DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Diantara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 19a dan 19b Pasal 2 Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f angka 3 huruf b)diubah, dan huruf g setelah angka 2 disisipkan 1

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan;
b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, perlu mengadakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 4

Menetapkan

Menetapkan :

22.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 19a dan 19b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Bali.
2.Daerah adalah Provinsi Bali.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4.Gubernur adalah Gubernur Bali.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 5
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
7.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali
8.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
9.Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat DPRD Provinsi Bali.
10.Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris DPRD Provinsi Bali.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bali.
12.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
13.Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Provinsi Bali.
14.Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bali dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
15.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
16.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Badan dan/atau Dinas.
17.Lembaga Lain adalah Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, dan berkedudukan sebagai bagian dari perangkat daerah.
18.Dihapus.
19.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali. 19a.Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BAKORLUH adalah Badan Kooordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bali; 19b. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretariat BAKORLUH adalah Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bali. 20.Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bali. 21.Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 6
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f angka 3 huruf b) diubah, dan huruf g setelah angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.
(2)Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Setda;
2. b.Setwan;
3. c.Inspektorat;
4. d.Bappeda;
5. e.Dinas, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  2. 2.Dinas Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum;
  4. 4.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  5. 5.Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
  6. 6.Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
  7. 7.Dinas Sosial;
  8. 8.Dinas Kebudayaan;
  9. 9.Dinas Pendapatan;
  10. 10.Dinas Kelautan dan Perikanan;
  11. 11.Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
  12. 12.Dinas Kehutanan;
  13. 13.Dinas Perkebunan;
  14. 14.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  15. 15.Dinas Pariwisata; dan
  16. 16.Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
6. f.LTD, terdiri dari:
  1. 1.Badan, terdiri dari: a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b) Badan Lingkungan Hidup; c) Badan Pendidikan dan Pelatihan; d) Badan Penanaman Modal dan Perizinan; e) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; f) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g) Badan Kepegawaian Daerah; dan h) Badan Perpustakaan dan Arsip
  2. 2.Satpol PP;
  3. 3.Rumah Sakit, terdiri dari: a) Rumah Sakit Jiwa; dan b) Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
  4. 4.Kantor Perwakilan.
7. g.Lembaga Lain, terdiri dari:
  1. 1.dihapus;
  2. 2.BPBD; 2a. Sekretariat BAKORLUH; dan 7
  3. 3.Sekretariat KPID.
  4. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan; dan
3. c.Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

4.Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, terdiri dari:
1. a.Bidang Standarisasi dan Pengendali Mutu;
2. b.Bidang Pendidikan Dasar;
3. c.Bidang Pendidikan Menengah;
4. d.Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
5. e.Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
6. f.Bidang Kepemudaan; dan
7. g.Bidang Keolahragaan.
(2)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Bidang Standarisasi dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
2. b.Seksi Standarisasi dan Kerjasama; dan 8
3. c.Seksi Pengendali Mutu.
(2)Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;
2. b.Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
3. c.Seksi Kesiswaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(3)Bidang Pendidikan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;
2. b.Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
3. c.Seksi Kesiswaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(4)Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
1. a.Seksi Kesetaraan;
2. b.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
3. c.Seksi Pendidikan Masyarakat.
(5)Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
1. a.Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;
2. b.Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
3. c.Seksi Kesiswaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
(6)Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
1. a.Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
2. b.Seksi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda; dan
3. c.Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan Pemuda.
(7)Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
1. a.Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
2. b.Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
3. c.Seksi Sarana dan Ketenagaan Olah Raga.
(8)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 9
2. b.Sub Bagian Keuangan; dan
3. c.Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

7.Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri dari:
1. a.Bidang Sumber Daya Kesehatan;
2. b.Bidang Kesehatan Masyarakat;
3. c.Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
4. d.Bidang Pelayanan Kesehatan.
(2)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

8.Ketentuan ayat (1), huruf b ayat (2), huruf c ayat (4) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. b.Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan; dan
3. c.Seksi Sertifikasi dan Perizinan.
(2)Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Seksi Promosi Kesehatan;
2. b.Seksi Gizi; dan
3. c.Seksi Kesehatan Keluarga.
(3)Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Seksi Pencegahan Penyakit;
2. b.Seksi Penanggulangan Penyakit; dan 10
3. c.Seksi Penyehatan Lingkungan.
(4)Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
1. a.Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
2. b.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3. c.Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

9.Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan; dan
3. c.Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 53

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 53

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008