DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2011

Nomor: 93
Tahun: 2011
Ditetapkan: 27 Desember 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kebun Raya sebagai bagian dari Agenda 21 Indonesia terkait konservasi keanekaragaman hayati, harus dibangun secara terencana, terkoordinasi dan memenuhi standar pembangunan Kebun Raya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebun Raya. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4.Undang-Undang …
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBUN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secaraex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
2.Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan pembangunan Kebun Raya maupun pengembangan Kebun Raya yang sudah ada.
3.Konservasi tumbuhan secaraex situ adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
4.Koleksi tumbuhan terdokumentasi adalah koleksi tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistemdatabase koleksi yang terstandar.
5.Infrastruktur pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
6.Kementerian adalah Kementerian yang menangani urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7.Menteri adalah Menteri yang menangani urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
8.Lembaga adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
9.Kepala ...
9.Kepala Lembaga adalah Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu penge-tahuan.
10.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11.Unit pengelola adalah unit kerja yang menangani pengelolaan Kebun Raya yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenang- annya.

Pasal 2

Kebun Raya terdiri dari:

a.Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
b.Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
c.Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Lembaga.

Pasal 4

(1)Lembaga menetapkan Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah …
(2)Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Pengembangan Kebun Raya di wilayahnya dengan berpedoman pada Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

PEMBANGUNAN KEBUN RAYA

Pasal 5

Pembangunan Kebun Raya harus memperhatikan karakteristik Kebun Raya, sebagai berikut:

a.memiliki lokasi yang tidak dapat dialih fungsikan;
b.dapat diakses oleh masyarakat;
c.memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi; dan
d.koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.

Pasal 6

Pembangunan Kebun Raya diselenggarakan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.pengelolaan.

Pasal 7

(1)Perencanaan pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
1. a.studi …
2. a.studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan aksesibilitas lokasi;
3. b.inventarisasi dan analisis sumberdaya yang ada;
4. c.inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung; dan
5. d.penyusunan Rencana Induk (master plan).
(2)Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, paling kurang memuat:
1. a.kondisi eksisting;
2. b.analisis tapak;
3. c.analisis sosial dan budaya;
4. d.zonasi Kebun Raya;
5. e.rencana tapak dan rencana utilitas;
6. f.pentahapan pembangunan; dan
7. g.rencana pembiayaan.
(3)Rencana Induk (master plan) Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Lembaga.
(4)Rencana Induk (master plan) Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Lembaga.
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
(6)Perencanaan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah harus mendapat pendampingan teknis dari Lembaga.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.penataan kawasan Kebun Raya;
b.pengembangan koleksi tumbuhan; dan
c.pembangunan infrastruktur pendukung.

Pasal 9

(1)Penataan kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui penentuan zona.
(2)Zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling kurang mencakup zona penerima, zona pengelola dan zona koleksi.
1. a.zona penerima paling kurang meliputi gerbang utama, loket, pusat informasi dan fasilitas penunjang untuk pengunjung.
2. b.zona pengelola paling kurang meliputi kantor pengelola, pembibitan dan sarana penelitian.
3. c.zona koleksi paling kurang meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut.
(3)Penataan kawasan Kebun Raya dilaksanakan oleh Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Pengembangan Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk:
1. a.pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan; dan
2. b.peningkatan kualitas koleksi tumbuhan.
(2)Pengadaan …
(2)Pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, pertukaran spesimen dan sumbangan material tumbuhan.
(3)Peningkatan kualitas koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan kesintasan, akurasi dan kelengkapan data koleksi tumbuhan.
(4)Data koleksi tumbuhan paling kurang meliputi:
1. a.Asal-usul koleksi (tanggal koleksi, nomor kolektor, habitat asal, lokasi asal, kondisi populasi alami dan data pendukungnya);
2. b.Nomor akses;
3. c.Tanggal dan lokasi tanam di kebun; dan
4. d.Nama jenis.
(5)Pengembangan koleksi tumbuhan dilaksanakan oleh Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kebun Raya sebagai bagian dari Agenda 21 Indonesia terkait konservasi keanekaragaman hayati, harus dibangun secara terencana, terkoordinasi dan memenuhi standar pembangunan Kebun Raya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebun Raya. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4.Undang-Undang …
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBUN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secaraex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
2.Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan pembangunan Kebun Raya maupun pengembangan Kebun Raya yang sudah ada.
3.Konservasi tumbuhan secaraex situ adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
4.Koleksi tumbuhan terdokumentasi adalah koleksi tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistemdatabase koleksi yang terstandar.
5.Infrastruktur pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
6.Kementerian adalah Kementerian yang menangani urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7.Menteri adalah Menteri yang menangani urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
8.Lembaga adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
9.Kepala ...
9.Kepala Lembaga adalah Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu penge-tahuan.
10.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11.Unit pengelola adalah unit kerja yang menangani pengelolaan Kebun Raya yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenang- annya.

