DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa ...
a.bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sejalan dengan amanat yang tertera dalam Pembukaan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa di Jakarta, Indonesia pada tanggal 8 Mei 2011, telah disepakati pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation yang dituangkan dalam ASEAN Leaders' Joint Statement on the Establishment of an ASEAN Institute for Peace and Reconciliation sebagai implementasi Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil dan sejahtera;
c.bahwa di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 18 November 2012, para Kepala NegarajKepala Pemerintahan ASEAN telah meresmikan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, setelah para Menteri Luar Negeri ASEAN mengesahkan Terms of Reference of A SEAN Institute for Peace and Reconciliation pada tanggal 12 Juli 2012; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPANKEANGGOTAANINDONESIA PADAASEAN INSTITUTE FOR PEACE AND RECONCILIATION DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
1. 5.Keputusan ...
2. 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. 2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 4, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
d.bahwa keanggotaan dan peran serta Indonesia pada orgamsasi internasional dimaksud dapat memberikan dukungan dan pengukuhan posisi Indonesia sebagai pelopor upaya perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Keanggotaan Indonesia pada ASEAN Institute for Peace and Reconciliation dengan Keputusan Presiden; . . Mengingat KEEMPAT... Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMAtunduk pada ketentuan yang berlaku pada ASEAN Institute for Peace and Reconciliation dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan nasional. Menetapkan keanggotaan Indonesia pada ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. KEANGGOTAANINDONESIA PADA ASEAN INSTITUTE FOR PEACE AND RECONCILIATION. TENTANG PENETAPANPRESIDENKEPUTUSAN MEMUTUSKAN:

5.Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional; KETIGA KEDUA PERTAMA Menetapkan SEKRETARIAT KABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya JOKO WIDODO ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Keputusan Presiden In! mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa ...
a.bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sejalan dengan amanat yang tertera dalam Pembukaan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa di Jakarta, Indonesia pada tanggal 8 Mei 2011, telah disepakati pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation yang dituangkan dalam ASEAN Leaders' Joint Statement on the Establishment of an ASEAN Institute for Peace and Reconciliation sebagai implementasi Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil dan sejahtera;
c.bahwa di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 18 November 2012, para Kepala NegarajKepala Pemerintahan ASEAN telah meresmikan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, setelah para Menteri Luar Negeri ASEAN mengesahkan Terms of Reference of A SEAN Institute for Peace and Reconciliation pada tanggal 12 Juli 2012; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPANKEANGGOTAANINDONESIA PADAASEAN INSTITUTE FOR PEACE AND RECONCILIATION DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
1. 5.Keputusan ...
2. 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. 2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 4, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
d.bahwa keanggotaan dan peran serta Indonesia pada orgamsasi internasional dimaksud dapat memberikan dukungan dan pengukuhan posisi Indonesia sebagai pelopor upaya perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

5.Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional; KETIGA KEDUA PERTAMA Menetapkan SEKRETARIAT KABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya JOKO WIDODO ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Keputusan Presiden In! mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2008