DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2007

Nomor: 85
Tahun: 2007
Ditetapkan: 3 Agustus 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Data Spasial diperlukan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan nasional;
c.bahwa penyelenggaraan pembangunan Data Spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antarinstansi pemerintah maupun antara instansi pemerintah dengan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaringan Data Spasial Nasional; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Data Spasial Nasional yang selanjutnya disebut JDSN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
2.Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
3.Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
4.Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
5.Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
6.Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.
7.Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
8.Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial.

Pasal 2

JDSN diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 3

JDSN berfungsi sebagai:

a.sarana pertukaran Data Spasial; dan
b.sarana penyebarluasan Data Spasial.

Pasal 4

JDSN terdiri atas Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan.

Pasal 5

Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.departemen, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang:
1. 1.survei dan pemetaan;
2. 2.pertanahan;
3. 3.pemerintahan dalam negeri;
4. 4.perhubungan;
5. 5.komunikasi dan informatika;
6. 6.pekerjaan umum;
7. 7.kebudayaan dan kepariwisataan;
8. 8.statistik;
9. 9.energi dan sumber daya mineral;
10. 10.kehutanan;
11. 11.pertanian ...
12. 11.pertanian;
13. 12.kelautan dan perikanan;
14. 13.meteorologi dan geofisika;
15. 14.antariksa dan penerbangan;
b.pemerintah provinsi; dan
c.pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JDSN, Simpul Jaringan bertugas:

a.melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial;
b.melakukan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial di bidangnya;
c.menyediakan Data Spasial yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.membangun sistem akses Data Spasial yang terintegrasi dengan sistem akses JDSN;
e.melakukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola Data Spasial di bidangnya dan menyampaikan Data Spasial maupun Metadata kepada Unit Kliringnya; dan
f.melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial di bidangnya.

Pasal 7

(1)Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk penyelenggaraan JDSN, setiap Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, menyiapkan Data Spasial :
1. a.jaringan kontrol geodesi, geoid nasional, cakupan foto udara, hipsografi, batimetri, garis pantai, utilitas, penutup lahan, sistem lahan, dan liputan dasar laut (sea bed cover) serta Data Spasial lain untuk bidang survei dan pemetaan.
2. b.kerangka dasar kadastral dan bidang tanah, penggunaan tanah, zona nilai tanah, zona nilai aset kawasan, dan karakteristik tanah serta Data Spasial lain untuk bidang pertanahan.
3. c.batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, batas wilayah administrasi kepemerintahan, toponimi serta Data Spasial lain untuk bidang pemerintahan dalam negeri.
4. d.transportasi dan Data Spasial lain untuk bidang perhubungan.
5. e.wilayah kode pos dan Data Spasial lain untuk bidang komunikasi dan informatika.
6. f.jaringan jalan, tubuh air/hidrologi, lingkungan bangunan, jaringan air bersih, instalasi pengolahan limbah, dan rencana tata ruang, serta Data Spasial lain untuk bidang pekerjaan umum.
7. g.lingkungan budaya dan Data Spasial lain untuk bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
8. h.wilayah pengumpulan data statistik, dan hasil kegiatan statistik serta Data Spasial lain untuk bidang statistik.
9. i.kuasa pertambangan, geologi, sumber daya mineral, seismik eksplorasi, gayaberat, geomagnet, logging sumur pemboran, dan hidrogeologi serta Data Spasial untuk bidang energi dan sumber daya mineral.
10. j.kawasan ...
11. j.kawasan hutan dan keanekaragaman hayati serta Data Spasial lain untuk bidang kehutanan.
12. k.klasifikasi tanah dan Data Spasial lain untuk bidang pertanian;
13. l.oseanografi dan Data Spasial lain untuk bidang kelautan dan perikanan.
14. m.iklim dan geofisika dan Data Spasial lain untuk bidang meteorologi dan geofisika.
15. n.cakupan citra satelit dan Data Spasial lain untuk bidang antariksa dan penerbangan.
(2)Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c menyiapkan Data Spasial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1)Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
(2)Dalam hal belum ada Standar Nasional Indonesia, digunakan spesifikasi Data Spasial dari Simpul Jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara.
(3)Berlakunya spesifikasi Data Spasial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan melalui Penghubung Simpul Jaringan.
(4)Pemberlakuan spesifikasi Data Spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan Simpul Jaringan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Penghubung Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan JDSN, Penghubung Simpul Jaringan bertugas:

a.membangun sistem akses JDSN ;
b.memfasilitasi pertukaran Data Spasial;
c.memelihara sistem akses JDSN ; dan
d.melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan;

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Data Spasial diperlukan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan nasional;
c.bahwa penyelenggaraan pembangunan Data Spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antarinstansi pemerintah maupun antara instansi pemerintah dengan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Data Spasial Nasional yang selanjutnya disebut JDSN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
2.Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
3.Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
4.Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
5.Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
6.Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.
7.Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
8.Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial.

