Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2018
- Nomor
- 69
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian ;
Mengingat
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian perindustrian (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 5a) diubah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian perindustrian menyelenggarakan fungsi :
d.pelaksanaan... PRES I DEN -+-
d 1 . pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
Kementerian Perindustrian terdiri atas:
il. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
Bagian Keempat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
12) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dipimpin oleh Direktur Jenderal.
PRES I DEN
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan stmktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.
diubah, sehingga berbunyi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyelenggarakan fungsi:
b.pelaksana€rn... PRES IDEN 7-
PRES IDEN
Bagian Keenam Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
diubah sehingga berbunyi
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk pembangunan dan pemberdayaarL, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.
diubah sehingga berbunyi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:
penJrusun€rn norna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecit dan industri menengah, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka; c d.pelaksanaan... PRES IDEN
1 1. Bagian . . -t2- I 1. Bagian Ketujuh BAB II dihapus.
Bagian Kedelapan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional
diubah sehingga berbunyi
(21 Direktorat Jenderal Ketahanan, perwilayahan, dan Akses Industri Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.
diubah sehingga berbunyi Pasa] 24 Direktorat Jenderal Ketahanan, perwilayahan, dan Akses Industri Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional.
diubah sehingga berbunyi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri I nternasional menyelenggarakan fungsi :
L9. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c pasal 3l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)