DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025

Nomor: 85
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Ringkasan

Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Peraturan Fresiden Nomor l5l Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan ; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub[Il Indonesia Tahun 2OO8 Nomor L66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentarlg perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20Og tentang Kementerian Negara (kmbaran Negara Republi[ Indonesia Tahun 2024 Nomor 2rS, Tamlahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); Mengingat 2 I

3.Peraturan . . . REPUBLIK INDONES]A
3.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3471; MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentalrrg Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Pasal 6 diubah dan di antara huruf f dan huruf g disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruffl dan huruff2 sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebljakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
b.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
d.pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; L pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan; fl. pemeliharaan . . . 12 REPUBLIK INDONES]A 3- fl. pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sar€rna pertahanan, serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan; pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan; pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan; pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan; pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ketentuan huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j Pasal 7 diubah dan di antara huruf g dan huruf h disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf g1 dan huruf 92 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

a.SekretariatJenderal;
b.Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
c.DirektoratJenderalPerencanaanPertahanan;
d.Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
e.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
f.Inspektorat . . . c h J k l. 2 f. c. 91. g2 Inspektorat Jenderal; Badan Logistik Pertahanan; Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan; Badan Cadangan Nasional; Badan Teknologi Pertahanan ; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan;
j.Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan;
k.Staf Ahli Bidang Politik;
1. 1.Staf Ahli Bidang Ekonomi;
m.Staf Ahli Bidang Sosial; dan
n.Staf Ahli Bidang Keamanan. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(l) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 8 (delapan) biro. (21 Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3)Dalam hal tugas dan fungsi biro sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian. (41 Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelalsana. h 3
(5)Dalam . . . 4
(5)Dalam hal tugas dan fungsi bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiea) subbagian.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) - dikecualikan untuk bagran yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan yang terdiri atas jabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan/atau sejumlah subbagian sesuai kebutuhan. (71 Fungsi ketatausahaan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberikan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan staf ahli.
(8)Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) direktorat. (21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3)Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian. (41 Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(5)Dalam . . . NEPUBLIK INDONESIA 5
(5)Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(6)Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilalsanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
(8)Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (71 terdiri atas jabatan fungsional dan/ atau paling banyak 4 (empat) seksi.
(9)Pembentukan bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (71, dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) direktorat. (21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3)Dalam . . .
(3)Da1am hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian.
(4)Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(5)Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (41 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(6)Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(7)Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat dan I (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
(8)Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (71 terdiri atas jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) seksi.
(9)Pembentukan bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.Ketentuan . . . NEPUBLIK INDONESTA 6 Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) direktorat. (21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3)Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagran.
(4)Bagian sslagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(5)Dalam hal tugas dan fungsi bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (41 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(6)Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
(8)Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (71terdiri atas jabatan fungsional dan/ atau paling banyak 4 (empat) seksi.
(9)Pembentukan... 7
(9)Pembentukan bagian sslagaimana dimaksud pada ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan Pasd 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2T
(1)Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) direktorat. (21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3)Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagran. (41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(5)Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(6)Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. l7l Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
(8)Subdirektorat... REFUBLIK INDONESIA 8
(8)Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat l7l terdiri atas jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) seksi.
(9)Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Inspelrtorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) inspektorat. l2l Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3)Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian.
(4)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(5)Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(6)Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatau sahaan.
(7)Pembentukan . . . - lt - 9 (71 Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Judul Bagian Kedelapan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

10.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Badan logistik Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. l2l Badan Ircgistik Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.

11.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Badan Logistik Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Logistik Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

a.penJrusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan;
b.pelaksanaan . . . PRESIOEN N,EPUBLIK INDONESIA -L2- pelaksanaan pengadaan barang alat peralatan pertahanan dan keamanan serta sarana pertahanan; pelaksanaan pengadaan jasa pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta sarana pertahanan; pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa konstruksi pertahanan; pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan; pelaksanaan administrasi Badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 13.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Badan Iogistik Pertahanan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) pusat. 12) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3)Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian.
(4)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. b c d e f. b. h.
(5)Dalam . . . PUBLIK INDONESIA
(5)Dalam hal tugas dan fungsi bogran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(6)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang dan I (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
(8)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(9)Dalam hal tugas dan fungsi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbidang.
(10)Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (71, dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

14.Di antara Bagtan Kedelapan dan Bagian Kesembilan BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedelapan A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Kedelapan A Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan
15.Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 4 (empat) pasal, yalni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, dan Pasal 35D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2025