DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT; BAB III KEDUDUKAN KEBUN RAYA; BAB IV PEMBANGUNAN KEBUN RAYA; BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB VI PERAN SERTA PARA PIHAK; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan pembangunan perlu didukung penumbuhan budaya konservasi di masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi;
c.bahwa pembangunan dan perlindungan area konservasi berupa Kebun Raya Katingan adalah upaya meningkatkan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan berkelanjutan perlu didukung perangkat aturan;
d.bahwa agar pembangunan Kebun Raya dapat mencapai sasaran yang berdayaguna dan berhasilguna secara optimal diperlukan adanya pengaturan dalam pembangunannya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebun Raya Katingan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); SALINAN jdih.katingankab.go.id Page 2 of 10
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBUN RAYA KATINGAN. jdih.katingankab.go.id Page 3 of 10

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3.Bupati adalah Bupati Katingan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Kebun Raya Katingan.
6.Kelurahan Kasongan Lama adalah Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan.
7.Kebun Raya adalah Kebun Raya Katingan.
8.Kebun Raya Daerah adalah Kebun Raya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
9.Kebun Raya Katingan yang selanjutnya disebut Kebun Raya adalah areal pembangunan, pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai kawasan konservasi budaya dan tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
10.Konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam.
11.Konservasi Ex situ adalah pengumpulan, pemeliharaan, dan penyelamatan jenis tanaman di luar habitat aslinya.
12.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
13.Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan pembangunan kebun raya maupun pengembangan Kebun Raya yang sudah ada.
14.Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
15.Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
16.Para Pihak adalah Satuan Kerja baik Daerah, Provinsi, dan Pusat termasuk pihak lain yang bermitra.
17.Pihak yang bermitra adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan pengelola Kebun Raya yang diatur dalam bentuk nota perjanjian.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Kebun Raya adalah :

a.menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan; jdih.katingankab.go.id Page 4 of 10
b.menata dan mengembangkan fungsi ruang terbuka hijau;
c.melaksanakan fungsi konservasi;
d.meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi Kebun Raya adalah :

a.tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati melalui konservasi tanaman endemik, nasional dan internasional secara ex-situ;
b.menjadi area konservasi bagi pelbagai tumbuhan lokal, tanaman buah, dan aneka tumbuhan tropis khas Kalimantan lainnya;
c.konservasi fungsi ekosistem, penjaga iklim mikro;
d.sarana pendidikan lingkungan dan budaya;
e.pengendali tata air; dan
f.sarana estetika dan rekreasi.

Pasal 4

Manfaat Kebun Raya adalah:

a.sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
b.sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
c.sarana rekreasi dan interaksi sosial;
d.meningkatkan potensi ekonomi daerah;
e.menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan nilai tambah dan prestise daerah;
f.sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
g.memperbaiki iklim mikro;
h.meningkatkan cadangan oksigen dan reduksi karbon.

BAB III

KEDUDUKAN KEBUN RAYA

Pasal 5

Kebun Raya Katingan adalah Kebun Raya Daerah Non Perkotaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 12 RT 20 RW 04 Dusun Bukit Batu, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEBUN RAYA

Pasal 6

Pembangunan Kebun Raya meliputi tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.

Pasal 7

(1)Perencanaan Kebun Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Master Plan beserta zonasi dengan skala peta sekurang-kurangnya 1 : 5.000, Pembuatan Desain Enginering Detail (DED), dan Izin Lingkungan. jdih.katingankab.go.id Page 5 of 10
(3)Rencana Pembangunan Kebun Raya mengacu pada Master Plan Kebun Raya yang dijabarkan dalam bentuk rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Pasal 8

Master Plan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pembangunan Kebun Raya meliputi tahapan pelaksanaan dan pengorganisasian.
(2)Pelaksanaan pembangunan Kebun Raya melibatkan para pihak pelaku pembangunan.
(3)Pembangunan Kebun Raya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(4)Pelaksanaan Pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara bersamaan dengan penyelesaian status tanah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015