DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2018

Nomor: 69
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kebijakan di bidang perindustrian yang komprehensif, terintegrasi, dan kompetitif perlu mengubah organisasi Kementerian Perindustrian yang telah dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian ;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2.Undang-Undang PRES I DEN Menetapkan
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20Og tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor L66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a916l;
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OI4 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 4, Tambahan Lemberran Negara Republik Indonesia Nomor Sa92l;
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 54); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian perindustrian (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 5a) diubah sebagai berikut:

l.Di antara huruf d dan huruf e pasal 3 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf dl, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian perindustrian menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan . .
a.perulmusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan keda sarna, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri; d.pelaksanaan... PRES I DEN -+-
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian; d 1 . pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
e.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
f.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; dan
h.pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perindustrian.
1. 2.Ketentuan huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf I Pasal 4 diubah dan ketentuan Pasal 4 huruf f dihapus serta di antara huruf i dan huruf j Pasal 4 disisipkan I (satu) huruf, yakni huruf i1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Perindustrian terdiri atas:

a.SekretariatJenderal;
b.Direktorat Jenderal Industri Agro;
c.Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
d.Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
e.Direktorat PRES IDEN
e.Direktorat Jenderal lndustri Kecil, Menengah, dan Aneka;
f.dihapus;
g.Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional;
h.Inspektorat Jenderal;
i.Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; il. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
j.Staf Ahli Bidang Pendalaman, penguatan, dan Penyebaran Industri;
k.Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi; dan
t.Staf Ahli Bidang Komunikasi.
1. 3.Judul Bagian Keempat BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 12) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dipimpin oleh Direktur Jenderal.

5.Ketentuan. . . PRES I DEN
5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan stmktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.

6.Ketentuan Pasal 13 sebagai berikut: diubah, sehingga berbunyi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki; b.pelaksana€rn... PRES IDEN 7-
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri .keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
c.pen)rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hdau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
d.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
e.pelaksanaan. PRES IDEN
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi induski, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
f.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 7.Judul Bagian Keenam BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 8.Ketentuan Pasal LZ diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dipimpin oleh Direktur Jenderal.

9.Ketentuan PRES IDEN
9.Ketentuan Pasal 18 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi

Pasal 18

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk pembangunan dan pemberdayaarL, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

10.Ketentuan Pasal L9 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

a.perumusa.n kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembang.rn iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan induski hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembErngan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
b.pelaksanaan PRES I DEN
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecit dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil industri menengah, dan industri aneka; penJrusun€rn norna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecit dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka; c d.pelaksanaan... PRES IDEN
d.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
f.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 1 1. Bagian . . -t2- I 1. Bagian Ketujuh BAB II dihapus.
1. 12.Pasal 20 dihapus.
2. 13.Pasal 21 dihapus
3. 14.Pasal 22 dihapus.
4. 15.Judul Bagian Kedelapan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5. 16.Ketentuan Pasal 23 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi

Pasal 23

(1)Direktorat Jenderal Ketahanan, perwilayahan, dan Akses Industri Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Ketahanan, perwilayahan, dan Akses Industri Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

17.Ketentuan Pasal 24 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi Pasa] 24 Direktorat Jenderal Ketahanan, perwilayahan, dan Akses Industri Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional.
18.Ketentuan PRES IDEN
18.Ketentuan Pasal 25 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri I nternasional menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
c.penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
d.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
f.pelaksanaan PRES I DEN
f.pelaksanaan adrninistrasi Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. L9. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c pasal 3l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kebijakan di bidang perindustrian yang komprehensif, terintegrasi, dan kompetitif perlu mengubah organisasi Kementerian Perindustrian yang telah dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian ;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2.Undang-Undang PRES I DEN Menetapkan
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20Og tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor L66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a916l;
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OI4 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 4, Tambahan Lemberran Negara Republik Indonesia Nomor Sa92l;
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 54); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian perindustrian (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 5a) diubah sebagai berikut:

l.Di antara huruf d dan huruf e pasal 3 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf dl, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian perindustrian menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan . .
a.perulmusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan keda sarna, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri; d.pelaksanaan... PRES I DEN -+-
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian; d 1 . pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
e.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
f.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; dan
h.pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perindustrian.
1. 2.Ketentuan huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf I Pasal 4 diubah dan ketentuan Pasal 4 huruf f dihapus serta di antara huruf i dan huruf j Pasal 4 disisipkan I (satu) huruf, yakni huruf i1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Perindustrian terdiri atas:

a.SekretariatJenderal;
b.Direktorat Jenderal Industri Agro;
c.Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
d.Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
e.Direktorat PRES IDEN
e.Direktorat Jenderal lndustri Kecil, Menengah, dan Aneka;
f.dihapus;
g.Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional;
h.Inspektorat Jenderal;
i.Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; il. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
j.Staf Ahli Bidang Pendalaman, penguatan, dan Penyebaran Industri;
k.Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi; dan
t.Staf Ahli Bidang Komunikasi.
1. 3.Judul Bagian Keempat BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 12) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dipimpin oleh Direktur Jenderal.

5.Ketentuan. . . PRES I DEN
5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

6.Ketentuan Pasal 13 sebagai berikut: diubah, sehingga berbunyi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki; b.pelaksana€rn... PRES IDEN 7-
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri .keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
c.pen)rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hdau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
d.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
e.pelaksanaan. PRES IDEN
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi induski, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
f.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 7.Judul Bagian Keenam BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 8.Ketentuan Pasal LZ diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dipimpin oleh Direktur Jenderal.

9.Ketentuan PRES IDEN
9.Ketentuan Pasal 18 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi

Pasal 18

10.Ketentuan Pasal L9 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

a.perumusa.n kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembang.rn iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan induski hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembErngan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
b.pelaksanaan PRES I DEN
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecit dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil industri menengah, dan industri aneka; penJrusun€rn norna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecit dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka; c d.pelaksanaan... PRES IDEN
d.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka;
f.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 1 1. Bagian . . -t2- I 1. Bagian Ketujuh BAB II dihapus.
1. 12.Pasal 20 dihapus.
2. 13.Pasal 21 dihapus
3. 14.Pasal 22 dihapus.
4. 15.Judul Bagian Kedelapan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5. 16.Ketentuan Pasal 23 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi

Pasal 23

(1)Direktorat Jenderal Ketahanan, perwilayahan, dan Akses Industri Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Ketahanan, perwilayahan, dan Akses Industri Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

17.Ketentuan Pasal 24 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi Pasa] 24 Direktorat Jenderal Ketahanan, perwilayahan, dan Akses Industri Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional.
18.Ketentuan PRES IDEN
18.Ketentuan Pasal 25 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri I nternasional menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
c.penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
d.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;
f.pelaksanaan PRES I DEN
f.pelaksanaan adrninistrasi Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. L9. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c pasal 3l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020