Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2020
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
( 1) Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 5 .
Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(21 Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.
Pasal 10. . .
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Pasal 1 1 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tfrnjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari2O2O MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ti Bidang Hukum dan undangan, ttd vanna Djaman LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA No. Kelas Jabatan Kategori Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan 1 27 Maksimal Rp. 37.560.000,O0 Medium Rp. 36.058.000,00 Minimal Rp. 34.615.000,0O 2 26 Maksimal Rp, 33.24O.000,00 Medium Rp. 31.910.000,00 Minimal Rp. 30.634.000,00 3 25 Maksimal Rp. 29.409.000,00 Medium Rp, 28.232.0OO,00 Minimal Rp. 27.103.000,00 4 24 Maksimal Rp. 26.032.000,00 Medium Rp. 24.991 .0O0,00 Minimal Rp. 23.991.0O0,00 5 23 Maksimal Rp. 19.28O.000,0O Medium Rp. 18.509 Rp. 17.768.000,00Minimal
Kelas Jabatan Kategori Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan 11 t7 Maksimal Rp. 8.758.000,00 Medium Rp. 8.4O7.0O0,00 Minimal Rp.8.071.000,00 l2 16 Maksimal Rp. 6.766.000,00 Medium Rp. 6.496.000,00 Minimal Rp. 6.236.000,00 13 15 Maksimal Rp. 5.979.000,O0 Medium Rp. 5.740.000,00 Minimal Rp. 5.510.000,00 t4 l4 Maksimal Rp. 5.079.000,00 Medium Rp. 4.876.000,00 Minimal Rp. 4.681.000,OO
Xelas Jabatan Kategori Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan 24 4 Maksimal Rp. 2.523.000,00 Medium Rp. 2.447.OOO,OO Minimal Rp.2.374.OOO,OO
JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA PUBLIK INDONESIA Bidang Hukum dan -undangan, ilvanna Djaman
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)