(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.
(2)Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Setda;
b.Setwan;
c.Inspektorat;
d.Bappeda;
e.Dinas, terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2.Dinas Kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum;
4.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5.Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
6.Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
7.Dinas Sosial;
8.Dinas Kebudayaan;
9.Dinas Pendapatan;
10.Dinas Kelautan dan Perikanan;
11.Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
12.Dinas Kehutanan;
13.Dinas Perkebunan;
14.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
15.Dinas Pariwisata; dan
16.Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
f.LTD, terdiri dari:
1.Badan, terdiri dari:
a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b) Badan Lingkungan Hidup; c) Badan Pendidikan dan Pelatihan; d) Badan Penanaman Modal dan Perizinan; e) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; f) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g) Badan Kepegawaian Daerah; dan h) Badan Perpustakaan dan Arsip
2.Satpol PP;
3.Rumah Sakit, terdiri dari:
a) Rumah Sakit Jiwa; dan b) Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
4.Kantor Perwakilan.
g.Lembaga Lain, terdiri dari:
1.dihapus;
2.BPBD;
2a. Sekretariat BAKORLUH; dan 7
3.Sekretariat KPID.
3.Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :