Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2008
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4358);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
Kepada seluruh Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan khusus kinerja setiap bulan.
Bagi Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial) besaran tunjangan khusus kinerja diberikan sebesar tunjangan khusus kinerja pada Badan Peradilan asal yang bersangkutan bekerja.
Besarnya Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Tunjangan Khusus Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
Pajak Penghasilan atas Tunjangan Khusus Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung dan/atau Menteri Keuangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)