DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2011

Nomor: 88
Tahun: 2011
Ditetapkan: 17 Oktober 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Alur Data dan Informasi sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan; Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); MENTERI PERHUBUNGAN 2
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;
10.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja dan Organisasi Kementerian Perhubungan;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 2008 tentang Unit Kliring Data dan Informasi Bidang Transportasi;
13.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALUR DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Kementerian adalah Kementerian Perhubungan. 3
2.Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disebut PUSDATIN adalah unit kerja yang antara lain bertanggung jawab atas Sistem Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan melaksanakan pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi bidang transportasi.
3.Wali Data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan transportasi yang berada di ujung terdepan daripada pelayanan transportasi.
4.Simpul Wali Data yang selanjutnya disebut SWD adalah unit yang bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data; melakukan pertukaran dan penyebarluasan data sesuai dengan bidangnya; menyediakan data yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan; membangun sistem akses data yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan; melakukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola data di bidangnya; dan menyampaikan data maupun metadata serta merupakan unit yang melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan transportasi yang membawahi wali data atau berdiri sendiri.
5.Wali Data Kliring yang selanjutnya disebut WDK adalah salah satu unit kerja pada SWD yang bertugas menyebarluaskan metadata dan data kepada Simpul Wali Data dan masyarakat, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran data serta hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan metadata dari setiap unit di lingkungannya, menyusun Tata Kerja pengelolaan data sesuai bidangnya masing-masing beserta pendukungnya, melakasanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kliring Data, melaksanakan pemantauan standar yang telah diberlakukan pada unitnya serta kebutuhan masyarakat pengguna data, melaksanakan pertukaran dan penyebarluasan data dan metadata. WDK dapat dikatakan WD yang diberikan tugas tambahan untuk mengkoordinasikan WD di wilayah tertentu.
6.Penghubung Simpul Wali Data yang selanjutnya disebut PSW adalah unit yang bertugas membangun sistem akses, memfasilitasi pertukaran data, memelihara sistem akses, dan melakukan pembinaan kepada WDK dan SWD serta melaksanakan penentuan standar kebutuhan data dan informasi serta persetujuan tingkat pusat yang selanjutnya disebarluaskan untuk kebutuhan Menteri dan Publik, termasuk Penjagaan Keamanan Data, Berbagi Pakai Data, dan Proses Integrasi Data ke dalam Data Warehouse serta Analisa Data.
7.Sistem Informasi adalah sistem pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi yang meliputi sistem penggunaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan, perangkat pikir serta sistem dan prosedur yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan manajemen di seluruh jajaran Kementerian Perhubungan.
8.Data adalah unsur dasar informasi yang berupa fakta, bilangan dan simbol yang menunjukkan atau menerangkan sesuatu benda, pikiran, kondisi, situasi atau faktor lain.
9.Informasi adalah hasil pengumpulan data yang telah diolah sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan di berbagai tingkat dan fungsi dalam pengambilan keputusan, baik dalam rangka penentuan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan.
10.Program Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menghasilkan informasi mengenai suatu bidang tertentu. 4
11.Perangkat Keras adalah seperangkat peralatan berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengolahan data dan informasi.
12.Jaringan Komputer adalah keterhubungan antara 2 perangkat keras atau lebih yang terhubung secara fisik dan dapat melakukan komunikasi data.
13.Portal adalah pintu masuk beberapa situs web yang terkait dalam suatu organisasi
14.Situs Web adalah halaman yang dapat diakses melalui internet yang berfungsi menampilkan informasi/berita, data suatu objek (diri sendiri, instansi pemerintah/swasta, lembaga pendidikan).

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 2

(1)Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dilaksanakan secara berjenjang menggunakan skema kelembagaan yang terdiri dari :
1. a.PSW;
2. b.SWD;
3. c.WD; dan
4. d.WDK
(2)Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alur sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

(1)PSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh PUSDATIN.
(2)SWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit Eselon II Biro/Direktorat/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/Pusat/ Sekretariat Inspektorat Jenderal/Inspektur dan Mahkamah Pelayaran.
(3)WD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis baik Eselon II, III, IV, V, operator transportasi dan cabang BUMN transportasi.
(4)WDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Eselon II.

