DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2022

Nomor: 93
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai beberapa ketantuan dalam Perpres Nomor 106 Tahun 2007. LKPP merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang dipimpin oleh Kepala. Perpres ini juga mengatur mengenai perubahan struktur organisasi LKPP dan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLB Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2t tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor t6 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 63); 3.Peraturan... Mengingat 3 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 3l\; MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2OO7 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 757 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1O6 Tahun 2OOT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (21 LKPP dipimpin oleh Kepala. Menetapkan

2.Ketentuan
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,LKPP menyelenggarakan fungsi:

a.pen5rusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
b.penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
c.pen5rusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang ljasa Pemerintah secara digital;
d.pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang I jasa Pemerintah;
f.pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada selurrrh unit organisasi di LKPP; dan
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 dihapus.
2. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan organisasi LKPP terdiri atas:

a.Kepala;
b.SekretariatUtama; c.Deputi...
c.Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
d.Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital;
e.Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan
f.Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
1. 5.Judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital adalah unsur pelaksana tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital dipimpin oleh Deputi.

7.Ketentuan Pasal 15 diubah berbunyi sebagai berikut: sehingga Pasal 15

Pasal 15

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digitat mempunyai tugas menyelenggarakan pen5rusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barangl jasa Pemerintah secara digital serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan bxangI jasa Pemerintah.

8.KetentuarL. . .
8.Ketentuan Pasal 16 diubah berbunyi sebagai berikut: sehingga Pasal 16

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan strategi dan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan strategi dan kebijakan transformasi pengadaan barangl jasa Pemerintah secara digital;
c.pelaksanaan strategi dan kebiljat<an transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital; dan
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang I jasa Pemerintah.
1. 9.Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 268_ sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan LKPP, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
(2)Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis. Pasal 26E} Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 1O.Ketentuan...

10.Ketentuan Pasal 36 diubah berbunyi sebagai berikut: sehingga Pasal 36

Pasal 36

(1)Kepala merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama. (21 Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
(3)Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, dan Direktur merrrpakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(4)Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator.
(5)Kepala Subbidang, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas. 11.Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Kepala LKPP diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA PRATTKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 144 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukum, ttd ttd jlln sir Djaman

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 26A

Pasal 36

Pasal 38A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 26A

Pasal 36

Pasal 38A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023