Pasal 2

JDSN diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 3

JDSN berfungsi sebagai:

a.sarana pertukaran Data Spasial; dan
b.sarana penyebarluasan Data Spasial.

Pasal 4

JDSN terdiri atas Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan.

Pasal 5

Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.departemen, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang:
1. 1.survei dan pemetaan;
2. 2.pertanahan;
3. 3.pemerintahan dalam negeri;
4. 4.perhubungan;
5. 5.komunikasi dan informatika;
6. 6.pekerjaan umum;
7. 7.kebudayaan dan kepariwisataan;
8. 8.statistik;
9. 9.energi dan sumber daya mineral;
10. 10.kehutanan;
11. 11.pertanian ...
12. 11.pertanian;
13. 12.kelautan dan perikanan;
14. 13.meteorologi dan geofisika;
15. 14.antariksa dan penerbangan;
b.pemerintah provinsi; dan
c.pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JDSN, Simpul Jaringan bertugas:

a.melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial;
b.melakukan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial di bidangnya;
c.menyediakan Data Spasial yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.membangun sistem akses Data Spasial yang terintegrasi dengan sistem akses JDSN;
e.melakukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola Data Spasial di bidangnya dan menyampaikan Data Spasial maupun Metadata kepada Unit Kliringnya; dan
f.melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial di bidangnya.

Pasal 7

(1)Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk penyelenggaraan JDSN, setiap Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, menyiapkan Data Spasial :
1. a.jaringan kontrol geodesi, geoid nasional, cakupan foto udara, hipsografi, batimetri, garis pantai, utilitas, penutup lahan, sistem lahan, dan liputan dasar laut (sea bed cover) serta Data Spasial lain untuk bidang survei dan pemetaan.
2. b.kerangka dasar kadastral dan bidang tanah, penggunaan tanah, zona nilai tanah, zona nilai aset kawasan, dan karakteristik tanah serta Data Spasial lain untuk bidang pertanahan.
3. c.batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, batas wilayah administrasi kepemerintahan, toponimi serta Data Spasial lain untuk bidang pemerintahan dalam negeri.
4. d.transportasi dan Data Spasial lain untuk bidang perhubungan.
5. e.wilayah kode pos dan Data Spasial lain untuk bidang komunikasi dan informatika.
6. f.jaringan jalan, tubuh air/hidrologi, lingkungan bangunan, jaringan air bersih, instalasi pengolahan limbah, dan rencana tata ruang, serta Data Spasial lain untuk bidang pekerjaan umum.
7. g.lingkungan budaya dan Data Spasial lain untuk bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
8. h.wilayah pengumpulan data statistik, dan hasil kegiatan statistik serta Data Spasial lain untuk bidang statistik.
9. i.kuasa pertambangan, geologi, sumber daya mineral, seismik eksplorasi, gayaberat, geomagnet, logging sumur pemboran, dan hidrogeologi serta Data Spasial untuk bidang energi dan sumber daya mineral.
10. j.kawasan ...
11. j.kawasan hutan dan keanekaragaman hayati serta Data Spasial lain untuk bidang kehutanan.
12. k.klasifikasi tanah dan Data Spasial lain untuk bidang pertanian;
13. l.oseanografi dan Data Spasial lain untuk bidang kelautan dan perikanan.
14. m.iklim dan geofisika dan Data Spasial lain untuk bidang meteorologi dan geofisika.
15. n.cakupan citra satelit dan Data Spasial lain untuk bidang antariksa dan penerbangan.
(2)Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c menyiapkan Data Spasial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1)Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
(2)Dalam hal belum ada Standar Nasional Indonesia, digunakan spesifikasi Data Spasial dari Simpul Jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara.
(3)Berlakunya spesifikasi Data Spasial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan melalui Penghubung Simpul Jaringan.
(4)Pemberlakuan spesifikasi Data Spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan Simpul Jaringan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Penghubung Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan JDSN, Penghubung Simpul Jaringan bertugas:

a.membangun sistem akses JDSN ;
b.memfasilitasi pertukaran Data Spasial;
c.memelihara sistem akses JDSN ; dan
d.melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan;

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2011