Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2006
- Nomor
- 88
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Sebagai Petugas Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN.
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Petugas Pemasyarakatan di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan setiap bulan.
…
Tunjangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk masing-masing tingkat risiko bahaya keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan nilai sebagai berikut :
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan, Menteri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
…
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Lambock V. Nahattands LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 88 Tahun 2006 Tanggal : 26 Oktober 2006 NILAI MASING-MASING FAKTOR PENILAIAN DALAM PENETAPAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN I. FAKTOR TINGKAT HUBUNGAN DENGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ATAU BARANG SITAAN DAN RAMPASAN NEGARA TINGKAT HUBUNGAN DENGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ATAU BARANG SITAAN DAN RAMPASAN NEGARA Secara langsung dan terus menerus Secara langsung dan tidak terus menerus Secara tidak langsung dan terus menerus Secara tidak langsung dan tidak terus menerus Nilai Nilai Nilai Nilai 400 300 200 100 II. FAKTOR KETERAMPILAN PETUGAS PEMASYARAKATAN KETERAMPILAN PETUGAS PEMASYARAKATAN Pengaman Pembina Pengawas Penunjang Nilai Nilai Nilai Nilai 240 180 120 60 III. FAKTOR ... III. FAKTOR LAMA BEKERJA No. MASA KERJA NILAI
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 88 Tahun 2006 Tanggal : 26 Oktober 2006 BESARNYA TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN MENURUT TINGKAT RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN No. Tingkat Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Besar Tunjangan
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Lambock V. Nahattands
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)