Pasal 2

Kebun Raya terdiri dari:

a.Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
b.Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
c.Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Lembaga.

Pasal 4

(1)Lembaga menetapkan Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah …
(2)Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Pengembangan Kebun Raya di wilayahnya dengan berpedoman pada Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

PEMBANGUNAN KEBUN RAYA

Pasal 5

Pembangunan Kebun Raya harus memperhatikan karakteristik Kebun Raya, sebagai berikut:

a.memiliki lokasi yang tidak dapat dialih fungsikan;
b.dapat diakses oleh masyarakat;
c.memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi; dan
d.koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.

Pasal 6

Pembangunan Kebun Raya diselenggarakan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.pengelolaan.

Pasal 7

(1)Perencanaan pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
1. a.studi …
2. a.studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan aksesibilitas lokasi;
3. b.inventarisasi dan analisis sumberdaya yang ada;
4. c.inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung; dan
5. d.penyusunan Rencana Induk (master plan).
(2)Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, paling kurang memuat:
1. a.kondisi eksisting;
2. b.analisis tapak;
3. c.analisis sosial dan budaya;
4. d.zonasi Kebun Raya;
5. e.rencana tapak dan rencana utilitas;
6. f.pentahapan pembangunan; dan
7. g.rencana pembiayaan.
(3)Rencana Induk (master plan) Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Lembaga.
(4)Rencana Induk (master plan) Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Lembaga.
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
(6)Perencanaan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah harus mendapat pendampingan teknis dari Lembaga.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.penataan kawasan Kebun Raya;
b.pengembangan koleksi tumbuhan; dan
c.pembangunan infrastruktur pendukung.

Pasal 9

(1)Penataan kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui penentuan zona.
(2)Zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling kurang mencakup zona penerima, zona pengelola dan zona koleksi.
1. a.zona penerima paling kurang meliputi gerbang utama, loket, pusat informasi dan fasilitas penunjang untuk pengunjung.
2. b.zona pengelola paling kurang meliputi kantor pengelola, pembibitan dan sarana penelitian.
3. c.zona koleksi paling kurang meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut.
(3)Penataan kawasan Kebun Raya dilaksanakan oleh Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Pengembangan Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk:
1. a.pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan; dan
2. b.peningkatan kualitas koleksi tumbuhan.
(2)Pengadaan …
(2)Pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, pertukaran spesimen dan sumbangan material tumbuhan.
(3)Peningkatan kualitas koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan kesintasan, akurasi dan kelengkapan data koleksi tumbuhan.
(4)Data koleksi tumbuhan paling kurang meliputi:
1. a.Asal-usul koleksi (tanggal koleksi, nomor kolektor, habitat asal, lokasi asal, kondisi populasi alami dan data pendukungnya);
2. b.Nomor akses;
3. c.Tanggal dan lokasi tanam di kebun; dan
4. d.Nama jenis.
(5)Pengembangan koleksi tumbuhan dilaksanakan oleh Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBANGUNAN KEBUN RAYA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBANGUNAN KEBUN RAYA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2018