Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubUk Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan An^aran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 401); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. jdih.kemenperin.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrigin Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 401) diubah sebagai berikut:
Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian meliputi:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenperin.go.id - 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2020 MENTERI PERINDUSTRIAN ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Marat 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 206 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum, Feby Setyo Hariyono jdih.kemenperin.go.id 5 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BAB I PENDAHULUAN
Dalam rangka mencapai fungsi APBN tersebut, pemerintah menyusun sejumlah program keija yang dilaksanakan oleh kementerian negara/Iembaga dalam bentuk Anggaran Belanja Negara. Untuk memaksimalkan fungsi APBN, maka realisasi anggaran hgirus terserap secara optimal, penyerapan anggaran hams sesegera mungkin sehingga fungsi APBN dapat segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas khususnya sektor industri. Penyerapan anggaran sampai dengan saat ini mempunyai pola penyerapan yang rendah tentu akan mempengamhi pelaksanaan program pemerintah dalam melaksanakan alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional, menciptakan dan memperluas lapangan keija, mengurangi kemiskinan, dan pembsingunan yang berwawasan lingkungan. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi APBN pada Kementerian Perindustrian sesuai tahapan pencapaian yang telah direncanakan. jdih.kemenperin.go.id diperlukan suatu pedoman pengelolaan anggaran bagi Satker di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah agar pengelolaan anggaran Kementerian Perindustrian dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, tertib administrasi, efektif, dan efisien.
jdih.kemenperin.go.id
V. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran UP. jdih.kemenperin.go.id
X. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
aa. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP. bb. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disebut BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. cc. Rekening Penerimaan adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker. dd. Rekening Pengeluaran adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker. ee. Rekening Lainnya adalah rekening giro atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satker. ff. Peijalanan Dinas Dalam Negeri adalah peijalanan ke luar tempat kedudukan yang dUakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. jdih.kemenperin.go.id gg. Peijalanan Dinas Luar Negeri adalah peijalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk peijalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara. hh. Surat Peijalanan Dinas yang selanjutnya disin^sat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan peijalanan dinas bagi pejabat negara, PNS, pegawai tidak tetap, dan pihsik lain. ii. Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kegiatan dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. jj. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian keija yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. kk. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secsira tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
mm.Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA. nn. Kartu Kredit Pemerintah yang selanjutnya disebut KKP adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit KKP, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. jdih.kemenperin.go.id 11 - oo. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemegang KKP adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan KKP berdasarkan penetapan oleh KPA. pp. Administrator Kartu Kredit Pemerintah yang selanjutnya disebut Administrator KKP adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipd, atau pegawai lainnya untuk melakukan tugas tertentu terkait dengan penggunaan KKP berdasarkan penetapan oleh KPA.
4916);
jdih.kemenperin.go.id BAB II ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN Pengelola anggaran di bngkungan Kementerian Perindustrian terdiri atas:
Pengelola anggaran merupakan entitas yang terlibat dalam pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penjelasan mengenai pengelola anggaran sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:
Menteri Perindustrian selaku PA berwenang:
Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat ex- qfficio. Dalam hal Kepala Satker berstatus bukan PNS, penunjukkan Kepala Satker sebagai KPA dilakukan PA setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kewenangan PA untuk menetapkan pejabat perbendaharaan negara lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b dilimpahkan kepada KPA. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat perbendaharaan negara lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPA dapat merangkap jabatan sebagai PPK atau PPSPM dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji {check and balance). jdih.kemenperin.go.id - 13
1) tidak teralokasi anggaran untuk program yang sama pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau 2) PNS yang ditunjuk sebagai KPA tidak lagi menjabat sebagai kepala Satker.
1) men3msun DIPA; 2) menetapkan PPK; 3) menetapkan PPSPM; 4) menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuanggin; 5) menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 6) memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; 7) mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 8) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negaira; 9) melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara; jdih.kemenperin.go.id - 14 10) melaksanakan kewenangan KPA dalam penggunaan dan pembayaran KKP; dan 11) menyusun laporan keuangan dan kineija atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1) 1 (satu) atau lebih PPK; dan 2) 1 (satu) PPSPM;
1) Satker eselon I, menetapkan setiap pejabat eselon II sebagai PPK untuk kegiatan masing-masing; 2) Satker eselon II, menetapkan paling rendah pejabat eselon III sebagai PPK; dan 3) Satker eselon III atau unit pendidikan, menetapkan paling rendah pejabat eselon IV sebagai PPK.
I. Dalam hal KPA pada Satker eselon I membutuhkan lebih dari 1 (satu) PPK untuk 1 (satu) kegiatan, KPA dapat menetapkan paling rendah pejabat eselon III sebagai PPK.
1) mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 2) merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; 3) men3aisun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4) melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran [output) yang ditetapkan dalam DIPA; 5) melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan peijanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran jdih.kemenperin.go.id atas beban APBN sesuai dengan keluaran (outputj yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; 6) merumusksin kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran {output^ yang ditetapkan dalam DIPA; dan 7) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan,
1) Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker; 2) PPSPM disertai dengan spesimen tanda tangan PPK; dan 3) PPK.
PPK dan PPSPM yang penetapannya berakhir harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjadi PPK atau PPSPM.
jdih.kemenperin.go.id
1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; 2) menetapkan harga perkiraan sendiri; 3) menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa; 4) membuat, menandatangani, dan melaksanakan peijanjian/ kontrak dengan penyedia barang/jasa; 5) melaksanakan kegiatan swakelola; 6) memberitahukan kepada Kuasa BUN atas peijanjian/kontrak yang dilakukan; 7) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 8) menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; 9) membuat dan menandatangani SPP; 10) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; 11) menyerahkan basil pekeijaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahem; 12) men3dmpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; 13) melaksanakan kewenangan PPK dalam penggunaan dan pembayaran KKP; dan 14) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
1) menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya; 2) menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP; dan 3) mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA. jdih.kemenperin.go.id
1) menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau 2) menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayargin belanja pegawai.
1) menguji syarat-syarat kebenaran dan keabsahan jaminan uang muka; dan 2) menguji tagihan uang muka berupa besaran uang muka yang dapat dibayarkan sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
1) pelaksanaan kegiatan; 2) penyelesaian kegiatan; dan 3) penyelesaian tagihan kepada negara.
1) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 2) memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; 3) mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; 4) memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; 5) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa; dan 6) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,GO (dua ratus juta rupiah).
jdih.kemenperin.go.id 18- 1) mobilisasi alat dan tenaga keija; 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau 3) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9), PPK menguji: 1) kelengkapan dokumen tagihan; 2) kebenaran perhitungan tagihan; 3) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; 4) kesesuaian spesiflkasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam peijanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa; 5) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen peijanjian/kontrak; 6) kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan 7) ketepatan jangka waktu penyelesaian pekeijaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barsmg/jasa dengan dokumen peijanjian/kontrak.
1) peijanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani; 2) tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa; 3) tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP; dan 4) jangka waktu penyelesaian tagihan.
jdih.kemenperin.go.id
1) melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; 2) melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur; 3) memproses pembuatan daftar gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang duka wafat/tewas, terusan penghasdan/gaji, uang muka gaji, uang lembur, Uang Makan, honorarium, vakasi, dan pembuatan daftar permintaan perhitungan belanja pegawai lainnya; 4) memproses pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran; 5) memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap teijadi perubahan susunan keluarga; 6) menyampaikan daftar permintaan belanja pegawai, arsip data komputer perubahan data pegawai, arsip data komputer belanja pegawai, daftar perubahan data pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK; 7) mencetak kartu pengawasan belanja pegawai perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungsin dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.
1) menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; 2) menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; jdih.kemenperin.go.id 20- 3) membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; 4) menerbitkan SPM untuk disampaikan kepada KPPN yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran/kelengkapan dokumen lainnya; 5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; 6) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan 7) meleiksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
1) kelengkapan dokumen pendukung SPP; 2) kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK; 3) kebenaran pengisian format SPP; 4) kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DlPA/POK/rencana keija anggaran Satker; 5) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/rencana keija anggaran Satker; 6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; 7) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; 8) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan peijanjian/kontrak/keputusan; 9) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; 10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan 11) kesesuaian prestasi pekeijaan dengan ketentuan pembayaran dalam peijanjian/kontrak. jdih.kemenperin.go.id
1) mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA; 2) menandatangani SPM; dan 3) memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada arsip data komputer SPM.
1) kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya; dan 2) ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.
1) jumlah SPP yang diterima; 2) jumlah SPM yang diterbitkan; dan 3) jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM.
1) 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan; dan 2) 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran.
jdih.kemenperin.go.id
1) PPSPM; dan 2) PPK.
1) menerima setoran dari pengguna layanan; jdih.kemenperin.go.id - 23 2) menyetorkan seluruh PNBP yang telah dipungut/ diterimanya ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (kecuali pada Satker Badan Layanan Umum (BLU)); 3) menatausahakan transaksi dan dokumen/bukti-bukti PNBP; 4) membukukan transaksi PNBP; 5) mengelola rekening Bendahara Penerimaan; 6) membuat berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi Bendahara Penerimaan; 7) men3aisun laporan pertan^;ungjawaban Bendahara Penerimaan; 8) mengelola dana operasional Badan Layanan Umum khusus bendahara BLU; dan 9) mengelola dana pengelolaan kas Badan Layanan Umum khusus Bendahara BLU.
1) uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan 2) uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.
1) menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; 2) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; 3) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 4) melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya; 5) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; 6) mengelola rekening tempat penyimpanan UP; jdih.kemenperin.go.id - 24 7) melaksanakan kewenangan Bendahara Pengeluaran dalam penggunaan dan pembayaran KKP; dan 8) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; 2) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: a) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; b) nilai tagihan yang hams dibayar; c) jadwal waktu pembayaran; dan d) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 3) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesiflkasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen peijanjian/kontrak; dan 4) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
1) menerima dan men5dmpan UP; 2) melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP; 3) melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK; jdih.kemenperin.go.id 4) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 5) melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara; 6) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; 7) menatausahakan transaksi UP; 8) menyelenggarsikan pembukuan transaksi UP; dan 9) mengelola rekening tempat penyimpanan UP. V. BPP melakukan pembayaran atas UP yang dikelola sesuai pengujian sebagaimana yang dilakukan Bendahara Pengeluaran.
X. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh BPP dan PPK serta disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat 5 (hma) hari keija bulan berikutnya dengan melampirkan salinan rekening koran untuk bulan berkenaan.
1) Bendahara hams menatausahakan selumh uang/surat berharga yang dikelolanya. 2) Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN. 3) Dalam rangka pendebitan rekening Bendahara Penerimaan, pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening di bank umum adalah pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara dan Bendahara Penerimaan. 4) Dalam rangka pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran/BPP, pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening di bank umum adalah KPA/PPK atas nama KPA dan Bendahara Pengeluaran/BPP. 5) Bendahara Penerimaan menatausahakan semua uang yang dikelolanya baik yang sudah menjadi penerimaan negara maupun yang belum menjadi penerimaan negara. jdih.kemenperin.go.id 6) Penerimaan negara tidak dapat digunakan secara langsung untuk pengeluaran, kecuali diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 7) Bendahara Penerimaan dilarang menerima secara langsung setoran dari wajib setor, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur secara khusus dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 8) Dalam hal Bendahara Penerimaan menerima secara langsung penerimaan tertentu dari wajib setor, Bendahara Penerimaan wajib: a) membuat dan menyampaikan surat bukti setor lembar ke-1 kepada penyetor dan lembar ke-2 sebagai bukti pembukuan bendahara; dan b) menyetor seluruh penerimaannya ke kas neggira paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari keija sejak diterimanya penerimaan tersebut, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang penyetorannya diatur secara khusus. 9) Dalam hal terdapat penerimaan yang penyetorannya diatur secara khusus, Bendahara Penerimaan wajib menyimpan uang yang diterimanya dalam rekening yang telah mendapat persetujuan Kuasa BUN. 10) Penyetoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan secara berkala dalam hal: a) layanan bank persepsi yang sekota Bendahara Penerimaan tidak tersedia; b) kondisi geografis Satker yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari; c) jarak tempuh antara lokasi bank persepsi dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan melampaui waktu 2(dua)jam; dan/atau d) biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh. Penyetoran secara berkala sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 11) Jenis-jenis uang/surat berharga yang harus ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP meliputi: jdih.kemenperin.go.id a) UP; b) uang yang berasal dari kas negara melalui SPM LS Bendahara; c) uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut; d) uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara; dan e) uang lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan boleh dikelola oleh bendahara. Uang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) wajib disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun dan dengan alasan apapun. 12) Bendahara Pengeluaran menerima UP/TUP/GUP dari Kuasa BUN untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor sehari-hari. 13) Bendahara Pengeluaran dapat menyalurkan dana UP/TUP dan/atau uang dari SPM LS Bendahara kepada BPP. 14) Bendahara Pengeluaran hams menyampaikan daftar rincian jumlah UP yang dikelola oleh masing-masing BPP pada saat pengajuan SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP ke KPPN. 15) Untuk memperlancar proses pembayaran, Bendahara Pengeluaran/BPP dapat menyimpan dana UP/TUP yang diterimanya dalam brankas sesu£u dengan ketentuan. 16) Bendahara Pengeluaran/BPP hams men5dmpan sisa uang UP/TUP selain kebutuhan untuk BPP pada rekening Satker. 17) Pada setiap akhir hari keija, uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta mpiah). 18) Dalam hal uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta mpiah) Bendahara Pengeluaran/BPP membuat berita acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan PPK. jdih.kemenperin.go.id - 28 19) Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP hams menyetorkan selumh sisa UP/TUP kepada Bendahara Pengeluaran.
1) Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap selumh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada satker. 2) Pembukuan bendahara terdiri dari buku kas umum, buku- buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran. 3) Bendahara Penerimaan segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum sebelum dibukukan dalam buku-buku pembantu. 4) Bendahara Pengeluaran segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum sebelum dibukukan dalam buku-buku pembantu. 5) Dalam bal Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada BPP, Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan buku pembantu BPP. 6) Dalam bal Bendahara Pengeluaran menyampaikan uang muka keija {vouchei), Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan buku pembantu uang muka (voucher).
