DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2007

Nomor: 83
Tahun: 2007
Ditetapkan: 23 Juli 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

a.mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan
b.melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi :

a.pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
b.pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
c.pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya;
d.pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
e.pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;
f.pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
g.pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; dan
h.pengoordinasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.

Pasal 4

Susunan organisasi BNN terdiri atas :

a.Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.Anggota : 1. Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan;
1. 2.Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional;
2. 3.Sekretaris Jenderal, Departemen Agama;
3. 4.Sekretaris Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika;
4. 5.Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri;
5. 6.Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri;
6. 7.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan;
7. 8.Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. 9.Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. 10.Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
10. 11.Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian:
11. 12.Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
12. 13.Direktur Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian;
13. 14.Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;
14. 15.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. 16.Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan;
16. 17.Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial;
17. 18.Sekretaris Kementerian Negara Pemberda-yaan Perempuan;
18. 19.Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga;
19. 20.Deputi Bidang Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;
20. 21.Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
21. 22.Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
22. 23.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
23. 24.Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
24. 25.Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. 26.Kepala Biro Bimbingan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. 27.Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
27. 28.Kepala Pusat Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia.
c.Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BNN merangkap Anggota

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN dibentuk Pelaksana Harian BNN, yang selanjutnya disebut Lakhar BNN.

Pasal 6

(1)Lakhar BNN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNN.
(2)Lakhar BNN dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar BNN.

Pasal 7

Lakhar BNN mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BNN di bidang ketersediaan dan P4GN.

Pasal 8

Lakhar BNN terdiri atas :

a.Sekretariat;
b.Inspektorat;
c.Pusat; dan
d.Satuan Tugas.

Pasal 9

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas paling banyak 2 (dua) Biro.
(2)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.

Pasal 10

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 11

(1)Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Pusat.
(2)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha serta kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Pasal 12

(1)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) Satuan Tugas.
(2)Masing-masing Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.
(3)Anggota Satuan Tugas berasal dari instansi pemerintah terkait.
(4)Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Satuan Tugas dikoordinasi oleh Kepala Satuan Tugas yang disebut Koordinator Satuan Tugas.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

a.mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan
b.melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi :

a.pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
b.pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
c.pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya;
d.pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
e.pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;
f.pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
g.pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; dan
h.pengoordinasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.

Pasal 4

Susunan organisasi BNN terdiri atas :

a.Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.Anggota : 1. Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan;
1. 2.Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional;
2. 3.Sekretaris Jenderal, Departemen Agama;
3. 4.Sekretaris Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika;
4. 5.Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri;
5. 6.Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri;
6. 7.Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan;
7. 8.Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. 9.Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. 10.Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
10. 11.Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian:
11. 12.Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
12. 13.Direktur Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian;
13. 14.Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;
14. 15.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. 16.Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan;
16. 17.Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial;
17. 18.Sekretaris Kementerian Negara Pemberda-yaan Perempuan;
18. 19.Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga;
19. 20.Deputi Bidang Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;
20. 21.Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
21. 22.Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
22. 23.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
23. 24.Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
24. 25.Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. 26.Kepala Biro Bimbingan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. 27.Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
27. 28.Kepala Pusat Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia.
c.Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BNN merangkap Anggota

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN dibentuk Pelaksana Harian BNN, yang selanjutnya disebut Lakhar BNN.

Pasal 6

(1)Lakhar BNN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNN.
(2)Lakhar BNN dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar BNN.

Pasal 7

Lakhar BNN mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BNN di bidang ketersediaan dan P4GN.

Pasal 8

Lakhar BNN terdiri atas :

a.Sekretariat;
b.Inspektorat;
c.Pusat; dan
d.Satuan Tugas.

Pasal 9

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas paling banyak 2 (dua) Biro.
(2)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.

Pasal 10

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 11

(1)Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Pusat.
(2)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha serta kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Pasal 12

(1)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) Satuan Tugas.
(2)Masing-masing Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.
(3)Anggota Satuan Tugas berasal dari instansi pemerintah terkait.
(4)Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Satuan Tugas dikoordinasi oleh Kepala Satuan Tugas yang disebut Koordinator Satuan Tugas.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015