2.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Swakelola adalah kegiatan PIK yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh PT PLN(Persero).
9.Pengembang Pembangkit Listrik yang selanjutnya disingkat PPL adalah badan usaha penyediaan tenaga listrik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milikdaerah, koperasi, dan swasta yang bekerja sama dengan PTPLN(Persero).
10.Energi Primer Ketenagalistrikan adalah sumber energi, baik yang berasal dari fosil maupun energi terbarukan yang diperlukan untuk memproduksi tenaga listrik.
11.Anak Perusahaan PT PLN (Persero) adalah badan usaha yang didirikan baik langsung darr/ atau tidak langsung oleh PT PLN (Persero) dalam rangka memenuhi kepentingan usaha PT PLN(Persero).
4.Ketentuan ...
Pasa19
(1)Pelaksanaan PIK melalui kerja sarna penyediaan tenaga listrik dengan Anak Perusahaan PT PLN (Persero) sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dalarn hal adanya kerja sarna PT PLN(Persero)dengan badan usaha.
(2)Anak Perusahaan PT PLN (Persero) sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anak Perusahaan PT PLN(Persero)yang saharnnya dimiliki oleh PT PLN(Persero)paling kurang 51% (lima puluh satu persen) baik secara langsung dan/ atau melalui Anak Perusahaan PT PLN(Persero)lainnya.
(2a)Dalam hal Anak Perusahaan PT PLN (Persero) melaksanakan kerja sama dengan badan usaha sebagairnana dimaksud pada ayat (1), kepernilikan saham Anak Perusahaan PT PLN (Persero) sesuai dengan kebutuhan, kernarnpuan, dan kesepakatan.
(3)Kerja sarna dengan badan usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal badan usaha tersebut memiliki nilai yang strategis bagi PT PLN(Persero)dalam PIKyang terdiri atas:
a.penyediaan pendanaan yang diperlukan oleh PT PLN(Persero);
b.rnemiliki ketersediaan energi yang akan digunakan oleh PT PLN(Persero)dalam PIK;
c.alih teknologi;dan/ atau
d.peningkatan kemampuan produksi dalam negeri.
(4)Dalam hal kerja sarna dengan badan usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan badan usaha asing, diutamakan dengan badan usaha asing yang sahamnya dimiliki oleh negara bersangkutan.
3.Ketentuan ayat (I), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 9 diubah dan di antara ayat (2)dan ayat (3)disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a),sehingga Pasa19 berbunyi sebagai berikut:
,K No 257612 A Agar ... Peraturan Presiden In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Nomenklatur dan perizinan berusaha yang diatur dalam Peraturan Presiden lUI dila.kukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraanperizinan berusaha berbasis risiko. Pasa130A
15.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30Asehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Pasal 19 dihapus.
6.Pasal 20 dihapus.
7.Pasal 21 dihapus.
8.Pasal 22 dihapus.
9.Pasal 23 dihapus.
10.Pasa124 dihapus.
II. Pasal 25 dihapus.
12.Pasal 26 dihapus.
13.Pasal 27 dihapus.
14.Pasal 28 dihapus.
Dalam rangka meningkatkan penggunaan barangj jasa dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri gabungan barang dan jasa dalam lingkup proyek PIK.