DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018

Nomor: 68
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan presiden tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Wewenang, organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, dan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupate n / Kota; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;

2.Undang-Undang Nomor T Tahun 2OlZ tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlZ Nomor Ig2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6lO9); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA. BABI... PRES IDEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Ralryat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Ralryat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Badan Pengawas Pemilu provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.
4.Badan Pengawas Pemilu KabupatenfKota, yang selanjutnya disebut Bawaslu KabupatenlKota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. BABII ... PRES I DEN

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota.
(2)Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

Pasal 3

(1)Sekretariat Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.
(2)Sekretariat Jenderal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai memberikan dukungan administrasi dan operasional kepada Bawaslu. tugas teknis

Pasal 5

PRES IDEN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi :

a.penJrusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu;
b.pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
c.pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penang€rnan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupate n / Kota;
e.pelaksanaan pen5rusunan peraturan perundang_ undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;
f.pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penJrusunan laporan kegiatan Bawaslu;
g.koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu. PRES IDEN

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal S, Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai wewenang:

a.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu;
b.mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu;
c.mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
d.melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 7

(1)sekretariat Jenderal dibantu oleh 2 (dua) Deputi dan I (satu) Inspektorat Utama. (21 Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Deputi Bidang Administrasi; dan
2. b.Deputi Bidang Dukungan Teknis.

Pasal 8

(1)Deputi Bidang Administrasi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.
(2)Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 9

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu.

Pasal 10

PRES IDEN

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor T Tahun 2OlZ tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlZ Nomor Ig2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6lO9); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA. BABI... PRES IDEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Ralryat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Ralryat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Badan Pengawas Pemilu provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.
4.Badan Pengawas Pemilu KabupatenfKota, yang selanjutnya disebut Bawaslu KabupatenlKota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. BABII ... PRES I DEN

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota.
(2)Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

Pasal 3

(1)Sekretariat Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.
(2)Sekretariat Jenderal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai memberikan dukungan administrasi dan operasional kepada Bawaslu. tugas teknis

Pasal 5

PRES IDEN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi :

a.penJrusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu;
b.pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
c.pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penang€rnan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupate n / Kota;
e.pelaksanaan pen5rusunan peraturan perundang_ undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;
f.pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penJrusunan laporan kegiatan Bawaslu;
g.koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu. PRES IDEN

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal S, Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai wewenang:

a.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu;
b.mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu;
c.mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
d.melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 7

(1)sekretariat Jenderal dibantu oleh 2 (dua) Deputi dan I (satu) Inspektorat Utama. (21 Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Deputi Bidang Administrasi; dan
2. b.Deputi Bidang Dukungan Teknis.

Pasal 8

(1)Deputi Bidang Administrasi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.
(2)Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 9

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu.

Pasal 10

PRES IDEN

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020