Pasal 4

(1)SWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat terdiri dari :
1. a.SWD I; dan
2. b.SWD II. 5
(2)SWD I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila dalam lingkungannya tidak terdapat SWD lainnya.
(3)SWD II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila Unit Eselon II yang bersangkutan dibawah koordinasi Eselon II sebagai SWD I.

Pasal 5

Antara PSW dengan SWD, WD dan WDK di Lingkungan Kementerian Perhubungan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif dalam pengumpulan, pengolahan data dan informasi, dan bersifat pengawasan dalam pembinaan teknis operasional di bidang teknologi informasi sebagaimana digambarkan dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB III

PENGUMPULAN DATA

Pasal 6

(1)Pengumpulan data perhubungan di tingkat pusat dilakukan oleh unit-unit SWD di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan.
(2)Pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun semua data yang diperlukan di tingkat pusat dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan data dan informasi.
(3)Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi data pemerintahan, pembangunan, pengusahaan, data operasional dan data sektor lain yang terkait.
(4)WD, WDK dan SWD di lingkungan Kementerian yang tidak mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

PSW bersama-sama SWD, WD dan WDK di lingkungan Kementerian Perhubungan secara periodik atau seawaktu-waktu apabila diperlukan merumuskan kebutuhan data dan informasi yang selalu berkembang sesuai keperluan pimpinan Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

(1)Pengumpulan data operasional sektor perhubungan di tingkat daerah dilaksanakan oleh WD Direktorat Jenderal dan Badan secara berkala dan berjenjang disampaikan kepada SWD masing-masing.
(2)Dinas Perhubungan dapat menjadi bagian dari alur data dan informasi Kementerian Perhubungan setelah dibuat Kesepakatan antara Dinas Perhubungan dengan PSW. 6

Pasal 9

(1)Pengumpulan data dilaksanakan secara komputerisasi (program aplikasi).
(2)Disetiap jenjang WD, WDK, SWD diadakan validasi oleh petugas yang ditunjuk sebagai kontak personil oleh Kepala Unit pada WD, WDK, SWD masing-masing.
(3)Pengumpulan data dengan komputer wajib dilaksanakan secara on-line.
(4)Pengumpulan data dengan komputer dapat dilaksanakan secara Batch System, sepanjang jaringan komunikasi dan informasi tidak memungkinkan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Alur Data dan Informasi sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan; Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); MENTERI PERHUBUNGAN 2
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;
10.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja dan Organisasi Kementerian Perhubungan;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 2008 tentang Unit Kliring Data dan Informasi Bidang Transportasi;
13.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALUR DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Kementerian adalah Kementerian Perhubungan. 3
2.Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disebut PUSDATIN adalah unit kerja yang antara lain bertanggung jawab atas Sistem Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan melaksanakan pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi bidang transportasi.
3.Wali Data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan transportasi yang berada di ujung terdepan daripada pelayanan transportasi.
4.Simpul Wali Data yang selanjutnya disebut SWD adalah unit yang bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data; melakukan pertukaran dan penyebarluasan data sesuai dengan bidangnya; menyediakan data yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan; membangun sistem akses data yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan; melakukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola data di bidangnya; dan menyampaikan data maupun metadata serta merupakan unit yang melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan transportasi yang membawahi wali data atau berdiri sendiri.
5.Wali Data Kliring yang selanjutnya disebut WDK adalah salah satu unit kerja pada SWD yang bertugas menyebarluaskan metadata dan data kepada Simpul Wali Data dan masyarakat, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran data serta hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan metadata dari setiap unit di lingkungannya, menyusun Tata Kerja pengelolaan data sesuai bidangnya masing-masing beserta pendukungnya, melakasanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kliring Data, melaksanakan pemantauan standar yang telah diberlakukan pada unitnya serta kebutuhan masyarakat pengguna data, melaksanakan pertukaran dan penyebarluasan data dan metadata. WDK dapat dikatakan WD yang diberikan tugas tambahan untuk mengkoordinasikan WD di wilayah tertentu.
6.Penghubung Simpul Wali Data yang selanjutnya disebut PSW adalah unit yang bertugas membangun sistem akses, memfasilitasi pertukaran data, memelihara sistem akses, dan melakukan pembinaan kepada WDK dan SWD serta melaksanakan penentuan standar kebutuhan data dan informasi serta persetujuan tingkat pusat yang selanjutnya disebarluaskan untuk kebutuhan Menteri dan Publik, termasuk Penjagaan Keamanan Data, Berbagi Pakai Data, dan Proses Integrasi Data ke dalam Data Warehouse serta Analisa Data.
7.Sistem Informasi adalah sistem pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi yang meliputi sistem penggunaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan, perangkat pikir serta sistem dan prosedur yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan manajemen di seluruh jajaran Kementerian Perhubungan.
8.Data adalah unsur dasar informasi yang berupa fakta, bilangan dan simbol yang menunjukkan atau menerangkan sesuatu benda, pikiran, kondisi, situasi atau faktor lain.
9.Informasi adalah hasil pengumpulan data yang telah diolah sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan di berbagai tingkat dan fungsi dalam pengambilan keputusan, baik dalam rangka penentuan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan.
10.Program Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menghasilkan informasi mengenai suatu bidang tertentu. 4
11.Perangkat Keras adalah seperangkat peralatan berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengolahan data dan informasi.
12.Jaringan Komputer adalah keterhubungan antara 2 perangkat keras atau lebih yang terhubung secara fisik dan dapat melakukan komunikasi data.
13.Portal adalah pintu masuk beberapa situs web yang terkait dalam suatu organisasi
14.Situs Web adalah halaman yang dapat diakses melalui internet yang berfungsi menampilkan informasi/berita, data suatu objek (diri sendiri, instansi pemerintah/swasta, lembaga pendidikan).