1) mengoordinasikan komponen kegiatan; 2) membantu PPK dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan; 3) berkoordinasi dengan BPP dalam bal permintaan uang muka keija kepada Bendahara Pengeluaran; 4) memberikan fiat/paraf terhadap bukti pengeluaran sebelum ditandatangani oleh PPK; dan 5) membantu PPK dalam penyusunan laporan dan rencana keija.
jdih.kemenperin.go.id -29 1) melaksanakan komponen kegiatan dan meyelesaikan pertanggungjawaban an^aran yang menjadi tanggung jawabnya; 2) men3msun rencana operasional komponen kegiatan dan rencana penarikan anggaran setiap bulan; 3) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan komponen kegiatan dan menyusun laporan; dan 4) mengajukan usulan uang muka keija. jdih.kemenperin.go.id BABIII PENGELOLAAN REKENING SATUAN KERJA Rekening milik Satker dikelompokkan menjadi:
Kewenangan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud di atas berada pada Menteri Perindustrian dan dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kewenanggin pengelolaan rekening meliputi:
Penjelasan mengenai pengelolaan rekening sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:
1) tujuan penggunaan rekening; 2) sumber dana; 3) mekanisme penyaluran dana; dan 4) perlakukan terhadap bunga/nisbah dan/atau jasa giro.
jdih.kemenperin.go.id 31 -
1) layanan perbankan secara elektronik yang bempa internet banking dan kartu debit; atau jdih.kemenperin.go.id 2) cek/bilyet giro.
jdih.kemenperin.go.id - 33
jdih.kemenperin.go.id BAB IV UANG MAKAN DAN KERJA LEMBUR Uang Makan merupakan uang yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai ASN. Uang Makan diberikan berdasarkan daftar hadir pada hari keija dalam 1 (satu) bulan. Bessiran Uang Makan yang diberikan per hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya. Keija lembur adalah segala pekeijaan yang hams dilakukan oleh PNS, pegawai non-ASN, satuan pengaman, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti pada waktu-waktu tertentu di luar waktu keija sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi pemerintah, dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas kedinasan dan/atau mendukung kegiatan operasional yang mendesak. Kerja lembur dapat dilaksanakan atas perintah KPA/PPK/kepala Satker, Perintah dikeluarkan oleh KPA/PPK/kepala Satker dalam bentuk surat perintah keija lembur. Penjelasan mengenai Uang Makan dan keija lembur sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:
1) tidak hadir keija; 2) sedang melaksanakan peijalanan dinas; 3) sedang melaksanakan cuti; 4) sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau 5) diperbantukan atau dipekeijakan di luar Kementerian Perindustrian.
jdih.kemenperin.go.id
1) Pegawai ASN golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sebesar 15%(lima belas persen); dan 2) Pegawai ASN golongan 111 dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sebesar 5%(hma persen).
1) pegawai non-ASN yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang; dan 2) satuan pengaman, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang: a) pengangkatannya berdasarkan peijanjian keija/kontrak keija antara satuan pengaman, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan KPA/PPK/kepala Satker; dan b) tercantum dalam peijanjian keija/kontrak keija. jdih.kemenperin.go.id
jdih.kemenperin.go.id BAB V PERJALANAN DINAS Peijalanan dinas terdiri atas:
Peijalanan dinas sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan oleh pejabat negara, PNS, pegawai tidak tetap, dan pihak lain. Peijalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
Penjelasan mengenai peijalanan dinas sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:
1) Peijalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi: a) peijalanan dinasjabatan yang melewati batas kota; dan b) peijalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota. 2) Batas kota sebagaimana dimaksud pada singka 1) huruf a) khusus untuk Provinsi DKl Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. 3) Peijalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) terdiri atas: a) Peijalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)jam; dan b) Peijalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8(delapan)jam. jdih.kemenperin.go.id 4) Peijalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka: a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; c) pengumandahan (detasering); d) menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e) menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; g) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; h) mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; i) mengikuti pendidikan dan pelatihan; j) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan peijalanan dinas; atau k) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. 5) Peijalanan Dinas Jabatan dilaksanakan berdasarkan perintah atasan pelaksana peijalanan dinas yang tertuang dalam surat tugas. Surat tu^s diterbitkan oleh: a) kepala Satker untuk Peijalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada Satker berkenaan; b) atasan langsung kepala Satker untuk Peijalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala Satker; c) pejabat eselon II untuk Peijalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon 11/setingkat unit eselon 11 berkenaan; atau jdih.kemenperin.go.id d) menteri/pejabat eselon I untuk Peijalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh menteri/pejabat eselon 1/ pejabat eselon 11. Kewenangan penerbitan surat tugas dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. 6) Surat tugas paling sedikit mencantumkan: a) pemberi tugas; b) pelaksana tugas; c) waktu pelaksanaan tugas; dan d) tempat pelaksanaan tugas. 7) Dalam hal berdasarkan surat tugas, dilakukan: a) Peijalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota; atau b) Peijalanan Dinas Jabatan yang dilakukan di dalam kota lebih dari 8(delapan)jam, surat tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD. 8) Peijalanan Dinas Jabatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD, namun tetap mencantumkan pembebanan biaya peijalanan dinas dalam surat tugas. 9) Penerbitan SPD dilakukan secara online melalui portal intranet(https://intranet kemenperin.go.id\. Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya peijalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Peijalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan peijalanan dinas. 10) Peijalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen: a) uang harian, yang terdiri atas:
b) biaya transpor, yang terdiri atas:
c) biaya penginapan yaitu biaya yang diperlukan untuk menginap:
Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya dan dibayarkan secara lumpsum. d) uang representasi; e) sewa kendaraan dalam kota; dan/atau f) biaya menjemput/mengantarjenazah. 11) Uang representasi dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II selama melakukan peijalanan dinas. 12) Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. 13) Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah. 14) Komponen biaya Peijalanan Dinas Jabatan dicantumkan pada rincian biaya peijalanan dinas yang dicetak secara online melalui portal intranet (https://intranet,kemenperin.go.id). 15) Biaya Peijalsinan Dinas Jabatan digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: a) tingkat A untuk Menteri dan Wakil Menteri, pejabat eselon I, serta pejabat lainnya yang setara; b) tingkat B untuk pejabat negara lainnya, pejabat eselon II, dan pejabat lainnya yang setara; dan jdih.kemenperin.go.id c) tingkat C untuk pejabat eselon III/PNS golongan IV, pejabat eselon IV/PNS golongan 111, PNS golongan 11 dan 1. Rincian biaya peijalanan dinas dan fasilitas transport untuk setiap tingkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peijalanan Dinas Dedam Negeri. 16) Penyetaraan golongan/tingkat biaya peijalanan dinas untuk pegawai tidak tetap di lingkungan Kementerian Perindustrian diatur sebagai berikut: a) pegawai tidak tetap dengan pendidikan setingkat saijana muda (D3) ke bawah disetarakan dengan PNS golongan 11; b) pegawai tidak tetap dengan pendidikan setingkat saijana (strata 1 atau D4) disetarakan dengan PNS golongan 111; c) pegawai tidak tetap dengan pendidikan magister (strata 11) dan doktor (strata 111) disetarakan dengan PNS golongan IV; 17) Peijalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dilaksanakan dengan biaya Peijalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara. Dalam hal biaya Peijalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Peijalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DlPA Satker pelaksana SPD. Panitia penyelenggara harus menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Peijalanan Dinas Jabatan dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya. Rincian biaya Peijalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya. 18) Dalam hal Peijalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan jdih.kemenperin.go.id 42 - mengenai standar biaya, pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. 19) Biaya Peijalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum peijalanan dinasjabatan dilaksanakan. Dalam hal Peijalanan Dinas Jabatan hams segera dilaksanakan, biaya peijalanan dinas dapat dibayarkan setelah peijalanan dinas selesai. 20) Dalam hal jumlah hari Peijalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen bempa: a) surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau b) surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. Berdasarkan dokumen tersebut di atas, PPK membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DIPA Satker. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota, tidak dapat dipertimbangkan untuk Peijalanan Dinas Jabatan yang tercantum pada angka 4) humf e) sampai dengan bumf k). 21) Dalam hal jumlah hari peijalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD hams mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PPK. Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam jdih.kemenperin.go.id kota tidak berlaku untuk Peijalanan Dinas Jabatan dalam rangka menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang menin^al dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. 22) Biaya Peijalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DIPA Satker penerbit SPD.
