Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2013
- Nomor
- 72
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik;
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG TUNJANGANJABATANFUNGSIONALPAMONGBELAJARDANPENILIK NOMOR 72 TAHUN 2013 PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5121);
fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. disebut dengan tunjangan adalah tunjangan jabatan yang selanjutnya Pamong Belajar Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan Pasal 5 ... Tunjangan Pamong Belajar dan Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
Besarnya tunjangan Pamong Belajar dan Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik, diberikan tunjangan Pamong Belajar dan Penilik setiap bulan. Pasa12
--------- --------~-.--.--- Agar ... Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pada saat Peraturan Presiden iru mulai berlaku ketentuan mengenai Tunjangan Tenaga Kependidikan bagi Pamong Belajar dan Penilik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/ atau KepalaBadan KepegawaianNegara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri- sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pemberian tunjangan Pamong Belajar dan Penilik dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsionallain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa15 Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 179 .'." AMIR SYAMSUDIN ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden im dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Salinan sesuai dengan aslinya DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JABATAN JENJANG JABATAN BESARNYA FUNGSIONAL TUNJANGAN Pamong Belajar Madya Rp 1.000.000,00 Pamong Belajar Pamong Belajar Muda Rp 750.000,00 Pamong Belajar Pertama Rp 500.000,00 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONGBELAJAR LAMPIRAN I PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2013 TANGGAL : 12 November 2013 " : :'. ] Salinan sesuai dengan aslinya DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JABATAN JENJANG JABATAN BESARNYA FUNGSIONAL TUNJANGAN Penilik Utama Rp 1.300.000,00 Penilik Madya Rp 1.100.000,00 Penilik Penilik Muda Rp 800.000,00 Penilik Pertama Rp 520.000,00 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2013 TANGGAL : 12 November 2013
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)