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 2

(1)Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dilaksanakan secara berjenjang menggunakan skema kelembagaan yang terdiri dari :
1. a.PSW;
2. b.SWD;
3. c.WD; dan
4. d.WDK
(2)Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alur sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

(1)PSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh PUSDATIN.
(2)SWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit Eselon II Biro/Direktorat/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/Pusat/ Sekretariat Inspektorat Jenderal/Inspektur dan Mahkamah Pelayaran.
(3)WD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis baik Eselon II, III, IV, V, operator transportasi dan cabang BUMN transportasi.
(4)WDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Eselon II.

Pasal 4

(1)SWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat terdiri dari :
1. a.SWD I; dan
2. b.SWD II. 5
(2)SWD I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila dalam lingkungannya tidak terdapat SWD lainnya.
(3)SWD II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila Unit Eselon II yang bersangkutan dibawah koordinasi Eselon II sebagai SWD I.

Pasal 5

BAB III

PENGUMPULAN DATA

Pasal 6

(1)Pengumpulan data perhubungan di tingkat pusat dilakukan oleh unit-unit SWD di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan.
(2)Pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun semua data yang diperlukan di tingkat pusat dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan data dan informasi.
(3)Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi data pemerintahan, pembangunan, pengusahaan, data operasional dan data sektor lain yang terkait.
(4)WD, WDK dan SWD di lingkungan Kementerian yang tidak mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pengumpulan data operasional sektor perhubungan di tingkat daerah dilaksanakan oleh WD Direktorat Jenderal dan Badan secara berkala dan berjenjang disampaikan kepada SWD masing-masing.
(2)Dinas Perhubungan dapat menjadi bagian dari alur data dan informasi Kementerian Perhubungan setelah dibuat Kesepakatan antara Dinas Perhubungan dengan PSW. 6

Pasal 9

(1)Pengumpulan data dilaksanakan secara komputerisasi (program aplikasi).
(2)Disetiap jenjang WD, WDK, SWD diadakan validasi oleh petugas yang ditunjuk sebagai kontak personil oleh Kepala Unit pada WD, WDK, SWD masing-masing.
(3)Pengumpulan data dengan komputer wajib dilaksanakan secara on-line.
(4)Pengumpulan data dengan komputer dapat dilaksanakan secara Batch System, sepanjang jaringan komunikasi dan informasi tidak memungkinkan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010