan berpedoman pada Rencana Aksi;
h.meningkatkan …
h.meningkatkan komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk bersinergi secara kemitraan dengan lembaga adat, agama, dan lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat kampung;
i.menampung saran dan masukan masyarakat terkait Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
j.mengembangkan sistem komunikasi konstruktif dan pelibatan kegiatan konstruktif masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk sinergitas pelaksanaan Rencana Aksi;
k.melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UP4B mempunyai kewenangan:

a.melaksanakan koordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, pimpinan lembaga lain, dan kepala pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi;
b.mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari kementerian, lembaga pemerintah non- kementerian, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya;
c.memonitor dan menyarankan penyelarasan program dan kegiatan serta memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan terkait dengan upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
d.memberikan alternatif solusi jika terjadi ketidaksepakatan dalam penetapan program dan kegiatan antara rencana kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 6

…

Pasal 6

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan UP4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dilakukan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dengan tetap membuka kemungkinan dilakukan terobosan yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan organisasi UP4B terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.5 (lima) Deputi; dan
4. d.Tenaga Profesional.
(2)Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari Asisten Ahli, Asisten, Asisten Muda dan Tenaga Terampil, yang seluruhnya berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 8

(1)Untuk menunjang pelaksanaan tugas UP4B, dibentuk Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah.
(2)Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan oleh UP4B.

Pasal 9

…

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
5.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT PERCEPATAN PEM- BANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

(1)Untuk melaksanakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut UP4B.
(2)UP4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja sampai dengan tahun 2014.
(3)UP4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
(4)UP4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Provinsi Papua.

Pasal 2

…

Pasal 2

UP4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1)UP4B bertugas membantu Presiden dalam melakukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
(2)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP4B melakukan dukungan:
1. a.Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
2. b.Koordinasi dan sinkronisasi pendanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
3. c.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
4. d.Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah;
5. e.Peningkatan komunikasi konstruktif antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UP4B menyelenggarakan fungsi:

a.menjabarkan …
a.menjabarkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2011-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Aksi, menjadi rencana kerja tahunan;
b.memastikan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c.melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencana Pembangunan Daerah untuk menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
d.melaksanakan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan pendanaan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga donor, dan lembaga nonpemerintah dengan berpedoman pada Rencana Aksi;
e.memastikan terlaksananya kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dan alokasi pembiayaan secara tahun jamak dengan menggunakan pendekatan kerangka pendanaan jangka menengah;
f.melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kementerian/lembaga, pemerintah daerah maupun pihak swasta, lembaga donor dan lembaga nonpemerintah dengan berpedoman pada Rencana Aksi;
g.melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah dengan berpedoman pada Rencana Aksi;
h.meningkatkan …
h.meningkatkan komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk bersinergi secara kemitraan dengan lembaga adat, agama, dan lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat kampung;
i.menampung saran dan masukan masyarakat terkait Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
j.mengembangkan sistem komunikasi konstruktif dan pelibatan kegiatan konstruktif masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk sinergitas pelaksanaan Rencana Aksi;
k.melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UP4B mempunyai kewenangan:

a.melaksanakan koordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, pimpinan lembaga lain, dan kepala pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi;
b.mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari kementerian, lembaga pemerintah non- kementerian, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya;
c.memonitor dan menyarankan penyelarasan program dan kegiatan serta memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan terkait dengan upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
d.memberikan alternatif solusi jika terjadi ketidaksepakatan dalam penetapan program dan kegiatan antara rencana kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 6

…

Pasal 6

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan organisasi UP4B terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.5 (lima) Deputi; dan
4. d.Tenaga Profesional.
(2)Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari Asisten Ahli, Asisten, Asisten Muda dan Tenaga Terampil, yang seluruhnya berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 8

(1)Untuk menunjang pelaksanaan tugas UP4B, dibentuk Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah.
(2)Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan oleh UP4B.

Pasal 9

…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2013