Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025
- Nomor
- 85
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 30
Ringkasan
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan.
menetapkan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Peraturan Fresiden Nomor l5l Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan ; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub[Il Indonesia Tahun 2OO8 Nomor L66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentarlg perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20Og tentang Kementerian Negara (kmbaran Negara Republi[ Indonesia Tahun 2024 Nomor 2rS, Tamlahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); Mengingat 2 I
REPUBLIK INDONES]A
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentalrrg Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) diubah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:
L pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan; fl. pemeliharaan . . . 12 REPUBLIK INDONES]A 3- fl. pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sar€rna pertahanan, serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan; pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan; pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan; pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan; pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ketentuan huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j Pasal 7 diubah dan di antara huruf g dan huruf h disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf g1 dan huruf 92 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
c h J k l. 2 f. c. 91. g2 Inspektorat Jenderal; Badan Logistik Pertahanan; Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan; Badan Cadangan Nasional; Badan Teknologi Pertahanan ; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan;
Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(l) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 8 (delapan) biro. (21 Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(41 Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelalsana. h 3
4
(71 Fungsi ketatausahaan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberikan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan staf ahli.
Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(41 Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
NEPUBLIK INDONESIA 5
(71 Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilalsanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
NEPUBLIK INDONESTA 6 Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(71 Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
7
Ketentuan Pasd 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2T
(21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
l7l Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
REFUBLIK INDONESIA 8
Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
l2l Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- lt - 9 (71 Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Judul Bagian Kedelapan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedelapan Badan Logistik Pertahanan
l2l Badan Ircgistik Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.
Badan Logistik Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Logistik Pertahanan menyelenggarakan fungsi :
PRESIOEN N,EPUBLIK INDONESIA -L2- pelaksanaan pengadaan barang alat peralatan pertahanan dan keamanan serta sarana pertahanan; pelaksanaan pengadaan jasa pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta sarana pertahanan; pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa konstruksi pertahanan; pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan; pelaksanaan administrasi Badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
12) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
b c d e f. b. h.
PUBLIK INDONESIA
(71 Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang dan I (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
Bagran Kedelapan A Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)