1) Peijalanan Dinas Pindah dilakukan oleh pelaksana SPD berdasarkan surat keputusan pindah. 2) Surat keputusan pindah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Surat keputusan pindah menjadi dasar diterbitkannya SPD. 4) Penerbitan SPD dilakukan secara online melalui portal intranet {https://intranetkemenperin.go.id). 5) Peijalanan Dinas Pindah dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPD beserta keluarga yang sah dalam rangka: a) pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah; b) pemulangan pejabat negara/PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap; c) pemulangan kelusirga yang sah dari pejabat negara/PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; d) pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa keijanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam peijanjian keija; e) pemulangan keluarga yang sah dari pegawai tidak tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam peijanjian keija; atau jdih.kemenperin.go.id f) pengembalian pejabat negara/PNS yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekeijakan kembali. 6) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada angak 5) terdiri dari: a) isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku; b) anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tin^ 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pemah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c) anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum ysing berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; d) anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan ansik angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25(dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. 7) Selain keluarga yang sah, bagi PNS paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang. Pembantu rumah tangga diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk PNS golongan 1. 8) Biaya Peijalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut: a) biaya transpor pegawai; b) biaya transpor keluarga; c) biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau d) uang harian. 9) Biaya Peijalanan Dinas Pindah dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya. jdih.kemenperin.go.id 10) Komponen Biaya Peijalanan Dinas Pindah dicantumkan pada rincian biaya peijalanan dinas yang dicetak secara online melalui portal intranet {https://intranet.kemenperin.go.id). 11) Penggolongan tingkat biaya Peijalanan Dinas Pindah mengacu pada ketentuan tin^atan Biaya Peijalanan Dinas Jabatan. 12) Biaya yang diberikan untuk Peijalanan Dinas Pindah yang tercantum pada angka 5) huruf a), huruf b), huruf d), dan huruf f) sebagai berikut: a) biaya transpor pegawai; b) biaya transpor keluarga yang sah; c) uang harian; dan/atau d) biaya pengepakan dan angkutan barang. 13) Biaya yang diberikan untuk Peijalanan Dinas Pindah yang tercantum pada angka 5) huruf c) dan huruf e) sebagai berikut: a) biaya transpor keluarga; b) uang harian; dan/atau c) biaya pengepakan dan angkutan barang. 14) Uang harian untuk Peijalanan Dinas Pindah yang tercantum pada angka 5) huruf d) diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut: a) selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang bam; b) paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal peijalanan tidak dapat dilakukan langsung; c) sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam peijalanan dinas pindah, satu dan lain hal menumt keputusan KPA; atau d) sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan peijalanan dinas pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan surat tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara. jdih.kemenperin.go.id 46 - 15) Peijalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya peijalanan dinas. 16) Biaya peijalanan dinas pindah dibebankan pada DIPA Satker yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.
1) Pembayaran biaya Peijalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme LS. 2) Pembayaran biaya peijalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran. 3) Pemberian uang muka dilakukan dengan berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dan melampirkan dokumen sebagai berikut: a) surat tugas atau surat keputusan pindah; b) fotokopi SPD; c) kuitansi tanda terima uang muka; dan d) rincian perkiraan biaya peijalanan dinas. 4) Pembayaran biaya peijalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui: a) perikatan dengan penyediajasa; b) Bendahara Pengeluaran; atau c) pelaksana SPD. 5) Peijalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyediajasa meliputi: a) peijalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan b) peijalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. Penyedia jasa dapat berupa event organizer, biro jasa peijalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan. Penetapan penyedia jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. jdih.kemenperin.go.id 47- Komponen biaya peijalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan. 6) Pembayaran biaya Peijalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari kas negara ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau pelaksana SPD. 7) Dalam hal biaya Peijalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPD melebihi biaya Peijalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya tersebut hams disetor ke kas negara melalui PPK. Penyetoran kelebihan pembayaran dilakukan dengan: a) menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran beijalan; atau b) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu. 8) Dalam hal biaya Peijalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPD kurang dari yang sehamsnya, dapat dimintakan kekurangannya. Pembayaran kekurangan biaya peijalanan dinas jabatan dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS. 9) Dalam hal teijadi pembatalan pelaksanaan Peijalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA Satker berkenaan. 10) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA Satker sebagai berikut: a) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau b) sebagian atau selumh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/re/itnd. 11) Dokumen yang hams dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan meliputi: a) surat pemyataan pembatalan tugas peijalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPD, atau paling rendah pejabat eselon II bagi pelaksana SPD di bawah pejabat eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai dengan jdih.kemenperin.go.id ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peijalanan Dinas Dalam Negeri; b) surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan peijalanan dinas jabatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peijalanan Dinas Dalam Negeri; dan c) pemyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK. 12) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Peijalanan Dinas Dalam Negeri kepada pemberi tugas dan biaya peijalanan dinas kepada PPK paling lambat 5(lima) hari keija setelah peijalanan dinas dilaksanakan. 13) Pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas jabatan dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa: a) surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD; b) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan peijalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan peijalanan dinas; c) tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d) daftar pengeluaran riil; e) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan f) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Peijalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil. 14) Pertanggungjawaban biaya Peijalanan Dinas Pindah dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa: a) fotokopi surat keputusan pindah; b) SPD ysing telah ditandatangani pihak yang berwenang; c) kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian; jdih.kemenperin.go.id 49 - d) kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan e) kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang. 15) Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenamya {mark up), dan/atau peijalanan dinas rgingkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban peijalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas selumh tindakan yang dilakukan.
