DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 94 Tahun 2022

Nomor: 94
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Juni 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai: 1) kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) organisasi; 3) instansi vertikal; 4) unit pelaksana teknis; 5) staf khusus; 6) tata kerja; 7) dan pendanaan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kemenhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang dipimpin oleh Menteri. Dalam memimpin Kemenhan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Kemenhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Presiden tentang Kementerian Pertahanan;

l.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Ta-hun 2O0g tentang Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor L66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 6O Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor l2gl sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Peraturan presiden Nomor 6O Tahun 2Ol2 tentang Wakil Menteri (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 1g7);
3. 4.peraturan . . . SK No l43136A Menetapkan
4. 4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2}gl sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2O2l tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 106); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

(1)Dalam memimpin Kementerian pertahanan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (a) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(5)Ruang...
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam peralmusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam Jabatan pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Pasal 4

Kementerian Pertahanan mempunyai menyelenggarakarr urusan pemerintahan di pertahanan untuk membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. tugas bidang dalam

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian pertahanan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan;
c.pengelolaan. . .
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menj adi tanggung j awab Kementerian Pertahanan;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan ;
e.pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
f.pelaksanaan pengembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan;
g.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
h.pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan kornunikasi strategis pertahanan dan pertahanan siber;
i.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
j.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 6

Kementerian Pertahanan, terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
c.Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
d.Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
e.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
f.InspektoratJenderal;
g.Badan Sarana Pertahanan;
h.Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan;
i.Badan...
i.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j.Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan;
k.Staf Ahli Bidang Politik;
1. 1.Staf Ahli Bidang Ekonomi;
m.Staf Ahli Bidang Sosial; dan
n.Staf Ahli Bidang Keamanan.

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Pertahanan;
b.koordinasi dan pen5rusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertahanan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja s€una, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertah araana;
d.pembinaan...
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penJrusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraa.n pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pelaya.n€m pengadaan barangl jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Pasal LO

(1)Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 8 (delapan) Biro. (21 Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Dalam hal tugas dan fungsi Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian.
(4)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

Pasal 11

(1)Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Strategi pertahanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 94 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024