Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2018
- Nomor
- 83
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Sampah Laut; penganggaran,perencanaan, danpenguatan Pemerintah Indonesia untuk menangani sampah plastik di laut sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan tahun 2025, perlu disusun langkah-langkah percepatan yang komprehensif dan terpadu;
terjadinya hidup dan kesehatan
4700);
4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
Mengingat
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGANAN SAMPAH LAUT.
Menetapkan : ( 4) Rencana ...
Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi, dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
( 1) Rencana Aksi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berfungsi sebagai pedoman bagi:
Perikanan;
Anggota Kemaritiman; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
NasionalKoordinasiTimkeanggotaanSusunan
Tim Koordinasi Nasional mempunyai tugas:
Wakil Sekretaris Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Direktur J enderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sekretaris
( 1) Rencana Aksi diin tegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Ketua Harian menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Agar ... Peraturan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
SEKRETARIAT KABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 168 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2018 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. dengan1n1PresidenPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)