DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2013

Nomor: 91
Tahun: 2013
Ditetapkan: 11 Desember 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial, maka dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Sosial, perlu diberikan Tunjangan Kinerja;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGANKINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGANKEMENTERIANSOSIAL ,.' .: . '. Mengingat Menimbang

8.Peraturan ...
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); ~ ~. I.'.:".'~ 1_:.. - Pasal ...
2.Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesiay Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. PRESIDEN TUNJANGANTENTANGPERATURAN MEMUTUSKAN:
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); ; 1,, . Menetapkan

f.Pegawai ...

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
4. d.Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang diperban tukan / dipekerj akan pada badan / instansi lain di luar lingkungan Kementerian Sosial;
5. e.Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas un tuk menjalani masa persiapan pensiun; dan Pasa13 Pasal 2 Kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Sosial, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. \:·1: .,' '. , \'1....\ Pasal ... Pasa16 Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan .

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

f.Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Menteri Sosial. . , .: ~:\ Pasal ...

Pasal 8

(1)Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.
(1)Untuk pertama kali, penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(3)Dalam hal persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan anggaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Pasal 7 , , Agar ... Peraturan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan, baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 10

(1)Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Sosial dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 9

:."': \, I SEKRETARIAT KABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 210 AMIR SYAMSUDIN ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden Ill! dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Salinan sesuai dengan aslinya S IAT KABINET RI DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, ttd. " ," , ,,' KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA " No PER KELAS JABATAN 1 2 3

1.17 Rp. 19.360.000,00
2.16 Rp. 14.131.000,00
3.15 Rp. 10.315.000,00
4.14 Rp. 7.529.000,00
5.13 Rp. 6.023.000,00
6.12 Rp. 4.819.000,00
7.11 Rp. 3.855.000,00
8.10 Rp. 3.352.000,00
9.9 Rp. 2.915.000,00
10.8 Rp. 2.535.000,00
11.7 Rp. 2.304.000,00
12.6 Rp. 2.095.000,00
13.5 Rp. 1.904.000,00
14.4 Rp. 1.814.000,00
15.3 Rp. 1.727.000,00
16.2 Rp. 1.645.000,00
17.1 Rp. 1.563.000,00 TUNJANGANKINERJA PEGAWAIDI LINGKUNGAN KEMENTERIANSOSIAL LAMPIRAN PERATURANPRESIDENREPUBLIK INDONESIA NOMOR : 91 Tahun 2013 TANGGAL : 11 Desember 2013

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial, maka dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Sosial, perlu diberikan Tunjangan Kinerja;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

8.Peraturan ...
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); ~ ~. I.'.:".'~ 1_:.. - Pasal ...
2.Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesiay Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. PRESIDEN TUNJANGANTENTANGPERATURAN MEMUTUSKAN:
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); ; 1,, . Menetapkan

f.Pegawai ...

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
4. d.Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang diperban tukan / dipekerj akan pada badan / instansi lain di luar lingkungan Kementerian Sosial;
5. e.Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas un tuk menjalani masa persiapan pensiun; dan Pasa13 Pasal 2 Kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Sosial, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. \:·1: .,' '. , \'1....\ Pasal ... Pasa16 Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan .

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

f.Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Menteri Sosial. . , .: ~:\ Pasal ...

Pasal 8

(1)Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.
(1)Untuk pertama kali, penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(3)Dalam hal persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan anggaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Pasal 7 , , Agar ... Peraturan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Pasal 10

(1)Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Sosial dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 9

1.17 Rp. 19.360.000,00
2.16 Rp. 14.131.000,00
3.15 Rp. 10.315.000,00
4.14 Rp. 7.529.000,00
5.13 Rp. 6.023.000,00
6.12 Rp. 4.819.000,00
7.11 Rp. 3.855.000,00
8.10 Rp. 3.352.000,00
9.9 Rp. 2.915.000,00
10.8 Rp. 2.535.000,00
11.7 Rp. 2.304.000,00
12.6 Rp. 2.095.000,00
13.5 Rp. 1.904.000,00
14.4 Rp. 1.814.000,00
15.3 Rp. 1.727.000,00
16.2 Rp. 1.645.000,00
17.1 Rp. 1.563.000,00 TUNJANGANKINERJA PEGAWAIDI LINGKUNGAN KEMENTERIANSOSIAL LAMPIRAN PERATURANPRESIDENREPUBLIK INDONESIA NOMOR : 91 Tahun 2013 TANGGAL : 11 Desember 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2015