1) Peijalanan Dinas Jabatan meliputi: a) Peijalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh pelaksana SPD di lingkup Kementerian Perindustrian atas beban anggaran Kementerian Perindustrian; dan/atau b) Peijalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh pelaksana SPD di luar lingkup Kementerian Perindustrian atas beban angggiran Kementerian Perindustrian. 2) Pelaksanaan Peijalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai dengan target kineija Kementerian Perindustrian. 3) Peijalanan Dinas Jabatan terdiri atas: a) peijalanan dinas dari tempat bertolak di dalam negeri ke 1 (satu) atau lebih tempat tujuan di luar negeri dan kembali ke tempat bertolak di dalam negeri; b) peijalanan dinas dari tempat kedudukan di luar negeri ke tempat tujuan di luar negeri lainnya dan kembali ke tempat kedudukan di luar negeri; c) peijalanan dinas dari tempat kedudukan di luar negeri ke tempat tujuan di dgilam negeri dan kembali ke tempat kedudukan di luar negeri; atau d) peijalanan dinas dari tempat kedudukan di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri dilanjutkan ke tempat jdih.kemenperin.go.id tujuan di luar negeri lainnya dan kembali ke tempat kedudukan di luar negeri. 4) Peijalanan dinasjabatan dilakukan untuk keperluan: a) melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat S1/S2/S3 dan post doctoral; c) mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian; d) menjemput atau mengantar jenazah pejabat negara dan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara; e) mengikuti kegiatan magang di luar negeri; f) melaksanakan pengumandahan (detasering); g) mengikuti konferensi/sidang intemasional, semingu-, lokakaiya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis; h) mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; atau i) mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat(short course), penelitian, atau kegiatan sejenis. 5) Pelaksana SPD yang akan melakukan Peijaleman Dinas Jabatan hams mendapat surat tugas dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari Menteri Perindustrian. 6) Surat tugas paling sedikit mencantumkan: a) pemberi tugas; b) pelaksana tugas; c) uraian tugas; d) sumber pembiayaan; e) waktu peijalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang; f) waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas; g) tempat pelaksanaan tugas; h) target kineija atau basil yang akan dicapai; dan jdih.kemenperin.go.id - 51 i) kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit surat tugas. 7) Wsiktu peijalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf e) meliputi: a) waktu yang digunakan oleh moda transportasi; b) waktu transit; dan/atau c) wsiktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/ terminal bus ke tempat tujuan di luar negeri atau tempat tujuan di dalam negeri dan kembali ke tempat bertolak di dalam negeri atau tempat kedudukan di luar negeri. Lamanya waktu transit dihitung sebagai waktu peijalanan apabila diperlukan transit. Perhitungan waktu peijalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagaimana tersebut di atas sebagai beiikut: a) lama peijalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat)jam dihitung 1 (satu) hari; b) lama peijalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan)jam dihitung 2(dua) hari; dan c) lama peijalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72(tujuh puluh dua)jam dihitung 3(tiga) hari. 8) Berdasarkan surat tugas, Menteri Perindustrian atau pejabat yang diberikan wewenang mengajukan permohonan izin berupa surat persetujuan kepada Presiden atau pejabat yang ditunjuk untuk Peijalanan Dinas Jabatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat padajabatan. Tata cara pengajuan permohonan izin yang berupa surat persetujuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi Peijalanan Dinas Luar Negeri. 9) Berdasarkan surat tugas dan surat persetujuan, Menteri Perindustrian atau pejabat yang diberikan wewenang mengajukan permohonan paspor dan/atau exit permit atau izin berangkat ke luar negeri kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk melalui Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. jdih.kemenperin.go.id Tata cara pengajuan permohonan paspor dan/atau exit permit atau izin berangkat ke luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengajuan permohonan paspor dan penerbitan izin berangkat ke luar negeri. 10) Berdasarkan surat tugas, surat persetujuan, paspor, dan exit permit atau izin berangkat ke luar negeri, PPK menerbitkan SPD. Dalam hal pelaksana SPD merupakan pihak lain, penerbitan SPD oleh PPK dilakukan berdasarkan surat tugas, surat persetujuan, dan paspor. 11) Dalam penerbitan SPD, PPK menetapkan golongan biaya peijalanan dinas dan klasifikasi moda transportasi sebagai berikut: a) Golongan A, untuk Menteri, Wakil Menteri, pejabat eselon 1, dan pejabat lainnya yang setara; b) Golonggin B, untuk PNS golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, dan pejabat lainnya yang setara; c) Golongan C, untuk PNS golongan 111/c sampai dengan golongan IV/b; dan d) Golongan D, untuk PNS selain yang dimaksud pada golongan B dan golongan C; 12) Penetapan golongan biaya peijalanan dinas untuk pegawai tidak tetap/pihak lain yang melakukan peijalanan dinas untuk kepentingan negara dapat ditentukan oleh KPA sesuai dengan keahlian/kepatutan tugas yang bersangkutan. 13) Penerbitan SPD dilakukan secara online melalui portal intranet(https://intranetkemenperin.go.id). 14) Biaya Peijalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DIPA Kementerian Perindustrian. 15) Biaya Peijalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen: a) biaya transpor, yang terdiri atas:
b) uang harian, yang terdiri atas:
c) uang representasi; d) biaya asuransi peijalanan; dan/ atau e) biaya pemetian dan angkutan jenazah. 16) Uang harian diberikan juga untuk waktu peijalanan sebagaimana dimaksud pada angka 7) paling tinggi sebesar 40%(empat puluh persen) dari tarif uang harian. 17) Uang harian diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif uang harian dalam hal: a) diperlukan penginapan pada waktu transit yang tidak ditanggung oleh penyedia moda transportasi; dan/atau b) diperlukan penginapan setibanya di tempat tujuan di luar negeri. 18) Uang harian dan biaya penginapan selama di dalam negeri untuk jenis Peijalanan Dinas Jabatan yang tercantum pada angka 3) huruf c) dan huruf d), diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peijalanan Dinas Dalam Negeri. 19) Uang representasi diberikan dan dikuasakan kepada pejabat yang ditugaskan sebagai ketua Misi/Delegasi Republik Indonesia, yang bessirannya ditetapkan sebagai berikut: a) apabila misi/delegasi dipimpin oleh seorang menteri paling tinggi sebesar US$4,000 (empat ribu dollar Amerika Serikat); atau jdih.kemenperin.go.id b) apabila misi/delegasi dipimpin bukan oleh menteri paling tinggi sebesar US$2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat). 20) Biaya asureinsi peijalanan terdiri atas: a) biaya asuransi peijalanan yang menanggung biaya asuransi peijalanan selama dalam moda transportasi yang termasuk dalam harga tiket moda transportasi yang digunakan; b) biaya asuransi peijalanan yang menanggung biaya kesehatan selama melaksanakan tugas peijalanan dinas jabatan; dan c) biaya asuransi peijalanan yang menanggung biaya asuransi peijalanan selama dalam moda transportasi dan biaya kesehatan selama melaksanakan tugas peijalanan dinas jabatan. 21) Biaya asuransi peijalanan sebagaimana dimaksud pada angka 20) huruf a) dapat dibayarkan dengan ketentuan dalam hal biaya asuransi peijalanan menjadi satu kesatuan dalam harga tiket moda transportasi. 22) Biaya asuransi peijalanan sebagaimana dimaksud pada angka 20) huruf b) dapat dibayarkan dengan ketentuan: a) pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di luar negeri serta dibebankan pada APBN; b) sesuai jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas sebagaimana tercantum dalam SPD; dan c) klasifikasi asuransi peijalanan sesuai dengan golongan peijalanan dinas. 23) Biaya asuransi peijalanan sebagaimeina dimaksud pada angka 20) huruf c) dapat dibayarkan dengan ketentuan: a) memenuhi kriteria biaya asuransi peijalanan sebagaimana dimaksud pada angka 21) dan an^a 22); dan b) belum diberikan asuransi peijalanan sebagsdmana dimaksud pada angka 21) dan angka 22). 24) Biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk biaya yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah. jdih.kemenperin.go.id 25) Komponen biaya peijalanan dinas jabatan dicantumkan pada rincian biaya peijalanan dinas yang dicetak secara online melalui portal intranet {https://intranetkemenperin.go.id). Peijalanan Dinas Pindah 1) Peijalanan Dinas Pindah dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah. 2) Surat keputusan pindah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Surat keputusan pindah diterbitkan setelah adanya surat pengangkatan/surat pemberhentian dari Presiden atau Menteri Luar Negeri. 4) Peijalanan Dinas Pindah dilakukan dalam hal; a) pejabat negara, PNS, dan pejabat lainnya melaksanakan tugas tetap dari dalam negeri ke perwakilan; b) pejabat negara, PNS, dan pejabat lainnya melaksanakan tugas tetap dari suatu perwakilan ke perwakilan lainnya; c) pejabat negara, PNS, dan pejabat lainnya telah menyelesaikan tugas tetap dari Perwakilan ke dalam negeri; atau d) keluarga yang sah dari pejabat negara, PNS, dan pejabat lainnya yang meninggal dunia dipulangkan dari tempat tugas yang terakhir di perwakilan ke dalam negeri. 5) Berdasarkan surat keputusan pindah, Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, mengajukan permohonan izin berupa surat persetujuan kepada Presiden atau pejabat yang ditunjuk. 6) Berdasarkan surat keputusan pindah dan surat persetujuan, Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk mengajukan paspor dan/atau exit permit atau izin berangkat ke luar negeri kepada Menteri Luar Negeri. 7) Surat keputusan pindah, paspor, dan exit permit atau izin berangkat ke luar negeri menjadi dasar diterbitkannya SPD. 8) Penerbitan SPD dilakukan secara online melalui portal intranet(https://intranet.kemenperin.go.id). 9) Peijalanan Dinas Pindah dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPD beserta keluarga yang sah dan/atau pengikut. jdih.kemenperin.go.id 10) Keluarga ysing sah terdiri atas: a) istri/suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan; b) anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pemah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan c) anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh hma) tahun, yang menurut surat keterangan dokter menyandang difabel dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. 11) Selain keluarga yang sah, pelaksana SPD diperkenankan membawa 1 (satu) orang nurse/pengasuh anak sebagai pengikut dalam hal pelaksana SPD membawa: a) anak yang masih berusia dibawah 13 (tiga belas) tahun; dan/atau b) anak yang menurut surat keterangan dokter menyandang difabel, Jumlah nurse/pengasuh anak sebagaimana dimaksud pada huruf b) sesuai dengan jumlah anak yang menurut surat keterangan dokter dinyatakan menyandang difabel. 12) Komponen biaya Peijalanan Dinas Pindah meliputi: a) biaya transpor; b) biaya barang pindahan; c) uang harian; dan/atau d) biaya asuransi peijalanan. 13) Pelaksana SPD diberikan biaya Peijalanan Dinas Pindah berupa: a) biaya transpor; b) biaya barang pindahan; c) uang harian; dan d) biaya asuransi peijalanan. 14) Keluarga yang sah dan pengikut diberikan biaya Peijalanan Dinas Pindah berupa: a) biaya transpor; b) biaya barang pindahan; dan jdih.kemenperin.go.id 57- c) biaya asuransi peijalanan, 15) Biaya transpor, diberikan dengan ketentuan: a) pelakssina SPD dan/atau keluarga yang sab dibayarkan sesuai klasifikasi kelas moda transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peijalanan Dinas Luar Negeri; dan b) pengikut dibayarkan sesuai klasifikasi terendah moda transportasi yang digunakan oleh pelaksana SPD. 16) Biaya barang pindahan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya. 17) Uang harian dibayarkan selama 3 (tiga) hari. 18) Biaya asuransi peijalanan merupakan asuransi peijalanan dalam rangka menggunakan moda transportasi yang digunakan atau merupakan bagian dari harga tiket moda transportasi. 19) Komponen biaya Peijalanan Dinas Pindah dibayarkan secara lumpsum. 20) Pengeluaran untuk biaya asuransi peijalanan yang terpisah dari harga tiket moda transportasi ysing digunakan diberikan sesuai biaya riil. 21) Biaya Peijalanan Dinas Pindah dibayarkan sebelum pelaksanaan Peijalanan Dinas Pindah. 22) Peijalanan Dinas Pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya Peijalanan Dinas Pindah.
1) Pembayaran biaya Peijsilanan Dinas Luar Negeri dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. 2) Pembayaran biaya Peijalanan Dinas Luar Negeri dengan mekanisme Pembayaran LS dapat diberikan: a) kepada pelaksana SPD; atau b) melalui Bendahara Pengeluaran. 3) Dalam hal pembayaran biaya Peijalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS, pembayaran dapat dilakukan melalui mekanisme UP. 4) Pembayaran biaya Peijalanan Dinas Luar Negeri dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPD. jdih.kemenperin.go.id 5) Uang muka diberikan berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK. 6) Pemberian uang muka untuk Peijalanan Dinas Jabatan, melampirkan dokumen sebagai berikut: a) surat tugas; b) surat persetujuan; c) fotokopi paspor yang masih berlaku dan fotokopi exit permit atau izin berangkat ke luar negeri; d) fotokopi SPD; e) kuitansi tanda terima uang muka; dan f) rincian perkiraan biaya peijalanan dinas. Dalam hal pelaksana SPD merupakan keluarga yang sah dan/atau pengikut, dokumen sebagaimana dlmaksud di atas dilampirkan kecuali fotokopi exit permit atau izin berangkat ke luar negeri. 7) Pemberian uang muka untuk Peijalanan Dinas Pindah, melampirkan dokumen sebagai berikut: a) surat keputusan pindah; b) fotokopi paspor yang masih berlaku dan fotokopi exit permit atau izin berangkat ke luar negeri; c) fotokopi SPD; d) kuitansi tanda terima uang muka; dan e) rincian perkiraan biaya peijalanan dinas. 8) Dalam hal teijadi pembatalan pelaksanaan peijalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA Satker. 9) Dalam rangka pembebanan biaya pembatalan untuk Peijalanan Dinas Jabatan, pelaksana SPD menyampaikan kepada PPK dokumen sebagai berikut: a) surat pemyataan pembatalan tugas peijalanan dinas jabatan dari pejabat yang menerbitkan surat tugas, yang dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuanggm mengenai Peijalanan Dinas Luar Negeri; b) dalam hal peijalanan dinasjabatan atas dasar undangan dari pihak lain, surat pemyataan pembatalan tugas peijalanan dinas jabatan dengan melampirkan surat undangan atau surat pemberitahuan pembatalan dari pihak pengundang; jdih.kemenperin.go.id - 59 c) surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan peijalanan dinas jabatan yang ditandatangani oleh PPK, yang dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peijalanan Dinas Luar Negeri; dan d) pemyataan/tanda bukti besaran biaya pembatalan yang disahkan oleh PPK. 10) Biaya pembatalan untuk Peijalanan Dinas Jabatan yang dapat dibebankan pada DIPA Satker meliputi: a) sebagian atau selumh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/refund atau biaya pembatalan tiket transportasi; b) sebagian atau selumh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/re/und atau biaya pembatalan penginapan; c) biaya aplikasi visa; dan d) biaya lainnya dalam rangka melaksanakan peijalanan dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima. 11) Dalam rangka pembebanan biaya pembatalan untuk Peijalanan Dinas Pindah, pelaksana SPD menyampaikan dokumen kepada PPK sebagai berikut: a) surat pemyataan pembatalan tugas peijalanan dinas pindah dari pejabat yang menerbitkan surat keputusan pindah atau pejabat yang ditunjuk, yang dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peijalanan Dinas Luar Negeri; b) surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan peijalanan dinas pindah yang ditandatangani oleh PPK, yang dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peijalanan Dinas Luar Negeri; dan c) pemyataan/tanda bukti besaran biaya pembatalan yang disahkan oleh PPK. 12) Biaya pembatalan untuk Peijalanan Dinas Pindah yang dapat dibebankan pada DIPA Satker meliputi: a) sebagian atau selumh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/re/und atau biaya pembatalan tiket transportasi; jdih.kemenperin.go.id b) sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/re^nd atau biaya pembatalan penginapan; c) biaya barang pindahan; d) biaya aplikasi visa; dan e) biaya lainnya dalam rangka melaksanakan peijalanan dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima. 13) Pelaksana SPD men3aisun pertanggungjawaban pelaksanaan peijalanan dinas, berupa: a) laporan pelaksanaan peijalanan dinas; dan b) pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas. 14) Laporan pelaksanaan peijalanan dinas meliputi: a) laporan pelaksanaan kegiatan untuk peijalanan dinas jabatan yang dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
b) ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan tugas belajar untuk peijalanan dinas jabatan yang dilakukan untuk keperluan mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat S1/S2/S3 dan post doctored; c) basil diagnosa dari tim medis atau rumah sakit untuk peijalanan dinas jabatan yang dilakukan untuk keperluan mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian; dan jdih.kemenperin.go.id -61 d) surat keterangan penjemputan dan pengantaran jenazah untuk peijalanan dinas jabatan yang dilakukan untuk keperluan menjemput atau mengantar jenazah pejabat negara, Pegawai ASN, an^ota TNI, an^ota POLRI, pejabat lainnya, dan pihak lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara. 15) Pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas untuk Peijalanan Dinas Jabatan dengan melampirkan dokumen berupa: a) SPD yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau tempat tujuan di dalam negeri; b) surat pemyataan dari pelaksana SPD dalam hal tidak diperoleh tanda tangan dari pihak yang berwenang menandatangani SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a); c) kuitansi/bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan Peijalanan Dinas Jabatan; d) bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transpor, terdiri atas:
e) kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan bagi peijalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) huruf c) dan huruf d); f) daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh pelaksana SPD dan PPK dalam hal bukti pengeluaran untuk biaya transportasi tidak diperoleh, yang dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peijalanan Dinas Luar Negeri; g) kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk uang representasi; dan h) kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi peijalanan. jdih.kemenperin.go.id -62 16) Pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas untuk Peijalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa: a) SPD yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang di tempat tujuan pindah di luar negeri atau tempat tujuan pindah di dalam negeri; b) kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor, biaya barang pindahan, dan uang harian; dan c) kuitansi/bukti pengeluarsin yang sah untuk biaya asuransi peijalanan yang terpisah dari harga tiket moda transportasi yang digunakan. 17) Pelaksana SPD mengirimkan atau menyampaikgin dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut: a) laporan pelaksanaan peijalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari keija setelah Peijalanan Dinas Jabatan dilaksanakan; b) dokumen pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari keija setelah Peijalanan Dinas Jabatan dilaksanakan; dan c) dokumen pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas kepada PPK paling lambat 8 (delapan) hari keija setelah Peijalanan Dinas Pindah dilaksanakan. jdih.kemenperin.go.id BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA Dalam pengadsian barang/jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian, setiap Satker wajib:
Penjelasan mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:
jdih.kemenperin.go.id BAB VII PENGELUARAN ANGGARAN DIPA Kementerian Perindustrian merupakan dasar pelaksanaan pengeluaran negara di Ungkungan Kementerian Perindustrian. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA dimaksud. Penjelasan mengenai pengeluaran anggaran sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:
1) penyedia barang/jasa atas dasar peijanjian/kontrak; atau 2) Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan peijalanan dinas atas dasar surat keputusan.
1) bukti peijanjian/kontrak; 2) referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; 3) berita acara penyelesaian pekeijaan; 4) berita acara serah terima pekeijaan/barang; 5) bukti penyelesaian pekeijaan Isdnnya sesuai ketentuan; 6) berita acara pembayaran; 7) kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; jdih.kemenperin.go.id 9) jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau 10) dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk peijanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah peijanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.
1) surat keputusan; 2) surat tugas/surat peijalanan dinas; 3) daftar penerima pembayaran; dan/atau 4) dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan,
1) PPK menyampaikan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) kepada PPSPM disertai dengan kelengkapan bukti- bukti tagihan yang sah dalam rangkap 3(1 asli, 2 tindasan); 2) Setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan telah memenuhi syarat selanjutnya dibuat SPM yang ditujukan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D oleh KPPN; dsm 3) Setelah dokumen SP2D terbit, selanjutnya dilakukan pencatatan/ pembukuan sebagai pengawasan pengeluaran.
Dalam rangka penerbitan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) hams dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi: jdih.kemenperin.go.id -67 1) surat keputusan yang terdapat pemyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA; 2) daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium, dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; 3) SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran; dan 4) surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat teijadi perubahan surat keputusan.
1) Dalam rangka penerbitan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) untuk peijalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dengan melampirkan: a) daftar nominatif peijalanan dinas; dan b) dokumen pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peijalanan dinas. 2) Dalam rangka penerbitan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) untuk peijalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, melampirkan daftar nominatif peijalanan dinas. 3) daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan angka 2) ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan peijalanan dinas (nama,pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama peijalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat. 4) Dalam rangka penerbitan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) untuk peijalanan dinas pindah, melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peijalanan dinas. jdih.kemenperin.go.id
1) belanja barang; 2) belanja modal; dan 3) belanja Iain-lain.
1) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratusjuta rupiah); 2) RplOO.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000,00(dua miliar empat ratus juta rupiah); 3) Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); atau 4) Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000,00(enam miliar rupiah). jdih.kemenperin.go.id
1) KPPN untuk perubahan besaran UP menjadi paling tinggi Rp500.000.000,00(lima ratusjuta rupiah); atau 2) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, untuk perubahan besaran UP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
1) Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk klasiiikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN. 2) permintaan TUP diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP harus mendapat dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
1) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan 2) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan oleh PPK. jdih.kemenperin.go.id 70-
1) kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; 2) kebenaran atas hak tagih, meliputi: a) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; b) nilai tagihan yang harus dibayar; c) jadwal waktu pembayaran; dan d) ketersediaan dana yang bersangkutan. e) kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen peijanjian/kontrak; dan f) ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
1) uang tunai yang berada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP; 2) internet banking; 3) kartu debit; 4) kartu kredit; atau 5) cek/bilyet.
jdih.kemenperin.go.id -71
V. Pelaksana Komponen Kegiatan yang belum atau tidak dapat mempertanggungjawabkan uang muka dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf t dan huruf u tidak diberikan uang muka berikutnya.
1) Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija/staf khusus/staf ahh non-ASN pada Kementerian Negara/ Lembaga; 2) komisioner/pegawai non-ASN pada lembaga non struktural; 3) dokter/bidan pegawai tidak tetap; 4) dosen/guru tidak tetap; 5) satuan pengaman (satpam), pengemudi, petugas kebersihsin, dan pramubakti pada satker yang membuat peijanjian keija/kontrak dengan KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor; dan 6) Pegawai non-ASN lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBN.
1) pegawai pada BLU yang penghasilannya dibayarkan dari penghasilan BLU; atau 2) pegawai tidak tetap/penerima honorarium yang ditugaskan terkait output kegiatan.
jdih.kemenperin.go.id
1) batasan paling tinggi gaji/upah (penghasilan) per bulan ysing dijadikan dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi pegawai non-ASN adalah sebesar Rp8.000.000,GO (delapanjuta mpiah); 2) batasan paling rendah gaji/upah (penghasilan) per bulan yang dijadikan dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi pegawai non-ASN adalah sebesar Upah Minimum Regional(UMR)terendah atau honorarium terendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 3) dalam hal terdapat penghasilan pegawai non-ASN yang bam pertama kali dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus, potongan iuran jaminan kesehatan pertama kaU dikenakan terhadap penghasilan 1 (satu) bulan terakhir. Sedangkan pembayaran penghasilan untuk beberapa bulan sekaligus bagi pegawai non-ASN yang pada bulan sebelumnya pemah dibayarkan oleh Satker berkenaan, potongan iuran jaminan kesehatan dikenakan terhadap penghasilan tiap bulan.
1) daftar nominatif untuk lebih dari 1 (satu) penerima dari Aplikasi SAS; 2) SSP (dalam hal terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 21); 3) ADK SPM; dan 4) ADK pegawai non-ASN. jdih.kemenperin.go.id BAB VIII REVISI ANGGARAN Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalaim DIPA. Revisi anggaran meliputi:
Revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk pen3aisunan dan penelaahan Rencana Keija dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAL-K/L) dan pengessihan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk pen3aisunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA. Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA petikan ditetapkan. Revisi anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi terhadap;
Penjelasan mengenai revisi anggaran sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut;
jdih.kemenperin.go.id 74-
2, Revisi angggiran dalam hal pagu anggaran tetap Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap berupa pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, meliputi:
jdih.kemenperin.go.id -75
V. pen^unaan dana keluaran [output^ cadangan; dan/atau
1) ralat kode kewenangan; 2) ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker; 3) ralat volume, jenis, dan satuan keluaran {outputj yang berbeda antara RKA-K/L dan rencana keija pemerintah atau basil kesepakatan DPR dengan Pemerintah; 4) ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja; 5) ralat kode KPPN; 6) ralat kode lokasi Satker atau lokasi KPPN; 7) perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman 111 DIPA; 8) ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk pemberian pinjaman; 9) ralat cara penarikan SBSN; 10) ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN; dan/atau 11) ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA.
1) perubahan/penambahan nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri; 2) perubahan/penambahan nomor register SBSN; 3) perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk pemberian pinjaman; 4) perubahan/penambahan cara penarikan SBSN; 5) perubahan rumusan sasaran kineija dalam database RKA- K/L DIPA; 6) perubahan pejabat penandatangan DIPA; jdih.kemenperin.go.id 7) perubahan nomenklatur bagian anggaran, program/kegiatan, dan/atau Satker; dan/atau 8) perubahan pejabat perbendaharaan.
dan DIPA belum direalisasikan, atas kesalahan tersebut dapat dilakukan revisi secara otomatis.
jdih.kemenperin.go.id BABIX KARTU KREDIT PEMERINTAH Dalam Penggunaan KKP pada Satker di lingkungan Kementerian Perindustrian, Satker wajib mengacu pada ketentuan tentang tata cara pembayaran dan penggunaan KKP, antara lain:
Dalam Penggunaan dan Pembayaran KKP, KPA memiliki tugas dan wewenang:
jdih.kemenperin.go.id
Dalam Penggunaan dan Pembayaran KKP, tugas dan wewenang PPK antara lain sebagai berikut:
Dalam Penggunaan dan Pembayaran KKP, tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran dan/atau BPP antara lain sebagai berikut:
Dalam Penggunaan dan Pembayaran KKP, tugas Administrator KKP antara lain sebagai berikut:
Dalam Penggunaan dan Pembayaran KKP, tugas Pemegang KKP antara lain sebagai berikut:
jdih.kemenperin.go.id BABX PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Kepala Satker melakukan pemantauan pelaksanaan rencana keija yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, komponen kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemantauan yang dilakukan kepala Satker meliputi:
Kepala Satker men3nisun laporan hasil pemantauan dalam bentuk laporan triwulanan. Laporan triwulanan disampaikan secara hierarki kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 14(empat belas) hari keija setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perindustrian menyampaikan Laporan triwulanan kepada Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Setiap KPA merupakan entitas pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Setiap entitas pelaporan wajib menjmsun dan menyajikan:
Laporan keuangan dan laporan barang milik negara paling sedikit terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang milik negara. Laporan keuangan dan laporan barang miUk negara disampaikan secara beijenjang kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Keuangan menurutjadwal sebagai berikut: jdih.kemenperin.go.id
12 JuU 2XX1 UAPPA-W 14 Juli 6 hari 2XX1 20 JuU UAPPA-El n 3 hari 2XX1 22 Juli UAPA 2XX1 4 hari 25 JuU 2XX1 Menken cq. Diijen 27 JuU - PBN 2XX1 31 JuU 2XX1 31 JuU 2XX1 -
1) UAKPA adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yaitu unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker. 2) UAPPA-W adalah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yaitu unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang selurub UAKPA yang berada dalam wilayab keijanya. 3) UAPPA-El adalab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yaitu unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang selurub UAPPA-W yang berada di wilayab keijanya serta UAKPA yang langsung berada di bawabnya. 4) UAPA adalab Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yaitu unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang selurub UAPPA-El yang berada di bawabnya. 5) UAKPB adalab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yaitu Satker/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN, 6) UAPPB-W adalab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang- Wilayab adalab unit akuntansi BMN pada tingkat wilayab atau unit keija lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalab Kepsda Kantor Wilayab atau Kepala unit keija yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. 7) UAPPB-El adalab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yaitu unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari UAPPB- W dan UAKPB yang langsung berada di bawabnya yang penanggungjawabnya adalab pejabat Eselon I. 8) UAPB adalab Unit Akuntansi Pengguna Barang yaitu unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-El, yang penanggungjawabnya adalab Menteri/Ptmpinan Lembaga. jdih.kemenperin.go.id 86- 9) 2XX1 adalah tahun anggaran beijalan. 10) 2XX2 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun an^aran beijalan. jdih.kemenperin.go.id BAB XI PENUTUP Pedoman pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian berlaku sejak tanggal diundangkan. Dengan berlakunya Pedoman ini diharapkan:
Dalam pelaksanaan anggaran, Seluruh pimpinan Satker agar mengacu kepada Pedoman ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum, Feby Setyo Hariyono MENTERl PERINDUSTRIAN ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA jdih.kemenperin.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)