Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2011
- Nomor
- 40
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
Selain penghasilan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Presiden ini.
Bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan terjadi selisih penurunan penghasilan, akan diberikan tambahan tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan tunjangan kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.
Pasal 6 ...
Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran bersangkutan.
Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, dan/atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka :
1) Insentif khusus pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Imbalan Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 ...
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)